Hukumonline kerap menerbitkan wawancara khusus bersama tokoh yang memiliki gagasan atau karya penting untuk diketahui pembaca. Tentu saja hampir semua tokoh tersebut berkecimpung di bidang hukum. Setidaknya selalu ada tokoh yang diangkat dalam artikel wawancara setiap bulan.
Mereka bisa dari kalangan birokrat atau profesional, warga negara Indonesia atau asing, senior atau junior. Hukumonline meyakini ketokohan adalah soal pengaruh baik apa yang bisa diberikan.
Tidak harus sudah berusia tua dengan gelar atau jabatan mentereng. Tak jarang mereka yang masih terbilang muda pun disajikan dalam artikel wawancara. Lagi-lagi, hukumonline meyakini ketokohan adalah soal pengaruh baik apa yang bisa diberikan.
Menutup tahun 2019 hari ini, hukumonline mengumpulkan artikel wawancara para tokoh yang paling populer di kalangan pembaca hukumonline. Pemilihan dilakukan berdasarkan banyaknya kunjungan pembaca ke artikel tersebut serta jumlah pembaca yang menyebarkan artikel wawancara dengan tautan hiperteks lewat media sosial.
Berikut adalah beberapa artikel wawancara tokoh paling populer di kalangan pembaca hukumonline sepanjang tahun 2019.
1.Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM
Menteri Hukum dan HAM yang kembali menjabat untuk periode kedua ini berbagi pandangannya usai penganugerahan Hukumonline Award di Gedung Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus ia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Hukumonline dengan memberikan penghargaan Hukumonline Award 2018.
Yasonna berharap kantor-kantor hukum dan para advokat bergiat melakukan jasa pro bono untuk membantu masyarakat marginal. “Kalau kita memberikan kepada orang-orang tidak berpunya itu, upahnya yang besar itu di surga, lebih hebat itu daripada yang ada di dunia ini. Upah yang lebih besar itu ada di surga,” kata Yasonna memberikan semangat agar advokat giat menunaikan pro bono.
(Baca juga: Yasonna H Laoly: Pro Bono Advokat Ikut Membangun Bangsa dan Investasi Surga).
2.M.Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung RI
Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjalin kerja sama judicial support program dengan Hoge Raad der Nederlanden (Mahkamah Agung Kerajaan Belanda). Hukumonline mendapatkan kesempatan khusus mewawancarai kedua Ketua Mahkamah Agung berkaitan isi kerja sama kedua lemabaga.
Pada kesempatan ini Hatta Ali menceritakan berbagai perkembangan Mahkamah Agung dalam rangka pembaruan lebih baik. Salah satu pesan yang disampaikannya untuk para Hakim begitu jelas, “Hakim harus lebih pintar dari jaksa dan pengacara”.
(Baca juga: M. Hatta Ali: Hakim Harus Lebih Pintar dari Jaksa dan Pengacara).
3.M.W.C. (Maarten) Feteris, President Hoge Raad der Nederlanden
Kunjungan langsung Maarten ke Indonesia sebagai balasan kunjungan rombongan Mahkamah Agung RI yang telah merintis kerja sama sejak 2008. Ahli hukum pajak dengan posisi Guru Besar di Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam ini mengaku antusias bekerja sama dengan Indonesia. Salah satu alasannya adalah kedekatan sejarah kedua negara.
Maarten berbagi pandangannya tentang cara untuk terus meningkatkan kualitas peradilan. Ia meyakini bahwa peradilan yang baik harus dimulai dari puncak tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Oleh karena itu Maarten mengapresiasi usaha Mahkamah Agung RI berupaya menjali kerja sama dengan lembaga yang sekarang dipimpinnya. “Apabila Mahkamah Agung tidak konsisten, jangan pernah berharap pengadilan di bawahnya bisa konsisten karena mereka tidak tahu apa yang harus diikuti,” kata President Hoge Raad ini.
(Baca juga: 101 Tantangan Peradilan di Mata President Hoge Raad Belanda).
4. Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
“Pemerintahan saat ini menyadari betapa pentingnya sertifikat tanah untuk rakyat,” kata Sofyan Djalil kepada hukumonline. Adanya sertifikat tanah menjadi jaminan kepastian hukum dan berguna sebagai aset untuk mendapatkan layanan perbankan. Manfaat tanah sebagai jaminan mendapatkan pinjaman keuangan dari perbankan belum berfungsi maksimal. Salah satu sebabnya banyak masyarakat pemilik tanah belum memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Padahal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sudah mewajibkan pemerintah melakukan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Sayangnya belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai amanat undang-undang. “Apa yang dianggap sebagai bagi-bagi sertifikat saat ini adalah melegalkan hak masyarakat atas tanahnya secara hukum,” kata Sofyan menegaskan penjelasannya.
(Baca juga: Sofyan Djalil, Disangka ‘Obral’ Sertifikat Tanah Padahal Mandat UU Pokok Agraria).
5.Edmon Makarim, Dekan Fakultas Hukum UI
Edmon Makarim terpilih sebagai Dekan baru Fakultas Hukum Universitas Indnoesia (FHUI) periode 2019-2023. Ia dipercaya mengambil alih kepemimpinan pasca wafatnya Dekan sebelumnya—almarhumah Prof.Melda Kamil Ariadno—secara mendadak karena sakit berat. Latar belakang Edmon cukup unik. Ia lebih dulu memiliki gelar sarjana komputer sebelum menuntaskan sarjana hukum. Hasilnya adalah sosoknya kini dikenal sebagai ahli hukum teknologi tanah air.
Edmon menjanjikan akan memperkuat hukum teknologi yang selama ini menjadi bidang konsentrasinya. “FHUI akan mengembangkan satu peminatan baru tentang hukum dan teknologi,” ujar Edmon.
(Baca juga: Edmon Makarim, Sarjana Komputer yang Kini Menjabat Dekan FHUI).
6.Romo Stefanus Hendrianto, Pastor Katolik
“Menjadi tugas pendidikan tinggi hukum di Indonesia untuk menghasilkan para pemikir yang lebih teruji,” kata Romo Stefanus Hendrianto kepada hukumonline. Kunjungan khususnya ke Indonesia berkaitan dengan peluncuran buku karyanya ‘Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search of Judicial Heroes’.
Romo Hendri—begitu ia disapa kini—sebelumnya adalah sosok yang akrab di kalangan aktivis reformasi Indonesia. Lama melanjutkan studi di Belanda dan Amerika Serikat, ia menempuh jalan hidup baru sebagai pelayan umat Katolik. Serikat Yesus provinsi Amerika Serikat menjadi pilihannya berlabuh hingga resmi ditahbiskan Juni 2019 lalu.
Namun, Romo Hendri juga seorang ahli hukum yang terus berkiprah di luar negeri. Bukunya adalah hasil penelitian panjang tentang teori judicial heroes. Sebuah teori yang masih baru dalam menganalisis pola kepemimpinan para hakim.
Ia menggunakannya untuk memetakan para Ketua Mahkamah Konstitusi RI hingga masa Arief Hidayat. Romo Hendri berharap hasil kajiannya bisa menjadi titik tolak untuk menyiapkan sosok-sosok pemikir teruji untuk kelak berkiprah sebagai ‘pahlawan peradilan’.
“Konsep judicial heroes itu untuk mereka yang berani menegakkan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Mereka berani membuat terobosan sehingga hak-hak konstitusional bisa ditegakkan,” katanya.
(Baca juga: Romo Stefanus Hendrianto SJ, Pastor Penggagas Kepahlawanan di Mahkamah Konstitusi).
7.Andri Rizki Putra, Advokat
Andri Rizki Putra, lawyer muda berwajah bak idola KPop ini mematahkan dua stereotip sekaligus. Pertama, bahwa generasi milenial berwatak narsistik sehingga cenderung apatis. Kedua, bahwa berprofesi lawyer tak menyisakan ruang sama sekali untuk menjadi aktivis sosial.
Faktanya, Rizki adalah corporate lawyer dari kalangan milenial sekaligus pegiat gerakan sosial skala nasional. Gerakan sosial bidang pendidikan yang digagasnya sejak tahun 2012 telah mendapatkan sederet pengakuan dan penghargaan nasional. Tanpa harus menunggu sampai merasa mapan, Rizki justru mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa (YPAB) di awal kariernya.
“Gue ingin tetap punya gaya hidup yang udah gue miliki. Gue pengen enjoy my life. Tetep bisa jadi orang yang kelihatan have fun tapi bisa berkontribusi,” kata Rizki kepada hukumonline.
(Baca juga: Andri Rizki Putra, Millennial Lawyer yang Having Fun jadi Aktivis Sosial).
8. Adriaan W. Bedner, Guru Besar Hukum di Universiteit Leiden
Adriaan Willem Bedner, Professor of Law and Society in Indonesia di Universiteit Leiden ini dikenal sebagai salah satu orang Belanda yang menekuni hukum Indonesia. Di luar dugaan Hukumonline, awal ketertarikan Adriaan pada hukum Indonesia ternyata semata-mata karena perkawinannya.
“Saya sangat tertarik karena mertua saya berasal dari Indonesia,” kata Adriaan menuturkan kisahnya. Selanjutnya Adriaan berbagi pandangannya tentang perkembangan ilmu hukum di Indonesia.
Terutama sejumlah klarifikasi untuk meluruskan persepsi atas warisan Belanda di dalam sistem hukum Indonesia. Ia yang mengaku sebagai pembaca setia Hukumonline sejak pertama kali terbit ini menjawab dengan ramah rentetan pertanyaan Hukumonline.
(Baca juga: Kala Profesor Hukum Belanda Klarifikasi Warisan Hukum Belanda di Indonesia).
Tentu saja banyak tokoh hukum yang telah diwawancarai dalam ranngka pemberitaan. Tokoh-tokoh yang ditampilkan ini hanya beberapa contoh yang mendapat respons positif dari para pembaca.
















