Bicara soal kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari teori kedaulatan menurut Jean Bodin. Diartikan Jean Bodin, teori kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dihadapkan pada rakyat dan negara tanpa adanya pembatas dari hukum.
Adapun sifat dari kedaulatan menurut Jean Bodin (dalam Leao, 2012: 20) adalah sebagai berikut.
- Tunggal: dalam negara tidak ada kekuasaan lainnya.
- Asli: kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain.
- Abadi: negara kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi.
- Bulat: kedaulatan negara tidak dapat diserahkan kepada perseorangan atau lembaga lainnya; tidak dapat dipecah.
Berdasarkan teori kedaulatan Jean Bodin, ada dua jenis kedaulatan, yakni kedaulatan ke dalam (intern) dan kedaulatan ke luar (eksten).
Baca juga:
- Teori dan Praktik Oplossing dalam Keputusan TUN Bernuansa Privat
- 3 Alasan Pemerintah Tetapkan 1 Maret Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan
- KUHP Baru Bentuk Kedaulatan Hukum Indonesia
Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Dalam kedaulatan ini, pemerintah berhak untuk mengatur segala kepentingan rakyat melalui lembaga negara dan perangkat lain tanpa campur tangan negara lain.
Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan suatu negara untuk mengatur organisasinya (negara) sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku di negara tersebut dan rakyat harus tunduk dan patuh dengan aturan yang ditetapkan.
Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayahnya dari ancaman yang berasal dari luar.
Negara berhak mengadakan hubungan kerja sama atau hubungan dengan negara lain demi kepentingannya. Adapun konsep kedaulatan ke luar ini dapat dilaksanakan dalam hubungan diplomatik, kerja sama antar-negara, hubungan dagang, misi sosial budaya, dan lainnya.
Teori-Teori Kedaulatan
Dalam dunia ilmu hukum, dikenal dengan adanya lima teori kedaulatan, yakni teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Berikut uraian kelima teorinya selengkapnya.
Teori Kedaulatan Tuhan
Teori kedaulatan Tuhan berkembang sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15 dan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan agama pada saat itu. Teori ini berkembang karena timbul kepercayaan bahwa tanpa adanya Tuhan, tidak ada hal yang dapat diwujudkan.
Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang menganggap Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian, dalam praktik kenegaraan, perintah negara harus merupakan implementasi dari kehendak Tuhan.
Diterangkan Jimly Asshiddiqie, dalam perkembangannya, praktik teori ini banyak sekali menghadapi persoalan. Agama dan Tuhan seringkali dengan sangat mudah dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Sekalipun, Raja atau Ratu (sebagai titisan atau wakil Tuhan) bertindak sewenang-wenang, kesewenang- wenangannya itu tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Pasalnya, titah raja dan ratu tersebut dianggap identik dengan titah Tuhan.
Teori Kedaulatan Raja
Teori kedaulatan raja adalah teori yang memandang raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas apa saja. Semua hal di wilayah kerajaan dianggap sebagai hak milik raja dan semua warga dianggap rendah, tidak lebih daripada budak bagi raja dan keluarganya.
Titah raja adalah hukum itu sendiri. Dengan kata lain, raja bebas menentukan apa saja dan menghukum siapa saja, termasuk memenjarakan atau menghukum mati. Terkait teori ini, Louis XIV di masa kekuasaannya pernah berkata bahwa l'etat c'est moi yang berarti negara adalah saya.
Teori Kedaulatan Negara
Teori yang disampaikan Bapak Teori Kedaulatan, Jean Bodin, masuk dalam kategori kedaulatan negara. Singkatnya, teori kedaulatan negara adalah teori yang menganggap negara sebagai badan hukum dianggap memiliki kewajiban dan hak serta dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum sekaligus pendukung hak dan kewajiban.
Kemudian, dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, negaralah pemegang kekuasaan tertinggi yang menciptakan hukum. Dalam teori ini dikenal dengan istilah Verkulprings Theorie yang menyatakan bahwa negara menjelma dalam tubuh raja; negara adalah raja itu sendiri.
Teori Kedaulatan Rakyat
Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara ada ditangan rakyat; rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Teori ini tidak dapat dilepaskan dari teori kontrak sosial Jean Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa dalam suatu negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty di mana rakyat memiliki hak-haknya. Kemudian, kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi harus berdasarkan kepentingan golongan terbanyak.
Diterangkan Asshiddiqie, teori kedaulatan rakyat tersebut dianggap terlalu murni dan keputusan terbanyak tidak pasti selalu benar. Kemudian, diterangkan pula bahwa teori itu pun berkembang menjadi konsep demokrasi. Adapun pengertian demokrasi menurut Asshddiqie adalah satu ajaran yang memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama rakyat.
Teori Kedaulatan Hukum
Teori kedaulatan hukum adalah teori yang menempatkan pemimpin tertinggi di suatu negara bukanlah figur atau tokoh, melainkan sistem aturan atau hukum. Semua orang harus tunduk kepada hukum, baik rakyat maupun penguasa negara.
Diterangkan Asshiddiqie, dalam teori ini, manusia hanyalah wayang dari skenario yang telah disusun dan disepakati bersama dengan menampilkan para wayang itu sebagai pemeran. Lebih lanjut, teori kedaulatan hukum itu menurut tradisi Anglo-Amerika diistilahkan dengan the rule of law, not of man atau ‘pemerintahan oleh hukum, bukan oleh orang; kepemimpinan oleh sistem, bukanlah oleh tokoh atau oleh orang per orang’.
Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!
