Kamis, 18 Desember 2014

Bayar Opportunity Cost, Memiskinkan Koruptor di Sektor SDA

KPK telah mengundang sejumlah akademisi untuk membuka peluang penjatuhan sanksi lebih berat kepada pelaku korupsi sektor sumber daya alam. Perhitungannya tak mudah.
M-22/MYS
Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. Foto: RES

Penangkapan Ketua DPRD Bangkalan Jawa Timur, , dan semakin mengkonfirmasi tekad Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menaruh perhatian lebih pada korupsi di sektor sumber daya alam. Rekomendasi-rekomendasi KPK untuk memperbaiki tata kelola hutan dan tambang mulai ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan mencabut izin.
 
Hingga Oktober lalu, sudah 323 yang dicabut sesuai rekomendasi KPK. Tak hanya merekomendasikan pencabutan izin, KPK juga memproses hukum dugaan pelanggaran berbau korupsi. ”Kami sedang memproses beberapa perusahaan pertambangan yang telah merugikan keuangan negara,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Agar penegakan hukum berjalan baik, Adnan enggan merinci perusahaan-perusahaan dimaksud.
 
Sebenarnya, tak hanya izin bermasalah yang lagi disasar KPK. Komisi antirasuah ini juga sudah , peluang baru untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. Khususnya, pelaku korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Guna mematangkan rencana tersebut, KPK sudah mengundang sejumlah akademisi, antara lain ahli pidana dari Fakultas Hukum UI, Gandjar Laksmana Bonaparta, sosiolog Iwan Gardono Sudjatmiko, antropolog Aris Mundayat, dan ahli ekonomi kriminal dari UGM Rimawan Pradiptyo.
 

Hadir dalam sebuah diskusi di kampus UIN Ciputat, awal Desember lalu, Rimawan kembali menggaungkan peluang itu. Sebagai kejahatan ekstra, korupsi seharusnya mendapat perlakuan berbeda dari kejahatan biasa. Sudah saatnya aparat penegak hukum mempertimbangkan , biaya sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan.
 
Kejahatan di sektor sumber daya alam, misalnya, berimplikasi buruk tak hanya kepada manusia sekarang, tetapi juga terhadap alam dan generasi mendatang. Ironisnya, kata Rimawan, selama ini denda atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sebatas – istilah ekonomi—biaya eksplisit. Sedangkan biaya oportunitas yang hilang tidak diperhitungkan aparat penegak hukum. ” yang hilang itu belum pernah dihitung dan jika bisa dihitung maka bisa mencapai ribuan triliun nilainya,” kata akademisi UGM Yogyakarta itu.
 
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memberi gambaran tentang penggunaan itu di pengadilan. Jika ada koruptor yang melakukan tindak pidana di sektor kehutanan, maka pengadilan kelak akan menghitung besaran kerugian selain yang diderita negara. “Misalnya, kerusakan hutan akibat tindak korupsi, dampak ekonomi yang muncul akibat infrastruktur hutan yang rusak, maupun biota yang rusak akibat ulah koruptor, nanti semua dikalkulasi dan dibebankan pada si terpidana kasus korupsi itu,” jelas  Bambang.
 
Peneliti ICW Emerson Juntho dan Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhnur Satyahaprabu, mendukung pengenaan biaya kepada terpidana korupsi sumber daya alam. Emerson mengatakan ICW sudah pernah mengusulkan itu dalam kasus-kasus korupsi kehutanan yang Riau yang ditangani Kehutanan. Tetapi putusan hakim belum sampai pada penjatuhan .
 
Walhi juga sudah mengusulkan dalam kasus kebakaran hutan di Aceh dan Riau. Karena itu, Muhnur mendukung penerapan kepada terpidana. “Menurut saya layak sekali,” ujarnya kepada .
 
Cuma, Muhnur menggarisbawahi sanksi membayar tak menghapuskan penjatuhan sanksi lain. bisa juga dikenakan di luar perkara korupsi, yakni . Dalam kasus semacam ini, beban oportunitas dibebankan kepada perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.
 

Muhnur melihat kapasitas penegak hukum sebagai salah satu problem dalam menerapkan . Kesadaran aparat penegak hukum terhadap dampak kerusakan lingkungan belum terbangun sepenuhnya, dan pemahaman setiap pemangku kepentingan berbeda-beda, terutama pemahaman tentang kerugian lingkungan. “Mereka berpikir kerugian itu hanya kerugian negara yang konkrit atau nyata,” ujarnya.
 
Meskipun ada peluang, Rimawan juga melihat penerapannya tak mudah karena biaya oportunitas masih sulit diterima dalam hukum pidana. Sebab, sifat biaya oportunitas  tidak riil, tidak nyata. “Penegak hukum beranggapan biaya oportunitas itu hanya diakui dalam hukum perdata”.
 
Padahal, kata Rimawan, parameter yang bisa digunakan aparat penegak hukum bukan hanya kerugian negara, tetapi juga perekonomian negara. Jika aparat penegak hukum mengkaji perekonomian negara, maka peluang hakim menjatuhkan lebih besar.

Rimawan mengakui menghitung kerugian implisit itu salah satu pekerjaan rumah pemberantasan korupsi di sektor SDA. Ia mengaku sudah sering mengdengar keluhan jaksa untuk menghitung kerugian perekonomian negara kalau ingin memasukkan ke dalam tuntutan. Ia mengaku bersedia membantu perhitungan. ”,” gurau Rimawan.
 
Walhi, kata Muhnur, juga sedang menyusun usulan bagaimana menghitung kerugian akibat pencemaran lingkungan. ”Banyak aspek yang harus dikaji,” kata Muhnur.
 
Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto mengatakan mekanisme diharapkan bisa menimbulkan efek jera dan mencegah kerugian negara. Selama ini, negara masih terbebani ongkos penanganan kasus korupsi, yang kian lama kian membutuhkan biaya besar. Menurut Bambang, seharusnya koruptorlah yang diminta menanggung biaya penanganan kasus korupsi. Pendeknya, koruptor harus menanggung seluruh dampak perbuatannya.
 
Cara menghitung kerugian opportunitasnya bagaimana? "Kalau mau koruptor itu dimiskinkan, maka metodologi itu harus dicari," kata  Bambang. Pertemuan KPK dengan sejumlah akademisi awal Desember lalu adalah dalam rangka menemukan metode perhitungan yang pas.
Fuad AminGubernur Riau Anas Maamun

izin tambang

menggagas penggunaan opportunity cost

Biaya eksplisit
opportunity costsocial cost of crime

Opportunity cost

opportunity cost

opportunity costopportunity cost

opportunity costhukumonline

opportunity costOpportunity costkejahatan-kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi

Kapasitas dan peluang
opportunity cost



opportunity cost

Free of charge



opportunity cost

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua