Kewajiban sertifikasi halal Indonesia kembali menjadi sorotan global setelah Amerika Serikat menyoroti potensi burdensome certification. Bagi sebagian pihak, regulasi ini dinilai menambah biaya dan memperpanjang prosedur perdagangan. Namun di balik kritik tersebut, sertifikasi halal bukan sekadar aturan administratif—ia menjadi instrumen untuk menjamin hak konstitusional, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum di Indonesia.
Isu kewajiban sertifikasi halal Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Amerika Serikat menyoroti potensi “burdensome certification” dalam laporan perdagangan globalnya. Kritik tersebut menilai kewajiban sertifikasi meningkatkan biaya kepatuhan pelaku usaha, memperpanjang prosedur ekspor, dan berpotensi menjadi hambatan non-tarif. Namun, membaca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) hanya dari perspektif perdagangan internasional berisiko mengabaikan fondasi normatifnya yang kokoh: perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Kewajiban sertifikasi halal merupakan regulasi yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, berbasis hukum Islam, serta selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).
Kebutuhan Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam
Konsumsi produk halal bagi umat Islam bukan sekadar preferensi, melainkan kewajiban normatif. Prinsip halalan thayyiban menuntut kehalalan substansi sekaligus keamanan dan kebaikan produk. Dalam kerangka maqashid al-syariah, perlindungan agama (hifz al-din) dan jiwa (hifz al-nafs) merupakan tujuan utama hukum.
Dalam masyarakat mayoritas Muslim seperti Indonesia, kebutuhan halal bersifat kolektif. Negara tidak dapat bersikap netral pasif; ketiadaan regulasi justru menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan ajaran agama sehari-hari. Dengan demikian, sistem sertifikasi halal merupakan instrumen modern untuk menginstitusionalisasikan nilai keagamaan sekaligus memastikan keamanan produk.
Hak Konstitusional dan Kewajiban Positif Negara
Secara konstitusional, Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai keyakinan.
Kewajiban negara tidak sekadar menghormati (to respect), tetapi juga melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak warga negara. Dalam konteks konsumsi halal, tanpa kepastian produk, hak beragama menjadi terhambat.
