Terhitung sejak 10 Juli lalu, PT Pertamina (Perseo) resmi menaikkan harga BBM non subsidi untuk jenis BBM Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex. Tak hanya BBM, pada waktu bersamaan pemerintah juga menaikkan harga Liquified Petroleum Gas (LPG) sebesar Rp2000 per kilogram untuk LPG nonsubsidi seperti LPG 12 kilogram dan Bright Gas.
Penyesuaian harga BBM Umum atau non penugasan pemerintah ini mengacu kepada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU. Dan hal tersebut merupakan kewenangan Pertamina untuk merespon tingginya harga minyak mentah dunia yang saat ini bertengger di atas level US$ 100 per barel.
Namun kenaikan BBM dan LPG ini tidak berlaku untuk BBM subsidi dan LPG 3 kilogram. Pertamax masih berada di level Rp 12.500/liter dan Pertalite masih Rp 7.500 per liter. Sementara LPG 3 kilogram dijual di kisaran Rp21.000 per tabung.
Baca Juga:
- Dari Business Judgment Rule Hingga Potret Kepemimpinan Perempuan di Kursi Kantor Hukum
- Rampungkan Proses PKPU, Garuda Indonesia Fokus Maksimalkan Profitabilitas
Untuk diketahui subsidi untuk energi membengkak hingga Rp520 triliunan. Nominal ini akan terus membengkak manakala perang Rusia dan Ukraina terus eskalatif dan tidak ada transformasi kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam situasi ini, Presiden Jokowi masih mempertahankan kebijakannya untuk tidak menaikkan BBM dan LPG bersubsidi.
Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, upaya Presiden Jokowi yang tak menaikkan harga BBM dan memilih opsi pengendalian BBM bersubsidi bisa dimaknai demi menjaga daya beli masyarakat (purchasingpower), yang nyaris ambruk oleh dampak pandemi dan melambungnya harga pangan.
Kebijakan ini bak buah simalakama, Jika harga BBM dinaikkan, akan berdampak pada daya beli masyarakat. Sebaliknya andai BBM tak dinaikkan, maka dinilai melanggengkan subsidi BBM bagi kelas menengah atas, hal ini berlaku untuk LPG 3 kilogram. Ketidakadilan ekonomi ini membuat Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.