Urgensi RUU Penyadapan dan Equality Before The Law
OPINI

Urgensi RUU Penyadapan dan Equality Before The Law

Kelima pilar Arsitektur Keadilan Digital secara bersama-sama menjelaskan bahwa RUU Penyadapan bukan sekadar alat untuk memberi kewenangan, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola penyadapan yang adil dan setara serta memiliki ruh Equality Before the Law.

•Bacaan 10 Menit
DB
Penulis Opini

4. Keamanan dan Privasi (Security & Privacy) untuk Melindungi Hak Fundamental secara Setara

Pilar ini adalah “jantung” dari substansi RUU Penyadapan itu sendiri. Keamanan negara dan privasi warga negara adalah dua kepentingan konstitusional yang sah dan harus dilindungi secara seimbang. Pilar Keamanan dan Privasi dimaknai sebagai:

  1. Privasi sebagai Hak yang Setara, bahwa amanat konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak privasi setiap orang tanpa terkecuali. RUU Penyadapan harus memastikan bahwa pelindungan ini berlaku setara, tidak hanya bagi warga negara biasa tetapi juga bagi pejabat negara. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden membuktikan bahwa tanpa legislasi yang ketat, hak privasi siapapun dapat diterobos. RUU Penyadapan harus menetapkan pembatasan yang ketat dan proporsional terhadap penyadapan, sesuai dengan three-part test yaitu (1) harus diatur oleh UU, (2) memiliki tujuan yang sah, dan (3) diperlukan serta proporsional.
  2. Pelindungan Data yang Ketat, bahwa RUU Penyadapan harus mengatur secara tegas pengelolaan dan pemusnahan data hasil penyadapan yang tidak relevan dengan perkara. Hal dimaksud untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memastikan bahwa privasi individu dilindungi bahkan setelah proses hukum selesai. Tanpa aturan khusus maka data sensitif dapat disalahgunakan dan menciptakan ketidaksetaraan di mana pihak yang memiliki akses ke sistem dapat mengeksploitasi kerentanan pihak lain.

5. Keadilan Algoritmik (Algorithmic Fairness) untuk Menjawab Tantangan Teknologi Masa Depan

Pilar ini memastikan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam sistem peradilan tidak mereproduksi bias diskriminatif dan tetap tunduk pada prinsip due process of law. Dalam konteks penyadapan maka pilar ini sangat relevan mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat yaitu:

  1. Mencegah Bias dalam Filterisasi Data, bahwa jika aparat penegak hukum menggunakan algoritma AI untuk memfilter data sadapan, maka RUU Penyadapan harus mewajibkan transparansi dan ekspansibilitas algoritma. Pengembang teknologi harus dapat menjelaskan alasan dan proses pengambilan keputusan AI, sehingga Tersangka tidak berada dalam posisi "lubang hitam" (black box) dimana tidak pernah diketahui dasar logika di balik pengambilan data pribadinya.
  2. Akuntabilitas dalam Penggunaan AI, bahwa RUU Penyadapan perlu mengadopsi prinsip stratifikasi akuntabilitas dan risiko (hybrid liability) yang mengkanalisasi tanggung jawab secara proporsional di sepanjang rantai nilai digital (digital values chain). Hal dimaksud penting untuk memastikan bahwa jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan akibat algoritma, ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang dapat merugikan warga negara.
  3. Menangani Tantangan Deepfake dan Enkripsi, bahwa RUU Penyadapan harus mengatur protokol forensik digital untuk memverifikasi keaslian bukti sadapan di era deepfake, serta menjawab tantangan enkripsi end-to-end yang membuat metode penyadapan konvensional semakin tidak efektif. Pengaturan ini harus tetap berlandaskan pada prinsip proporsionalitas dan hak asasi, serta bukan sekadar mengejar kemampuan teknis.

Kelima pilar Arsitektur Keadilan Digital secara bersama-sama menjelaskan bahwa RUU Penyadapan bukan sekadar alat untuk memberi kewenangan, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola penyadapan yang adil dan setara. Pilar Akses dan Efisiensi memastikan bahwa sistem berjalan secara fungsional tanpa mengorbankan hak fundamental. Pilar Transparansi dan Akuntabilitas menjadi “kunci” yang mengikat kekuasaan agar tunduk pada hukum.

Pilar Keamanan dan Privasi melindungi hak fundamental semua warga secara setara termasuk keamanan Negara dan Pemerintah. Sementara pilar Keadilan Algoritmik memastikan bahwa regulasi ini relevan dan adil di tengah perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Kelima pilar Keadilan Digital dimaksud memastikan RUU Penyadapan memiliki ruh Equality Before the Law.

 

*) Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, FCBArb., FIIArb., Guru Besar Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Padjadjaran; Komisioner pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tahun 2009-2012 dan 2014-2018; Tim Penyusun UU ITE 2008 dan UU ITE 2016

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun

penyadapanruu
Danrivanto Budhijanto
Danrivanto Budhijanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info