Jumat, 03 Maret 2017

Ini Besaran Tunjangan Jabatan Auditor Kepegawaian Bagi PNS

Tunjangan diberikan setiap bulan. Untuk PNS di pemerintah pusat anggara tunjangan berasal dari APBN, sedangkan bagi PNS di pemerintah daerah dibebankan pada APBD.
FAT
Ilustrasi Pegawai Negeri SIpil (PNS). Foto: SGP
Pada 13 Februari 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian. Sebagaimana dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, tunjangan diberikan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 
Dalam Perpres ini disebutkan, yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian atau Tunjangan Auditor Kepegawaian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional auditor kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, diberikan Tunjangan Auditor Kepegawaian setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres ini. (Baca Juga: Identifikasi Celah Fiskal Melalui Kajian Penganggaran)
 
Besarnya Tunjangan Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini, yaitu:
 
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
No. Jabatan Fungsional Tunjangan Jabatan
1. Auditor Kepegawaian Ahli Madya Rp.1.080.000,00
2 Auditor Kepegawaian Ahli Muda Rp.840.000,00
3 Auditor Kepegawaian Ahli Pertama Rp.450.000,00
 
Pemberian Tunjangan Auditor Kepegawaian bagi PNSyang bekerja pada pemerintah pusat, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan bagi PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
Pemberian Tunjangan Auditor Kepegawaian dihentikan apabila PNS tersebut, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Perpres ini menegaskan, Tunjangan Auditor Kepegawaian itu dibayarkan terhitung sejak Perpresini diundangkan. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 Februari 2017 itu.
 
Untuk diketahui, pada tanggal yang sama, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis. Perpres ini terbit dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi dan produktivitas kerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Arsiparis. (Baca Juga: Ini Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Bagi PNS)
 
Sama halnya dengan pemberian Tunjangan Auditor Kepegawaian, pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis juga dilakukan setiap bulan. Bagi PNS yang bekerja di pemerintah pusat, beban anggaran tunjangan berasal dari APBN. Sedangkan bagi PNS yang bekerja di pemerintah daerah, beban anggaran tunangan berasal dari APBD.
ingin tahu
 - elywatin
14.06.17 02:54
bagaimana caranya untuk bisa terangkat jadi seorang auditor kepegawian
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua