Memperkuat ‘Wasit’ Persaingan Usaha Lewat Aturan Penyalahgunaan Posisi Tawar Dominan

Dalam dunia bisnis, posisi dominan yang dikuasai oleh satu perusahaan rentan disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan dari kerjasama kedua belah pihak, terutama jika kerja sama tersebut dilakukan dengan pelaku usaha kecil. Praktik-praktik kontrak yang kerap merugikan satu belah pihak, bukan hal baru lagi di dunia usaha. Bahkan, tak hanya terjadi antar pelaku usaha saja. Konsumen pun, sudah dilindungi hak berkontraknya dalam tentang Perlindungan Konsumen.   Berbicara tentang persaingan usaha yang sehat, kontrak yang tidak berimbang akan berimbas kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Patutnya, sebuah kontrak mengedepankan asas keadilan. Jika merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1320, terdapat empat syarat sah-nya suatu perjanjian/kontrak. Jika ada paksaan maka perjanjian dinyatakan tidak sah (Pasal 1321-1325).

Meski telah diatur dalam KUHPer, syarat sah sebuah perjanjian kerap tak terpenuhi, misal adanya unsur paksaan dalam sebuah perjanjian. Terutama, bagi pihak yang memiliki pangsa pasar yang lebih besar ketimbang pihak yang memiliki pangsa pasar kecil. Hal-hal tersebut harus dihindari guna menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia bisnis, dan ekonomi Indonesia secara skala nasional.     Lalu pertanyaannya, seberapa pentingkah keterlibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi kontrak yang dilakukan pelaku usaha? Akademisi Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Kurnia Toha, punya pandangan tersendiri.   Menurut Kurnia, posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha bisa saja digunakan untuk memaksakan kehendak, terutama kepada pihak yang lebih lemah. Apalagi, banyak pihak yang berkontrak, salah satunya tidak memahami hukum kontrak atau perjanjian sehingga terjadi sebuah keterpaksaan dalam berkontrak.   Agar tak terjadi dari posisi tawar, Kurnia menilai aturan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan harus dimasukkan ke dalam RUU Persaingan Usaha, di mana KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi isi kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kewenangan ini memang sudah diatur dalam tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun tetap diperlukan dalam RUU Persaingan Usaha.   “Nah makanya supaya jangan terjadi dari posisi tawar yang besar itu, KPPU di sini bisa bertindak sebagai pengawas maupun , tadi saya juga mengusulkan supaya KPPU kedepan bisa menjadi tempat orang bertanya terkait kontrak atau perjanjian. Jadi kalau ada konsep kontrak bisa bertanya (ke KPPU), oh ini boleh atau ,” kata Kurnia kepada , Selasa (1/8).   Jika kontrak telah terjadi dan KPPU menemukan adanya pelanggaran di mana pihak dominan melakukan penekanan terhadap pihak yang lemah, lanjut Kurnia, maka KPPU diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi karena bertentangan dengan hukum persaingan usaha.   “Kalau di Jepang dan Korea, pihak-pihak yang memang memiliki posisi tawar yang besar itu tidak boleh menyalahgunakan kewenangan dia kepada pihak yang lemah. Secara hukum dia ‘kan kontrak, oh dikatakan dia sudah setuju koq, tapi ini ‘kan terpaksa, dan jadinya tidak ” tambahnya.   Komisioner KPPU, Sukarmi, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha memang sudah diatur dalam UU UMKM. Namun, penegasan di dalam RUU Persaingan Usaha diperlukan untuk memperkuat posisi KPPU dalam mengawasi kontrak-kontrak yang cenderung melanggar hukum persaingan usaha.   Dijelaskan Sukarmi bahwa tujuan dari aturan penyalahgunaan posisi tawar dominan tersebut adalah untuk memberikan pembinaan sekaligus perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam kemitraan.     Seringkali, lanjutnya, prinsip-prinsip kerjasama atau kemitraan dilanggar oleh pelaku usaha besar dan merugikan pelaku usaha kecil. Di sinilah posisi KPPU, yaitu untuk memastikan bahwa prinsip kerja sama menguntungkan kedua belah pihak, memberikan rasa percaya kepada kedua belah pihak, dan memberikan penguatan di antara kedua belah pihak yang bermitra.   “Jangan ada terjadi yang satu untung yang satu buntung, nah makanya penting klausul penyalahgunaan posisi tawar yang dominan dimasukkan ke RUU (Persaingan Usaha) ini,” tegasnya.   Selain bersifat pencegahan, Sukarmi menjelaskan bahwa aturan penyalahagunaan posisi tawar dominan ini juga berhubungan dengan penegakan hukum. Jika di dalam proses pelaksanan perjanjian itu terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip kontrak, makapenegakan hukum akan dilakukan dengan cara diberikan sanksi.   Di dalam salinan draft RUU Persaingan Usaha yang dimiliki , aturan penyalahgunaan posisi tawar dominan diatur dalam Pasal 33, dan pengenaan sanksi diatur dalam Pasal 34.

Jika pada akhirnya RUU Persaingan disahkan, bagaimanakah idealnya sebuah pengawasan yang dilakukan oleh KPPU terhadap isi kontrak atau perjanjian kemitraan?  Sukarmi mengatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPPU terhadap kontrak atau perjanjian dan kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, adalanya laporan penyalahgunaan posisi tawar dominan dalam sebuah kontrak, dan kedua berasal dari inisiatif dari KPPU.   Mengingat pengawasan kontrak dan perjanjian kemitraan menjadi bagian dari penegakan hukum, lanjutnya, maka isi perjanjian/kontrak merupakan salah satu bukti untuk melakukan investigasi. Maka dalam hal ini, KPPU memiliki kewenangan untuk melihat isi kontrak, apakah susah sesuai dengan prinsip kerjasama atau justru terdapat pelanggaran di dalamnya.     “Iya punya (kewenangan melihat isi kontrak), justru dari sana kita bisa lihat apakah hak kewajiban itu seimbang atau tidak antara kedua belah pihak dengan prinsip kerjasama itu,” tuturnya.   Sementara itu Kurnia berpendapat bahwa memberikan dokumen salinan kontrak kepada KPPU sebagai bentuk pengawasan, tidak dapat diwajibkan kepada pelaku usaha karena dinilai dapat melanggar hak pihak yang berkontrak. Jika dimungkinkan, lanjutnya, KPPU bisa mengadopsi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Thailand dan Singapura. Dua negara tetangga ini mewajibkan adanya laporan isi kontrak hanya untuk kontrak yang bersifat internasional.   “Kalau di Indonesia, mungkin kewajiban melaporkan kontrak hanya kepada industri-industri tertentu, misalnya inustri pangan dan papan bisa saja diwajibkan,” tuturnya.   Namun demikian, meskipun tak ada kewajiban namun pihak yang berkontrak harus secara suka rela membuka isi kontrak jika KPPU membutuhkan. Kewenangan meminta berkas perjanjian atau kontrak memang belum diatur dalam UU Persaingan Usaha, sehingga saat ini KPPU tidak bisa memaksa pihak untuk menyerahkan dokumen dan bukti-bukti. Kewenangan tersebut perlu dimasukkan dalam RUU Persaingan Usaha.   “Saya tadi mengusulkan KPPU bisa minta kepada pengadilan bahwa KPPU boleh untuk mendapatkan dokumen itu, jadi kalau diminta secara sukarela mau itu bisa minta kepada pengadilan, tapi kalau sudah di pengadilan bisa juga, maka itu bisa diberi sanksi. Itu belum ada ketentuan di Indonesia. Praktik di berbagai negara sudah seperti itu,” pungkasnya.   Berikut Pasal-Pasal yang mengatur mengenai Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPPU dalam RUU Persaingan Usaha.