Urgensi RUU Penyadapan dan Equality Before The Law
OPINI

Urgensi RUU Penyadapan dan Equality Before The Law

Kelima pilar Arsitektur Keadilan Digital secara bersama-sama menjelaskan bahwa RUU Penyadapan bukan sekadar alat untuk memberi kewenangan, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola penyadapan yang adil dan setara serta memiliki ruh Equality Before the Law.

•Bacaan 10 Menit
DB
Penulis Opini

Asas “equality before the Law” sebagai amanat konstitusional dimuat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) menjamin pula pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks yuridis teknis Penyadapan perlu dibedakan 4 dimensi kesetaraan di hadapan hukum, yaitu:

  1. Equal subjection, bahwa Pelaku setinggi apapun jabatannya, tetap tunduk pada hukum pidana dan hukum acara yang sama. Jabatan bukan kekebalan dan penyalahgunaan jabatan dalam Penyadapan justru memperberat pertanggungjawaban;
  2. Equal protection, bahwa setiap Orang yang menjadi target Penyadapan, baik kepala negara, anggota DPR, jurnalis, aktivis, pengusaha, maupun warga negara biasa tetap berhak atas pelindungan yang sama;
  3. Equal treatment in process, bahwa tata cara dan tata kelola Penyadapan diperlakukan secara serupa untuk keseluruhannya. Perlakuan berbeda hanya sah bila didasarkan pada suatu perbedaan yang relevan dan dapat dijelaskan jika terkait keamanan Kepala Negara; dan
  4. Equal access to remedy, bahwa akses atas pemberitahuan, pengujian, dan ganti rugi akibat terjadinya Penyadapan tidak boleh bergantung pada kedekatan seseorang dengan kekuasaan.

Asas “due process of law” dalam arti prosedural menuntut bahwa pembatasan hak dilakukan melalui prosedur yang adil yaitu dalam arti substantif menuntut agar substansi norma wajar, perlu, dan proporsional. Sebagaimana Packer membedakan crime control model sebagai due process model yang Pertama mengutamakan efisiensi menekan kejahatan dan yang Kedua mengutamakan pembatasan kekuasaan dan koreksi atas kekeliruan. (Herbert L Packer, 1964)

Penyadapan secara alamiah condong ke model Pertama, karenanya RUU Penyadapan harus menginjeksi unsur model Kedua. UUD 1945 menyediakan jangkarnya yaitu Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil, dan Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan pribadi, martabat, dan rasa aman. Termasuk juga Pasal 28J ayat (2) yang mensyaratkan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, semata untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis. Frasa “dengan undang-undang” bermakna prosedural sekaligus hierarkis bahwa pembatasan hak tidak boleh bersandar pada peraturan pelaksana atau kebijakan internal institusi semata.

Dimensi substantifnya dapat dipahami dengan uji proporsionalitas yaitu kesesuaian sarana dengan tujuan, kebutuhan (tidak ada cara yang lebih ringan), dan keseimbangan antara manfaat dan beban bagi hak. Penerapannya melalui arsitektur Keadilan Digital (Digital Justice) sebagai konstruksi fundamental RUU Penyadaan yaitu konvergensi asas-asas hukum dalam teknologi digital, sehingga setiap perbuatan dalam ekosistem digital dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan akibat yang ditimbulkannya senantiasa melindungi hak-hak fundamental serta mewujudkan keadilan substansial dan prosedural.

RUU Penyadapan menuju Keadilan Digital

Dalam kerangka Teori Hukum Konvergensi pemaknaan perkara Penyadapan yang luar biasa adalah gejala dari norma-norma yang belum terkonvergensi. Hukum Telekomunikasi mengatur kewajiban operator seluler, lalu Hukum ITE melarang intersepsi tanpa hak, serta Hukum Pidana menghukum pelanggarnya, dan Hukum Acara Pidana mengakui penyadapan sebagai upaya paksa; tetapi tidak ada satu norma pun yang mengunci pintu teknis sehingga dokumen hukum menjadi syarat mutlak pengoperasian sistem.

Dalam upaya merajut RUU Penyadapan yang mendasarkan kepada “equality before the law” maka perlu 5 pilar penting dari arsitektur Keadilan Digital yaitu Akses (Access); Efisiensi (Efficiency); Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency & Accountability); Keamanan dan Privasi (Security & Privacy); dan Keadilan Algoritmik (Algorithmic Fairness). 

Halaman selanjutnya:1. Akses (Access) untuk...
penyadapanruu
Danrivanto Budhijanto
Danrivanto Budhijanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info