Meski tidak terakomodir semua komponen yang diajukan, menurut Suharto MA tetap memperjuangkan tunjangan kemahalan untuk peningkatan kesejahteraan hakim. Hal ini lantaran pemerataan tunjangan kemahalan masih belum merata.
Anggota Komisi Yudisial, Siti Nurdjanah menyampaikan pihaknya sangat mendukung peningkatan kesejahteraan hakim. Peningkatan kesejahteraan hakim KY menurut Siti Nurdjanah tidak dapat berjalan sendiri. Pimpinan KY sendiri sudah melakukan audiensi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim.
“Dari sisi Komisi Yudisial selalu memperjuangkan itu. Sekarang sudah ada gambaran dan kalau diambil kesimpulan akan naik walaupun besarannya belum tahu,” ujar Siti.
Dia berharap ke depan peningkatan kesejahteraan hakim segera terealisasi setelah ada revisi PP 94/2024. “Mudah-mudahan setelah presiden baru dilantik, syukur-syukur sebelum (pergantian presiden),” ujarnya.
Sementara itu, selain perubahan PP 94/2012, Solidaritas Hakim Indonesia menuntut agar disahkannya RUU Contempt of Court. RUU ini mendorong pengesahan UU yang mengatur perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).
Kemudian, Solidaritas Hakim Indonesia juga mendorong disahkannya PP tentang Jaminan Keamanan Hakim. Hal ini dinilai mendesak diterbitkannya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan fisik dan psikologis dari potensi ancaman atau serangan yang bisa terjadi selama atau setelah menjalankan tugas peradilan.
