Urgensi RUU Penyadapan dan Equality Before The Law
OPINI

Urgensi RUU Penyadapan dan Equality Before The Law

Kelima pilar Arsitektur Keadilan Digital secara bersama-sama menjelaskan bahwa RUU Penyadapan bukan sekadar alat untuk memberi kewenangan, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola penyadapan yang adil dan setara serta memiliki ruh Equality Before the Law.

•Bacaan 10 Menit
DB
Penulis Opini

1. Akses (Access) untuk Menjamin Kesetaraan dalam Pelindungan Hukum

Pilar akses menuntut kemudahan bagi masyarakat terutama kelompok rentan untuk mengakses keadilan tanpa hambatan. Dalam konteks penyadapan, pilar ini memiliki dua dimensi utama yang harus dijamin oleh RUU Penyadapan yaitu:

  1. Akses terhadap Keadilan, RUU Penyadapan harus memastikan bahwa individu yang menjadi korban penyadapan ilegal memiliki jalur hukum yang jelas dan setara untuk menuntut pemulihan. Saat ini fragmentasi legislasi menciptakan ketidakpastian tentang mekanisme pengaduan dan ganti rugi. RUU Penyadapan perlu mengatur hak atas pemberitahuan dan pemulihan (right to notification and remedy) bagi subjek hukum yang disadap, sehingga setiap warga negara tanpa memandang status sosial atau ekonominya memiliki akses yang sama untuk membela hak privasinya.
  2. Akses yang Setara bagi Aparat Penegak Hukum, bahwa sisi lain dari pilar ini juga menuntut agar seluruh institusi penegak hukum memiliki standar dan kapasitas yang setara dalam melakukan penyadapan yang sah. Fragmentasi saat ini membuat sebagian instansi memiliki prosedur yang lebih ketat (melalui izin pengadilan), sementara yang lain cukup dengan izin internal. RUU Penyadapan sebagai unifikasi  aturan akan menciptakan "lapangan bermain yang setara" (level playing field) bagi semua aparat, sekaligus memastikan bahwa hak warga negara dilindungi oleh standar prosedural yang sama, di manapun dan oleh siapapun penyadapan dilakukan.

2. Efisiensi (Efficiency) untuk Mencegah Pemborosan dan Penyalahgunaan Sumber Daya

Pilar Efisiensi dalam keadilan digital berarti menggunakan teknologi untuk mengurangi biaya dan tunggakan, bukan untuk membenarkan pelanggaran hak. Pilar ini krusial untuk mengatasi paradoks dalam praktik penyadapan saat ini yaitu:

  1. Efisiensi sebagai Pembatas dan Bukan Pembenaran, bahwa saat ini tidak adanya standar prosedural yang seragam justru menciptakan inefisiensi struktural. Proses penyadapan yang tidak sah berujung pada pembatalan alat bukti di pengadilan (inadmissibility of evidence), yang berarti seluruh biaya dan upaya penyidikan menjadi sia-sia. RUU Penyadapan yang menerapkan otorisasi yudisial yang ketat justru akan meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam jangka panjang, karena memastikan bahwa hanya menggunakan bukti elektronik yang sah, sehingga mencegah pemborosan sumber daya pada perkara yang berpotensi runtuh pembuktiannya di pengadilan.
  2. Efisiensi yang Terukur, bahwa RUU Penyadapan harus menghindari jebakan "efisiensi" yang mengorbankan hak asasi. Prinsip proporsionalitas harus menjadi landasan dimana penyadapan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) ketika metode pembuktian lain yang kurang invasif tidak lagi memungkinkan. Sehingga efisiensi diukur bukan dari seberapa banyak penyadapan yang dilakukan, tetapi dari seberapa tepat dan sah tindakan tersebut. Sehingga tidak ada pemborosan anggaran negara untuk tindakan yang melanggar hak konstitusional warga negara.

3. Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency & Accountability) sebagai Fondasi Utama Equality Before the Law

Pilar inilah yang paling langsung menjawab inti dari “equality before the law”. Tanpa transparansi dan akuntabilitas maka prinsip persamaan di hadapan hukum hanyalah ilusi karena aparat dapat bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Pilar Transparansi dan Akuntabilitas dimaknai sebagai:

  1. Akuntabilitas sebagai Penyeimbang Kekuasaan, bahwa RUU Penyadapan harus memastikan bahwa setiap penggunaan instrumen sadap yang dibiayai APBN dapat diaudit secara transparan dan akuntabel kepada publik. Hal dimaksud mencakup transparansi dalam pengadaan alat sadap, yang selama ini sering tertutup dan rentan disalahgunakan. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi "kekuasaan yang tak terperiksa" (unchecked power), persis seperti yang terjadi dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
  2. Akuntabilitas Prosedural, bahwa RUU Penyadapan harus mewajibkan adanya mekanisme pengawasan independen melalui suatu komite pengawas yang berwenang mengaudit perangkat dan sarana penyadapan di seluruh instansi penegak hukum secara berkala. Hal dimaksud akan menciptakan sistem “checks and balances” untuk memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi. Sehingga setiap warga negara termasuk pejabat negara akan diperlakukan setara di hadapan hukum.
  3. Transparansi sebagai Jaminan Due Process, bahwa kewajiban memberikan notifikasi pasca-penyadapan kepada subjek hukum setelah penyidikan selesai adalah wujud transparansi yang menjamin due process of law. Hal dimaksud memungkinkan individu untuk mengetahui apakah haknya telah dilanggar dan memberikan kesempatan untuk menuntut pemulihan. Mekanisme yang saat ini belum direkognisi dan menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan.
Halaman selanjutnya:4. Keamanan dan Privasi...
penyadapanruu
Danrivanto Budhijanto
Danrivanto Budhijanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info