Terbaru

Revisi Kurikulum, FH UNEJ Ajak Mahasiswa dan Alumni Beri Masukan

Saran dan kritik mahasiswa serta alumni diterima secara langsung sebagai bentuk transparansi kebijakan. FH UNEJ berencana memantapkan keunggulan khas lulusannya.

Oleh:
Normand Edwin Elnizar
Bacaan 3 Menit
Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Prof Bayu Dwi Anggono. Foto: NEE
Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Prof Bayu Dwi Anggono. Foto: NEE

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (FH UNEJ) menyelenggarakan Workshop Penyusunan Kurikulum Program Studi Sarjana dengan melibatkan mahasiswa dan alumni. Ratusan peserta dari kalangan dosen, mahasiswa, dan alumni hadir dalam acara yang digelar secara daring, Kamis (28/7/2022).

“Kami menginformasikan rancangan kurikulum 2022 untuk meminta masukan dan pandangan sebagai bentuk transparansi. Perkembangan pendidikan hukum kita harus adaptif,” kata Prof Bayu Dwi Anggono, Dekan FH UNEJ dalam sambutannya di workshop itu.

Guru Besar Ilmu Perundang-undangan ini menegaskan perlunya pendidikan tinggi hukum beradaptasi. “Hukum kita tidak bisa lepas dari digitalisasi yang mengandalkan internet of things. Internet sebagai pusat segala aktivitas manusia saat ini, tentu kurikulum 2016 perlu disesuaikan,” kata dia.

Ia mengatakan perubahan sosial yang terjadi sekarang jauh lebih cepat dibandingkan masa sebelumnya. Kebutuhan terhadap yuris yang terhubung dengan kenyataan sosial terkini semakin tinggi.

Baca juga artikel terkait seputar mahasiswa hukum, silakan klik artikel Klinik berikut ini: Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal  

Bayu melanjutkan revisi kurikulum FH UNEJ sebagai upaya untuk menjadi kampus hukum yang relevan dengan perkembangan terkini. Ia mengaku punya target menjadikan FH UNEJ dikenal sebagai kampus dengan lulusan unggulan. “Tidak ada keunggulan mutlak, yang ada keunggulan dalam ciri khas masing-masing,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Bayu berupaya menata kurikulum untuk membangun keunggulan khas FH UNEJ. “Kita harus mencari apa kekuatan kita untuk menjadi ciri khas. Salah satunya hukum agroindustri, tapi bisa kita kembangkan lagi yang lain,” ujarnya. Menurutnya, hukum tidak bisa lepas dari faktor-faktor lainnya seperti sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi dan sebagainya. “Penting bagi kampus hukum terus mengembangkan isi pendidikannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain itu.”

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait