Menurutnya, ketentuan yang memberikan imunitas kepada pembeli surat utang khusus berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah justru melonggarkan standar penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan.
“Bukan memperbaiki rule of law, aturan main yang ketat khususnya anti-korupsi dan pencucian uang lintas negara, pemerintah justru merevisi regulasi UU P2SK untuk memfasilitasi extraordinary crime dalam bentuk surat utang khusus,” tegas Bhima.
“Investor dengan kepatuhan tinggi terhadap standar ESG bisa enggan bekerja sama dengan Danantara karena risiko reputasi,” tambahnya.
Bhima juga membantah anggapan bahwa perlindungan hukum semacam itu sudah pernah diterapkan sebelumnya dalam instrumen surat utang negara. Dalam UU No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang mengatur Obligasi Negara Ritel (ORI) sejak 2002, kata dia, perlindungan investor berarti kewajiban negara membayar bunga dan pokok utang.
“Sementara perlindungan dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond berupa imunitas hukum. Ini baru pertama kali muncul dalam revisi UU P2SK 2026,” ungkapnya.
Berpotensi Timbulkan Persoalan Baru
Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan baru di tengah keterbatasan fiskal.
“Saya melihat pemerintah tengah membutuhkan biaya besar untuk pembiayaan pembangunan yang tidak bisa lagi menggunakan APBN. Pembangunan akhirnya diserahkan kepada Danantara, namun sama seperti pemerintah, mereka juga menghadapi keterbatasan likuiditas. Karena itu Danantara menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond,” ujar Huda.
