Sarjana Hukum Mau Jadi Diplomat? Simak Tips 3 Dirjen Kemenlu Berikut Ini
Berita

Sarjana Hukum Mau Jadi Diplomat? Simak Tips 3 Dirjen Kemenlu Berikut Ini

Kemampuan berbahasa asing dan pemahaman berbagai isu hangat internasional menjadi penunjang pokok disamping penguasaan aspek hukum internasional.

Normand Edwin Elnizar
Bacaan 2 Menit
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Iur Damos Dumoli Agusman (Kiri), Dirjen Protokol dan Konsuler Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia Andri Hadi (kedua Kiri) dan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia Cecep Herawan (kedua Kanan) saat menjadi pembicara di acara kuliah umum yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Foto RES
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Iur Damos Dumoli Agusman (Kiri), Dirjen Protokol dan Konsuler Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia Andri Hadi (kedua Kiri) dan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia Cecep Herawan (kedua Kanan) saat menjadi pembicara di acara kuliah umum yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Foto RES

Berpikir analitis, piawai berargumentasi, lihai bernegosiasi, adalah sebagian dari ciri khas alami para sarjana hukum. Maka tak salah selain punya cita-cita berkarier sebagai lawyer, banyak pula mahasiswa hukum yang ingin terjun ke sektor publik sebagai diplomat. Berikut hukumonline sajikan tips dari 3 diplomat karier bergelar S.H. yang sukses hingga menjabat Direktur Jenderal di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

 

Hal pertama yang perlu diingat, ada persaingan ketat dalam berkarier sebagai diplomat. Tak semua yang lolos menjadi calon diplomat bisa moncer kariernya hingga ke puncak.

 

“Mungkin anda bisa masuk Kemenlu, tapi persaingan juga tidak mudah. Dari 3.500 diplomat di Kemenlu saat ini, yang bisa jadi eselon 2 itu 50, eselon I sekitar 10,” kata Andri Hadi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/ Kepala Protokol Negara di hadapan ratusan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH UNPAD).

 

Pada Kuliah Umum bertajuk “International Law and Relations in Challenging Times: Where’s Indnesia’s Place?”, Senin (26/3), di Gedung Bale Sawala Kampus Jatinangor, FH UNPAD menghadirkan 3 orang diplomat alumninya yang sukses mencapai puncak jabatan karier di Kementerian Luar Negeri.

 

Andri Hadi adalah lulusan sarjana hukum UNPAD angkatan 1980. Hadir pula Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang menamatkan sarjana hukum di UNPAD angkatan 1982. Terakhir adalah Cecep Herawan, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik yang juga alumni sarjana hukum UNPAD angkatan 1985.

 

“Kalau kemampuan bahasa Inggris sudah nggak akan ditanya di Kemenlu, sudah taken for granted, persaingannya juga akan banyak dengan lulusan luar negeri,” lanjut Andri.

 

Ia menegaskan bahwa kelancaran dalam berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional utama saat ini hanyalah modal dasar. Semua yang melamar sebagai diplomat mutlak harus menguasainya.

 

Pertanyaan datang dari salah satu mahasiswi FH UNPAD, apa yang harus dipersiapkan khusus jika ingin menjadi diplomat?

 

Tips pertama diberikan oleh Damos soal kemampuan berbahasa asing. “Pelajari satu saja bahasa PBB selain Inggris, dan masuklah ke Kemenlu dengan menggunakan bahasa itu, maka anda akan lebih dulu terpilih,” ujarnya.

 

Ada enam bahasa resmi yang digunakan sebagai standar komunikasi dan dokumen di PBB yaitu bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol.

 

“Mau daftar pakai bahasa apa? Inggris? Wah antrinya sampai ke mall sana. Perancis masih lumayan (banyak). Tapi kalau Bahasa Arab, Spanyol, Rusia, Cina itu antrinya cuma 4 atau lima orang,” kata diplomat yang pernah bertugas di Frankfurt, Den Haag, dan Wina ini sambil berkelakar.

 

(Baca Juga: Mau Jadi Lawyer Capital Market? Ini Gambaran yang Perlu Diketahui Lulusan Hukum)

 

Kepada hukumonline Damos mengatakan bahwa memang ada prioritas tersendiri dari Kemenlu bagi sarjana hukum dengan spesialisasi hukum internasional saat melamar sebagai diplomat. Namun di samping penguasaan hukum, kemampuan mengomunikasikannya dengan bahasa asing yang fasih adalah hal mutlak bagi diplomat.

 

Cecep menambahkan bahwa soal keahlian bahasa ini tidak hanya terbatas pada bahasa resmi PBB. “Masih diperlukan penguasaan bahasa lainnya. Carilah negara-negara yang punya perspektik hubungan jangka panjang yang baik dengan kita,” katanya.

 

Keahlian berbahasa ini menjadi modal penting untuk membangun kesan penghormatan dalam berbagai negosiasi karena mampu berkomunikasi dengan bahasa asli negara mitra. “Pengalaman saya di Korea agak sulit, hanya ada 1 diplomat kita yang fasih berbahasa Korea,” imbuhnya.

 

Bahkan menurut Cecep, di kancah pergaulan para diplomat, seorang diplomat yang tidak banyak bersuara akan tidak dianggap penting kalangan diplomat lainnya. Karena tidak terlihat apa pendapat dan posisinya mewakili negaranya. Dan ini membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang fasih.

 

“Harus ‘gaduh’ lah. Kalau diam-diam aja nggak ada yang tertarik mendengarkan posisi negara kita. Seperti apa pendapatnya,” ujarnya.

 

Tips kedua datang dari Andri soal social skill yang tinggi. “Kepekaan kita melihat situasi, ini tidak hanya untuk diplomat ya. Semuanya. Terlebih lagi diplomat,” jelas Andri yang pernah ditempatkan di Washington dan Singapura.

 

(Baca Juga: Bekal Penting Sarjana Hukum untuk Bekerja di Bidang Korporasi)

 

Modal untuk menjadi diplomat yang mumpuni, menurutnya tak cukup dengan kecerdasan intelektual ataupun kefasihan berbahasa asing. Harus diimbangi dengan kecerdasan emosional yang terasah. “Empati, tenggang rasa terhadap orang lain, tahu kapan harus tegas, kapan harus menolong,” katanya.

 

Andri memberi contoh pengalamannya sebagai Duta Besar di Singapura saat memilih menghadiri undangan asosiasi tenaga kerja Indonesia di sana ketimbang undangan jamuan makan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat.

 

“Dengan jam yang sama, hari yang sama. Saya tidak akan pikir panjang untuk prioritas hadir acara ulang tahun asosiasi pekerja migran kita itu. Untuk memberikan empati bahwa kita peduli pada warga kita sendiri,” lanjutnya.

 

Sebagai diplomat yang bertugas Duta Besar kala itu, baginya semua warga negara Indonesia harus diperlakukan sama kepentingannya untuk dilindungi di negara asing. “Konglomerat kita yang datang pakai mobil Jaguar, Mercy, turun memakai jas, lalu misalnya ada pembantu yang kabur ke kami dengan bawa hanya kantong kresek bagi saya sama aja tuh,” pungkasnya.

 

Cecep menambahkan bahwa di antara social skill ini termasuk kemampuan membangun jaringan sosial. “Dari sekarang agak nakal nggak apa-apa lah, dalam artian positif ya. Jangan terlalu baik,” ujarnya berseloroh.

 

Ia mengingatkan bahwa sejak perkuliahan harus terbiasa memiliki pergaulan yang luas. Jangan terpaku pada aktifitas formal akademik membaca buku dan belajar di ruang kelas. “Nggak cukup (dengan baca buku). Kehidupan itu bukan di buku saja. Kehidupan itu ada di masyarakat,” terangnya.

 

(Baca Juga: Tips Menyusun CV untuk Melamar di Corporate Law Firm)

 

Menurut pengalaman Cecep, dengan pergaulan yang luas akan mengasah pola pikir dan kepekaan dalam menghadapi berbagai situasi dengan lawan bicara. Kemampuan ini sangat diperlukan diplomat dalam berbagai perannya. “Pada akhirnya negosiasi itu kemampuan kita membaca situasi, menyerap informasi yang lebih besar,” lanjutnya.

 

Tips lain dari Cecep adalah penguasaan teknologi informasi di era digital saat ini bagi mereka yang akan berkarier sebagai diplomat. “Kita sudah bermain dengan big data. Perlu kemampuan analis juga dalam menerapkan digital diplomacy. Kemampuan menguasai teknologi digital ini keharusan,” pungkas Cecep yang pernah bertugas di Jenewa, New York, dan Seoul ini.

 

Pada kuliah umum ini, ketiga Dirjen alumni FH UNPAD menanggapi berbagai pertanyaan juniornya yang tampak antusias mengetahui perkembangan terbaru politik luar negeri Indonesia di kancah internasional.

 

FH UNPAD selama ini dikenal sebagi kampus hukum yang identik dengan sosok Mochtar Kusumaatmadja, diplomat legendaris Indonesia yang juga seorang Guru Besar Hukum Internasional. Ia tercatat pernah menjabat Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, dan juga seorang corporate lawyer pendiri firma hukum MKK.

 

“Saat diplomat berkata ‘ya’ itu artinya ‘mungkin’. Kalau berkata ‘mungkin’ artinya ‘tidak’. Kalau dia bilang ‘tidak’ berarti bukan diplomat. Terbalik dengan wanita, kalau bilang ‘tidak’ artinya ‘mungkin’, kalau bilang ‘mungkin’ artinya ‘ya’. Nah kalau dia bilang ‘ya’ berarti bukan wanita,” kata Damos di tengah acara yang disambut gelak tawa para hadirin.   

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info