Anggota Komisi III DPR Johan Budi Sapto Pribowo menilai langkah pemerintah dan perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) agar mengusut tuntas insiden stadion Kanjuruhan Malang perlu direspon positif. Mulai penanganan korban, mengevaluasi mendalam, dan membentuk tim investigatif dalam mengusut insiden yang menewaskan ratusan orang.
“Siapa yang perlu dievaluasi?” ujarnya di Komplek Gedung DPR, Senin (3/10/2022).
Pertama, soal proses penyelenggaraan. Menurutnya, proses penyelengggaraan pertandingan Arema versus Persebaya perlu dievaluasi mendalam. Termasuk mencari penyebab terjadinya insiden tersebut. Termasuk memperbaiki hal-hal yang kurang dalam penyelenggaraan. Kedua, proses pengamanan terhadap kericuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan Malang. Mekanisme pengamanan perlu dilihat dan dievaluasi mendalam.
Sebab, pengamanan dengan mengeluarkan gas air mata kepada suporter dianggap banyak kalangan menjadi penyebab meninggalnya banyak korban. Karenanya, mekanisme dan prosedur pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian menjadi bagian yang harus dievaluasi mendalam.
Ketiga, terhadap semua pihak mulai PSSI maupun klub sepak bola ke depannya mesti terus menerus memberikan edukasi kepada para suporternya tentang sportivitas dalam kompetisi pertandingan olahraga. Begitu pula tak boleh adanya kebencian dengan pihak lawan maupun suporternya.
“Menang dan kalah itu hal biasa perlu juga dilakukan edukasi secara terus-menerus kepada para suporter, tidak ada yang salah mendukung klub, semua juga berhak mendukung klub, tetapi sejauh mana sebatas mana kita harus mendukung klub itu,” kata dia.
Baca Juga:
- Ada Potensi Maladministrasi Dalam Peristiwa Kanjuruhan, Ombudsman Lakukan Investigasi
- Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Kepolisian
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu melanjutkan dari tiga poin tersebut perlu adanya hasil dari evaluasi. Pertama, dalam insiden pertandingan Arema versus Persebaya perlu mendapatkan pihak yang dinilai salah dalam insiden tersebut. “Kalau perlu ada kesalahan, itu bisa dipidanakan, maka dipidanakan,” ujarnya.