Republik Wangsit
OPINI

Republik Wangsit

Republik ini kehilangan watak konstitusionalnya ketika wangsit menggantikan nalar sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan. Konstitusi mungkin tetap ada, lembaga-lembaga negara mungkin tetap berdiri dan bekerja, tetapi ruh yang menghidupinya telah memudar. Karena itu, nalar konstitusi harus tetap menjadi penuntun dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan.

•Bacaan 5 Menit
FL
Penulis Opini

Pergeseran itu mengingatkan pada ungkapan yang sejak lama dilekatkan kepada Raja Louis XIV, L'État, c'est moi—"Negara adalah saya." Terlepas dari perdebatan mengenai keaslian kutipan, ungkapan itu telah menjadi simbol ketika kehendak penguasa diperlakukan seolah identik dengan kehendak negara. Dalam negara konstitusional, identifikasi semacam itu justru harus dicegah. Sebab, ketika keyakinan kepada figur mulai menggeser kepercayaan kepada konstitusi, yang sedang merapuh bukan konstitusi atau institusi negara, melainkan etos dan komitmen konstitusional yang menopangnya.

Sayangnya, dalam praktik demokrasi, godaan untuk mempercayai sosok seringkali lebih besar daripada kesediaan memperkuat sistem. Ketika keadaan memburuk, masyarakat cenderung mencari figur penyelamat. Sebaliknya, ketika keadaan membaik, keberhasilan lebih mudah dilekatkan pada kecemerlangan pemimpin daripada pada bekerjanya institusi. Perlahan tumbuh keyakinan bahwa nasib bangsa lebih ditentukan oleh siapa yang memimpin daripada oleh bagaimana negara diatur.

Padahal, sejarah memperlihatkan pelajaran yang berbeda. Demokrasi yang mapan bertahan bukan karena selalu melahirkan pemimpin-pemimpin luar biasa, melainkan karena membangun institusi yang membuat negara tetap berjalan, siapapun yang memegang kekuasaan. Di situlah makna terdalam konstitusi: bukan sekadar mengatur hubungan antarlembaga negara, melainkan memastikan kekuasaan tetap berada dalam batas-batasnya.

Konstitusi dibangun bukan di atas harapan akan hadirnya pemimpin yang sempurna, melainkan di atas kesadaran bahwa setiap manusia dapat keliru. Karena itu, ancaman terbesar bagi demokrasi bukanlah lahirnya pemimpin yang kuat, melainkan menguatnya keyakinan bahwa seorang pemimpin tidak mungkin salah—terlebih ketika keyakinan itu diterima tanpa lagi dipertanyakan.

Di situlah konstitusionalisme menemukan makna terdalamnya. Konstitusi, sekali lagi, dirancang agar negara tetap berada di jalan yang benar, bahkan ketika pemimpinnya keliru. Karena itu, nalar konstitusi harus tetap menjadi penuntun dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan.

Republik ini kehilangan watak konstitusionalnya ketika ‘wangsit’ menggantikan nalar sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan. Konstitusi mungkin tetap ada, lembaga-lembaga negara mungkin tetap berdiri dan bekerja, tetapi ruh yang menghidupinya telah memudar. Bersamaan dengan itu, rakyat kehilangan perlindungan konstitusional paling mendasar yaitu kepastian bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar, bukan menurut penilaian pribadi penguasanya. Itulah janji sekaligus raison d'être negara konstitusional.

 

*) Dr. Fajar Laksono Suroso, S.H., M.H., Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline

indonesiauud 1945pancasila
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info