Dengan demikian, apabila Indonesia mampu menunjukkan kontribusi nyata kebijakan terhadap tujuan sah, ketiadaan alternatif yang sama efektifnya, dan penerapan yang non-diskriminatif serta transparan, maka tuduhan burdensome certification sulit dibuktikan sebagai pelanggaran Pasal 2.2 TBT Agreement dalam forum sengketa World Trade Organization (WTO).
Dampak Pemenuhan Hak Konstitusional dan Sosial-Ekonomi
Implementasi UU JPH berdampak langsung pada hak konstitusional warga negara. Kepastian hukum tercipta karena standar halal ditetapkan secara nasional dan berlaku seragam. Perlindungan hukum diperkuat melalui mekanisme sanksi administratif dan pidana, yang menjamin akuntabilitas pelaku usaha.
Secara sosial-ekonomi, kewajiban sertifikasi mendorong peningkatan tata kelola produksi, dokumentasi bahan baku, serta higienitas produk. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, hal ini membangun kepercayaan publik, mengurangi biaya transaksi, dan memperkuat stabilitas pasar domestik. Dampak jangka panjang mencakup peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, memperkuat citra negara sebagai halal hub.
Tambahan pentingnya, potensi judicial review terhadap UU JPH selalu terbuka. Mahkamah Konstitusi dapat dimintai interpretasi konstitusional terkait kewajiban sertifikasi halal, misalnya apabila ada klaim pelanggaran hak atas kebebasan berusaha (Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945) atau hak konsumen. Kesadaran akan kemungkinan ini mendorong pemerintah untuk merancang prosedur yang proporsional dan nondiskriminatif.
Mencari Titik Keseimbangan Regulasi
Keseimbangan antara kedaulatan regulasi dan efisiensi menjadi kunci. Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dapat membedakan tingkat pemeriksaan berdasarkan potensi kontaminasi non-halal. Produk berisiko rendah diproses melalui mekanisme lebih sederhana tanpa mengurangi perlindungan.
Pendekatan komparatif juga relevan. Malaysia dan beberapa negara Gulf Cooperation Council (GCC), antara lain: Uni Emirat Arab, Arab Saudi telah mengimplementasikan sertifikasi halal melalui lembaga resmi yang diakui internasional, seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di Malaysia dan Gulf Standardization Organization GSO di GCC. Mekanisme pengakuan sertifikasi lintas negara ini dapat dijadikan referensi untuk Indonesia, memperkuat legitimasi global sekaligus mempermudah ekspor.
Pengakuan lembaga sertifikasi luar negeri yang memenuhi standar BPJPH, digitalisasi prosedur, transparansi biaya, dan kepastian waktu pelayanan menjadi instrumen proporsionalitas administratif. Dengan penyempurnaan regulasi ini, UU JPH tetap sah secara domestik dan kompatibel dengan prinsip perdagangan internasional.
