Dalam proses seleksi, setiap calon yang telah lolos verifikasi administrasi akan menjalani tahap penelusuran rekam jejak secara mendalam. KY akan meneliti apakah selama menjalankan tugas para calon pernah memiliki catatan pelanggaran, menerima keluhan dari masyarakat, atau menjadi sorotan publik.
Menurut Asrun, informasi dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, maupun media massa akan menjadi salah satu sumber penting dalam proses penelusuran tersebut. Ia menegaskan, calon yang memiliki catatan negatif berpotensi besar tidak akan lolos seleksi.
“Kalau (hakim) yang viral meninggalkan sidang itu pasti tidak lulus. Saya berani jamin tidak lulus,” tegasnya.
Asrun juga menekankan bahwa proses seleksi hakim ad hoc HAM tidak kalah penting, mengingat peran majelis hakim ad hoc dibutuhkan untuk menangani perkara-perkara pelanggaran HAM yang akan disidangkan. Sementara itu, kebutuhan tiga hakim agung pada kamar TUN pajak dinilai mendesak karena banyaknya perkara pajak yang menumpuk di MA.
"Karena perkara pajaknya menumpuk, banyak yang harus diselesaikan," bebernya.
Asrun menegaskan bahwa KY akan melibatkan berbagai pihak dalam proses penelusuran rekam jejak calon, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Meski demikian, setiap laporan yang diterima tidak akan langsung dijadikan dasar penilaian. KY akan melakukan verifikasi lanjutan, termasuk dengan mendatangi tempat kerja maupun kediaman calon jika diperlukan.
“Laporan itu tidak kami terima mentah-mentah. Kami telusuri lagi, kalau perlu kami datangi tempat dia bekerja atau kediamannya supaya dapat informasi yang akurat,” kata Asrun.
Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dan media menjadi bagian penting dalam memastikan proses seleksi berjalan transparan. Menurutnya, posisi hakim agung sebagai posisi tertinggi di lembaga peradilan menuntut standar integritas yang sangat tinggi.
“Hakim agung posisinya agung. Kalau dia cacat, tidak lagi agung namanya. Ini penting,” tegasnya.
