Penyadapan merupakan instrumen penegakan hukum yang paradoks. Penyadapan diperlukan untuk membongkar kejahatan yang serius, namun sekaligus pula merupakan bentuk intrusi negara yang paling dalam terhadap hak fundamental warga negara yaitu privasi komunikasi. Penetapan mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, tokoh publik, dan tokoh media pada November 2026 menjadi ujian nyata bagi rezim penyadapan di Indonesia. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan akan mempercepat pembahasan rancangan undang-undang (RUU) terkait penyadapan. Pada (6/11/2026) RUU Penyadapan akan “dikebut” setelah RUU Perampasan Aset yang rencananya selesai di bulan Desember.

KUHP Nasional tahun 2023 memuat delik terkait Penyadapan yang diatur dalam Pasal 258. Meskipun demikian dalam KUHP 2023 delik Penyadapan tidak terkait dengan makar dan keamanan negara, namun lebih terkait dengan transmisi informasi elektronik. Di sisi lain, penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum belum punya undang-undang khusus. Pasal 136 ayat (2) KUHAP 2025 mengamanatkan pengaturannya dalam undang-undang tersendiri yang hingga kini legislasinya belum ada. Pasal 258 KUHP 2023 telah mengatur penyadapan yang melawan hukum. Sedangkan tata cara penyadapan yang sah sesuai Pasal 136 ayat (2) KUHAP 2025 masih menunggu legislasi sui generis terkait rezim Penyadapan di Indonesia.
Bagaimana konstruksi yuridis teknis Penyadapan di Indonesia sebagai Negara Hukum. Apa saja asas yang perlu dimuat dalam RUU Penyadapan untuk memastikan terjaganya equality before the Law. Bagaimana arsitektur keadilan digital (Digital Justice) menjadi pilar tercapainya keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam RUU Penyadapan.
Penyadapan dalam Negara Hukum
Penyadapan (interception) adalah instrumen yang paradoksal dalam negara hukum demokratis. Pada satu sisi, penyadapan sering menjadi satu-satunya instrumen untuk membongkar korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisasi yang menggunakan komunikasi terbatas serta tertutup. Pada sisi lain, penyadapan adalah intrusi paling dalam yang dapat dilakukan negara terhadap kehidupan pribadi warga negaranya yang berlangsung secara diam-diam atau tersembunyi, menjangkau pihak ketiga yang tidak terkait perkara, dan baru diketahui setelah kerusakannya terjadi. Karena sifat tersembunyi itulah maka “kualitas” pengaturan penyadapan menjadi ukuran yang jujur tentang kesungguhan suatu negara menundukkan kekuasaan pada hukum.
Konstitusi mengamanatkan sebagaimana dimuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam pemahaman Dicey negara hukum bertumpu pada supremasi hukum atas kekuasaan yang sewenang-wenang dan pada ketundukan semua orang, termasuk pejabat, kepada hukum, dan pengadilan yang sama. (AV Dicey, 1959) Bingham bahkan merumuskan pula implikasi operasionalnya yaitu pejabat publik di semua tingkat wajib menjalankan kewenangan dengan itikad baik secara adil untuk tujuan kewenangan itu diberikan, dan tanpa melampaui batasnya. (Tom Bingham, 2010) Fuller menambahkan dimensi yang sangat relevan bagi Penyadapan yaitu congruence bahwa kesesuaian antara aturan yang dinyatakan dan tindakan aparat yang menjalankannya. (Lon L Fuller, 1969) Peraturan perundang-undangan yang tertulis rapi, tetapi dijalankan melalui “jalur” lain yang tak tertulis, akan kehilangan kualitasnya sebagai hukum.
Penyadapan menantang eksistensi Negara Hukum karena sifatnya yang tersembunyi. Kekuasaan koersif yang kasat mata yaitu penangkapan dan penggeledahan segera dapat diadukan dan diuji dengan upaya hukum, namun tidak demikian dengan Penyadapan sebagai kekuasaan yang bekerja secara diam-diam. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan pengawasan bekerja paling efektif ketika yang diawasi tidak pernah dapat memastikan kapan dirinya diawasi. (Michel Foucault, 1995) Montesquieu telah mengingatkan bahwa kekuasaan hanya dapat dihentikan oleh kekuasaan lain dengan pertanyaan klasiknya yaitu “quis custodiet ipsos custodes?”. Dimaknai sebagai siapa yang akan memeriksa aparat hukum yang memegang kunci saluran komunikasi nasional. (Montesquieu, 1748)
RUU Penyadapan dan Equality Before The Law
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam paparan kepada DPR menguraikan bahwa penyadapan di lingkungan Polri berjalan melalui dua jalur yaitu (1) jalur resmi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009, serta (2) jalur internal yang disebut “jalur atensi”, yang diduga berjalan tanpa prosedur resmi sementara keduanya memakai sarana teknis yang sama. (12/11/2026) Perkara ini bukan sekadar perkara pidana dalam delik UU ITE, mengarah juga dugaan delik makar. Kapolri menjelaskan bahwa perangkat penyadapan resmi negara yaitu Lawful Interception Management System (LIMS) yang terhubung dengan infrastruktur operator telekomunikasi, ternyata dilakukan tanpa dokumen teknis hukum yang melandasinya.

















