Selasa, 16 Desember 2014

Molor Jadwal Sidang Juga Kerap Terjadi di Australia

Keadilan membutuhkan waktu.
Ali
Acara diskusi PSHK tentang survei kepuasan publik terhadap layanan pengadilan, 9 Desember 2014. Foto: AMR

Jadwal sidang yang sering molor di sejumlah pengadilan di Indonesia bukan merupakan rahasia umum lagi. Persidangan yang dijadwalkan pukul 10 pagi bisa digelar pada pukul 4 sore. Nah, masalah ini rupanya juga kerap terjadi di negara tetangga, Australia.
 
“Kami juga mempunyai masalah yang sama,” ujar Hakim pada Appellate Division Family Court of Australia, Peter John Murphy dalam diskusi di Indonesia Jentera School of Law (IJSL) Jakarta, Selasa (9/12).
 
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite ini mengatakan Australia memang tidak memiliki masalah yang dialami oleh para hakim-hakim di kota besar di Indonesia, seperti Jakarta. Misalnya, masalah kemacetan yang parah dan letak kantor jaksa, tahanan dan gedung pengadilan yang berjauhan.
 
“Kami tidak mengalami macet seperti di Jakarta, tetapi kami ternyata juga sering molor bersidang sesuai jadwal. Itu juga sudah umum terjadi,” ujarnya.
 
Namun, Peter menungkapkan bahwa molor sidang terjadi karena sedikitnya jumlah hakim dibanding perkara yang masuk. “Kami akui bahwa kami, khususnya di family court, kekurangan sumber daya. Kami butuh lebih banyak hakim untuk bisa menghadirkan keadilan secara cepat,” ungkapnya. 
 
Peter mengungkapkan dengan kondisi seperti ini, pengadilan tidak bisa terburu-buru menyelesaikan sebuah kasus. Ia mengatakan untuk mencapai keadilan, penundaan-penundaan sidang ini tidak bisa dihindari. “Ada banyak yang harus kami lakukan di dalam proses, sehingga terjadi penundaan di perkara-perkara yang kami tangani,” tambahnya.
 
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Febi Yonesta mengatakan masalah utama dalam pelayanan peradilan di Indonesia adalah jadwal sidang yang tidak tentu. “Jadwalnya jam 10 pagi, tetapi sidang baru dimulai pukul empat sore,” tuturnya.
 
Ia menilai bahwa letak gedung peradilan yang berjauhan dan kemacetan ibukota yang menjadi salah satu penyebabnya.
 
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik yang tampil memaparkan survei kepuasan para pihak dalam pelayanan pengadilan 2013 mengatakan survei-nya ini memang belum menyasar kepada jadwal sidang. Ia mengatakan survei yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) hanya berkaitan dengan layanan administrasi, layanan informasi, bantuan hukum dan .
 
Namun, Giri mengatakan PSHK pernah mengadakan survei mengenai jadwal sidang bersama dengan Hukumonline.com . Giri menjelaskan bahwa alasan molor sidang di Indonesia terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah masalah pada pengadilan itu sendiri.

Dalam survei tersebut, ada pertanyaan kepada pihak yang berperkara alasan molor sidang. Ada 40 persen responden mengatakan hakim sedang memeriksa perkara lain; 10,77 persen menjawab hakim belum datang; 47,69 persen menjawab pihak belum lengkap; dan 1,54 persen responden menolak untuk menjawab.
 
Dari molor sidang ini, masih berdasarkan survei tersebut, pengacara harus rugi waktu dan biaya. Bila dihitung berdasarkan nominal uang, maka pengacara rugi sekitar 5 juta per sekali sidang karena molornya jadwal persidangan ini.




Court Excellence











tilang

beberapa waktu lalu



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua