Minggu, 04 December 2016

Referensi Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Buku ini memberikan pemahaman yang baik pelaksanaan administrasi kontrak konstruksi.
MYS
Buku Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia. Foto: RES

Di negara dengan tingkat pembangunan konstruksi yang tinggi, seperti Indonesia, potensi sengketa sangat besar. Pembangunan gedung melewati batas waktu bisa memicu sengketa antara pemborong dengan pemberi pekerjaan. Bahkan kalaupun Anda melihat sebuah gedung sudah berdiri dan ditempati penyewa, tak berarti lepas dari masalah hukum.
 
Suatu proyek yang sudah dinyatakan selesai bisa saja masih menyimpan bara sengketa karena urusan administrasi yang belum selesai. Klaim konstruksi bisa berujung ke pengadilan. Demikian pula jika pengguan jasa dan penyedia jasa kontraktor berbeda tafsir mengenai perjanjian. Kalau sudah demikian, kemana harus diselesaikan? (Baca juga: ).
 
Kemanapun akan dibawa, yang jelas perbedaan pendapat para pihak terhadap kontrak konstruksi adalah sesuatu yang wajar dan alamiah. Jika sengketa terjadi, justru tak boleh dibiarkan berlama-lama karena bisa berdampak buruk, setidaknya konstruksi terbengkalai. Karena itu penanganan sengketa konstruksi harus dilaksanakan sesegera mungkin dengan memanfaatkan pihak ketiga yang kompeten ().
 
Buku ini, , merupakan salah satu dari sedikit referensi yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ditulis oleh Sarwono Hardjomuljadi, seorang praktisi sekaligus akademisi, buku ini hadir di tengah kebutuhan atas aspek hukum konstruksi semakin tinggi. Penyelesaian sengketa konstruksi selama ini masih tetap menggunakan pengadilan. Kalaupun ada yang memanfaatkan jasa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), para pihak yang tak puas cenderung membawa perkaranya ke pengadilan. (Baca juga: ).
 
Pilihan forum itu memang tak lepas dari payung hukum yang menjadi dasar penyelesaian. Pertama, tentang Jasa Konstruksi. Kedua, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua Undang-Undang ini mengenal penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli.
 
Selain itu ada yang disebut Dispute Board, yaitu Dewan Sengketa di bawah mekanisme FIDIC (). Proyek-proyek konstruksi di Indonesia yang didanai asing banyak merujuk pada FIDIC . Di Indonesia, telah lahir pula Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi (BADAPSKI). (Baca juga: ).
 
Masalah kontrak pekerjaan konstruksi, terutama yang dibiayai asing, menarik untuk dikaji (). Persyaratan kontrak dalam FIDIC telah mengatur secara rinci tentang klaim, prosedur penyampaian klaim, sengketa dan prosedur penyelesaiannya, lengkap dengan ketentuan tahapan-tahapannya. Tetapi dalam praktik, penyelesaian sengketa konstruksi itu beraneka ragam.
























Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia

Penulis

Sarwono Hardjomuljadi

Cetakan-1

2016

Penerbit

Logoz Publishing, Bandung

Halaman

118 + xxvi

 
Klaim adalah awal mula timbulnya sengketa. Klaim terkesan menjadi momok dalam jasa kontruksi. Klaim yang diajukan kontraktor bisa dibedakan atas (a) klaim konstruksi akibat perubahan waktu pelaksanaan; (b) klaim konstruksi akibat perintah perubahan (); atau (c) klaim konstruksi akibat alias keadaan fisik yang tidak dapat diduga sebelumnya (. 13-17).
 
Yang pertama biasanya dihubungkan dengan ketepatan waktu pekerjaan ()dan kesesuaian dengan batas-batas anggaran (budget). Yang kedua, perintah perubahan pada proyek konstruksi biasanya diterbitkan insinyur atas nama pengguna jasa. Perubahan pekerjaan hampir selalu terjadi karena berbagai sebab seperti kesalahan rancangan, perubahan desain, penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, atau perubahan situasi. (Baca juga: ).
 
Buku ini menganalisis forum-forum penyelesaian sengketa yang tersedia, dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang sudah pernah diputus. Bagian terakhir ini, yakni studi kasus, membuat buku ini sangat berguna untuk mereka yang selama ini menjalankan jasa konstruksi. Sebagai bagian dari dunia internasional Indonesia perlu terus mengikuti FIDIC. Pemerintah selaku regulator juga perlu terus memberikan pemahaman yang lebih kepada para pihak terkait jasa konstruksi tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan.
 
Selebihnya, isi buku ini layak untuk dibaca bersama-sama dengan referensi aspek hukum jasa konstruksi lainnya. Selamat membaca…


Kontrak Jasa Konstruksi Juga Pakai Bahasa Indonesia

hal. 5

Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di IndonesiaAdakah Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase?

UU No. 18 Tahun 1999UU No. 30 Tahun 1999

Federation Internationale des Ingeneur-ConseilsConditions of Contract for ConstructionBADAPSKI: Jasa Konstruksi Rawan Sengketa

hal. 3
variation orderunforeseeable physical conditionshal

scheduleJika Fisik Bangunan Tidak Sesuai IMB



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua