Jumat, 06 Januari 2017

PERMA Sengketa Ekonomi Syariah Juga Atur Gugatan Sederhana

Diatur juga pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya melalui pengadilan agama termasuk mengeksekusi hak tanggungan.
AGUS SAHBANI
MA menerbitkan PERMA tentang hukum acara ekonomi syariah. Foto: HOL/SGP

Di pengujung tahun 2016, Mahkamah Agung (MA) juga menerbitkan Peraturan MA ( tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perma ini diteken (disahkan) Ketua MA M. Hatta Ali pada 22 Desember dan baru diundangkan pada 29 Desember 2016. Intinya, ini mengatur prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama diantara para pelaku ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad syariah atas dasar prinsip-prinsip syariah.

(Baca juga: ).

 (Baca juga: ).







“Perma ini mengakomodasi layanan teknologi informasi mulai proses pendaftaran gugatan secara online, proses pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang, hingga pemeriksaan ahli dapat menggunakan bantuan teknologi informasi.”



Hal terpenting substansi Perma ini, perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana (small claim court) atau gugatan acara biasa baik secara lisan maupun tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang. Adapun prosedur hukum acara gugatan sederhana mengacu Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

 

“Perma ini juga mengatur acara gugatan sederhana selain gugatan biasa perkara syariah, yang nilai objek gugatannya maksimal Rp200 juta, dapat diajukan secara lisan tanpa harus diwakili pengacara/advokat, proses penyelesaiannya lebih cepat (25 hari kerja) dengan hakim tunggal,” kata Ridwan menjelaskan. (Baca juga: 39 Hakim Dikirim ke Arab Saudi Belajar Ekonomi Syariah).



Perma ini juga mengatur pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya melalui pengadilan agama. Termasuk kewenangan pengadilan agama mengeksekusi hak tanggungan dan fidusia yang menggunakan akad syariah. Namun, tata cara pelaksanaan putusan arbitrase syariah ini masih mengacu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Baca juga: Kedudukan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional).

 

Untuk diketahui, terbitnya Perma No. 14 Tahun 2016 ini melengkapi berlakunya Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kumpulan hukum materil bidang ekonomi syariah yang bersumber dari fiqih muamallah dan fatwa DSN-MUI ini sebagai implementasi Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006  tentang Peradilan Agama yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama akibat berkembangnya ekonomi syariah. Sebab, selama ini penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis syariah sebagian besar mengacu hukum acara perdata yang biasa diterapkan di pengadilan negeri.  (Baca juga: Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat).
Perma) No. 14 Tahun 2016beleid

“Perkembangan hukum bidang ekonomi syariah membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dihubungi hukumonline, Jum’at (06/1). MA Terbitkan 14 PERMA Sepanjang 2016, Cek Daftarnya

Dia menjelaskan perkara sengketa ekonomi syariah ditangani hakim peradilan agama yang telah mengantongi sertifikat hakim ekonomi syariah sesuai syarat-syarat yang ditentukan Perma No. 5 Tahun2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. “Hakimnya harus bersertifikasi hakim ekonomi syariah, atau minimal hakim agama yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah apabila jumlah sertifikasi hakimnya belum cukup.” APSI Sambut Baik Terbitnya PERMA Sengketa Ekonomi Syariah

Lingkup perkara ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah komersial yang bersifat kontensius (gugatan) atau volunteer (permohonan). “Tenggang waktu penyelesaian perkara ekonomi syariah ini mengacu SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Untuk penyelesaian perkara tingkat pertama dan banding paling lambat masing-masing 5 bulan dan 3 bulan,” jelasnya.
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua