Tim Konsolidasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dibentuk antara Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung pada Rabu (1/11) mengadakan rapat konsolidasi.
Rapat tertutup tersebut tidak dihadiri oleh pihak Kejaksaan Agung. Sementara BPK yang sebelumnya menyatakan tidak mau ikut dalam tim tersebut, akhirnya menurut keterangan Menko Perekonomian Rizal Ramli, mengirimkan wakilnya.
Seusai Rapat konsolidasi, Rizal Ramli memberikan keterangan kepada pers tentang hasil pertemuan tersebut. Pada pokoknya, pertemuan konsolidasi tersebut membahas masalah-masalah yang menjadi penyebab penyimpangan penggunaan BLBI pada level pembuat kebijakan, pada level implementasi, dan pada level penyalahgunaan oleh pemilik bank.
Rizal menjelaskan bahwa pada level pembuat kebijakan, pada masa krisis telah dibuat berbagai kebijakan yang diluar kewajaran. Pada saat itu telah diciptakan fasilitas-fasilitas khusus bagi pemilik bank.
Dalam kesempatan tersebut, Rizal mengatakan bahwa pihak pemerintah (Menko Perekonomian dan DepKeu) sempat menanyakan kepada BI, siapa yang bertanggung jawab di tingkat pembuat kebijakan pada saat itu, apa latar belakang dibuatnya kebijakan-kebijakan tersebut, dan mengapa hal tersebut sampai terjadi.
Sementara pada level implementasi, pemerintah menanyakan apakah ada pre-audit atau tidak atau apakah ada post audit terhadap dana BLBI yang dikeluarkan. Rizal menyatakan pula mengenai bank-bank yang dicurigai yang seharusnya tidak mendapat akses dari likuiditas secara otomatis, tetapi dalam pelaksanaannya mereka tetap mendapatkan akses tersebut.
Spekulasi derivatif
Dari pertemuan konsolidasi, diketahui pula bahwa ternyata ada sebagian dana BLBI yang digunakan oleh debitur untuk melakukan spekulasi derivatif. "Kami agak marah karena pada waktu krisis itu ternyata ada sebagian yang menggunakan dana BLBI, yang terlibat dalam spekulasi valas dalam bentuk derivatif," demikian diungkapkan Rizal.
Mengenai pihak mana yang harus membayar atau bertanggung jawab atas berbagai macam penyalahgunaan BLBI tersebut, Rizal mengemukakan bahwa BI adalah salah satu pihak yang harus turut bertanggung jawab. Namun mengenai jumlahnya berapa, hal itu belum didiskusikan.
Selain BI, pemilik bank tentunya juga harus bertanggung jawab. Pasalnya, mereka adalah yang melakukan penyimpangan BLBI. Jika pada akhirnya masih ada kesenjangan, maka terhadap kesenjangan tersebut akan direkap oleh pemerintah c.q. Departemen Keuangan.
Menurut Rizal, pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab, berapa jumlahnya, dan siapa yang menanggung, ketiga hal tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang saling terkait. Tim Konsolidasi tidak mau menjawabnya secara terpisah-pisah. "Itulah yang menjadi prinsip dasar perundingan dalam Tim konsolidasi," ujarnya.
Berlangsung alot
Rizal menjelaskan, pertemuan tersebut memang berlangsung alot karena masing-masing pihak mencoba membela dirinya masing-masing. Oleh karena itu, Tim konsolidasi akhirnya membentuk lagi sebuah tim teknis yang akan melakukan konsolidasi-konsolidasi secara intensif.
Konsolidasi ini dilakukan mengingat waktu yang diberikan hanya sebentar untuk melakukan verifikasi terhadap angka penyimpangan BLBI. "Sehingga diharapkan, dalam laporannya kepada DPR minggu depan, telah didapat kepastian angka penyimpangan BLBI yang pasti," kata Rizal.
Keikutsertaan wakil dari BPK dalam pertemuan tadi, dijelaskan oleh Rizal, adalah sebagai advisor dan sebagai resource research. Pasalnya, dalam penyelesaian masalah BLBI oleh Tim konsolidasi ini tetap digunakan hasil audit investigasi BPK sebagai acuan.
Tim yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian ini ditugasi oleh DPR untuk melakukan verifikasi terhadap cakupan waktu, kriteria, dan jumlah BLBI.
Menurut batas waktu yang diberikan oleh DPR kepada Tim tersebut, dijadwalkan Tim ini akan menyelesaikan tugasnya pada 10 November mendatang. Atas hal tersebut, Rizal mengatakan bahwa waktu yang diberikan sangat singkat. "Kalau bisa ya.. diperpanjang lah, karena kami masih banyak persoalan yang harus diselesaikan segera juga" ujar Rizal. Kalau mintang diperjang terus, kapan selesainya.