Selangkah Lagi Perppu Cipta Kerja Bakal Jadi UU
Utama

Selangkah Lagi Perppu Cipta Kerja Bakal Jadi UU

Dari 9 fraksi yang hadir dalam Raker Baleg-Pemerintah, sebanyak 7 fraksi menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Sementara 2 fraksi lainnya menyatakan menolak. Selanjutnya, RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja akan dilakukan pengambilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada Rabu, (15/2/2023). Dalam Raker tersebut dihasilkan keputusan bahwa RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja disetujui untuk dibawa ke sidang Rapat Paripurna untuk dilakukan pengambilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi Undang-Undang.

“Dengan disetujuinya hasil pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, maka berakhir pula rapat hari ini. Selanjutnya hasil pembahasan akan dibawa dalam tahap pemahasan tingkat II yang akan disetujui sebagai UU dalam Rapat Raripurna,” kata Wakil Ketua Baleg, M. Nurdin.

Dalam rapat itu, RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU itu mendapat persetujuan dari tujuh fraksi di Baleg DPR yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasional Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi PPP. Sementara dua fraksi lainnya yakni dari fraksi Demokrat dan PKS menyatakan menolak Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Baca Juga:

Dalam pandangan mini fraksi, tujuh fraksi yang menerima RUU Perppu Cipta Kerja menjadi UU bersepakat bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan langkah tepat karena adanya kegentingan yang memaksa. Salah satunya mengisi kekosongan hukum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan secara bersyarat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Perppu Cipta Kerja dinilai sebagai langkah antisipatif atas adanya ancaman resesi sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global.

“Saat ini Indonesia sedang menghadapi dinamika global, naiknya harga pangan, perubahan iklim, membuat penurunan ekonomi dunia dan turunnya inflasi terhadap ekonomi nasional yang harus direspons dengan bauran kebijakan untuk meningkatkan daya saing dengan transormasi melalui ekonomi.”

“Situasi Indonesia memang terlihat normal, namun masih terancam ketidakpastian global karena pertumbuhan ekonomi yang tergantung pada investasi dan ekspor luar negeri. Maka kami sangat mengapresiasi langkah antisipatif pemerintah dalam penetapan Perppu,” jelas Andreas Edi Susanto dari Fraksi PDIP.

Sementara itu fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak penetapan RUU Perppu Cipta Kerja menjadi UU karena menilai lahirnya Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan putusan MK yang menghendaki keterlibatan masyarakat dalam perbaikannya dan diberikan waktu selama dua tahun. Untuk itu, baik fraksi Demokrat maupun PKS berpendapat pembahasan RUU Cipta Kerja sebaiknya dilakukan lewat mekanisme legislasi di DPR dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa pemerintah telah mendengar pandangan fraksi-fraksi dan memberikan apresiasi, baik yang mendukung dan menyetujui, maupun fraksi yang tidak menyetujui.

“Tentunya semua catatan itu selalu menjadi masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU nantinya,” ucap Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Airlangga juga menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja memberikan kepastian hukum dan manfaat yang diterima oleh masyarakat, UMKM, pelaku usaha, dan pekerja atas pelaksanaan UU Cipta Kerja, sehingga manfaat tersebut dapat diteruskan.   

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan MK atas UU Cipta Kerja, pemerintah bersama DPR RI telah melaksanakan putusan tersebut yakni telah diaturnya metode Omnibus Law dalam penyusunan UU. Selanjutnya telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dan pemerintah telah pula meningkatkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

Sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, kementerian/lembaga terkait telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik sebanyak 610 kali dan sebanyak 29 kali oleh Satgas Sosialisasi Cipta Kerja. “Hal ini menunjukan Pemerintah secara terus menerus melakukan sosialisasi, edukasi, konsultasi, bimbingan teknis, bahkan pendampingan yang diperlukan dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info