Selangkah Lagi Bakal Resmi Jabat Kapolri, Ini 6 Program Prioritas Komjen Suyudi
Utama

Selangkah Lagi Bakal Resmi Jabat Kapolri, Ini 6 Program Prioritas Komjen Suyudi

DPR telah menerima Surpres pemberhentian dan pengangkatan Kapolri tertanggal 30 September 2026. Komisi III menindaklanjuti dengan melakukan uji kelayakan Komjen Pol Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR. Fotografer / Resa Esnir
Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR. Fotografer / Resa Esnir

“Bagi saya, jabatan Kapolri bukan puncak karier, tetapi jabatan Kapolri adalah puncak tanggungjawab”. Kalimat itu meluncur dari bibir jenderal polisi bintang tiga, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR. Sorotan kamera dan poto mengarah ke wajah perwira tinggi polisi kelahiran 14 Juli 1973 itu.

Dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan, pria yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu memaparkan 6 program prioritas 2026-2029 yang fokusnya pada transformasi kelembagaan. Pertama, penguatan kelembagaan dengan membuat struktur lebih lincah dengan kewenangan yang jelas, proses berbasis risiko. Postur Mabes Polri semakin ramping, Polda proporsional dan suportif, Polres kuat sebagai satu kesatuan operasional dasar, Polsek tangguh dan dekat dengan masyarakat.

Struktur yang tumpang tindih dan lapisan yang persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelaah dan disederhanakan. Penguatan lini terdepan berbasis beban kerja, luas wilayah, risiko, akses dan kebutuhan pelayanan.

Baca juga:

Hukumonline.com

Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat memberikan penghormatan kepada anggota Komisi III DPR. Fotografer / Resa Esnir

Kedua, sumber daya manusia (SDM), dengan rekrutmen bersih, karir meritokrasi, dan pemimpin berintegritas. Seluruh siklus SDM dibenahi dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karir, kompetensi, kesejahteraan, sampai purna tugas. Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar.

“Tidak boleh ada ruang bagi titipan transaksi dan sponsorship, anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karir. Pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten,” kata Suyudi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info