Jumat, 03 November 2017

Pemerintah Jamin Keamanan Data Registrasi Ulang Nomor Handphone

Registrasi baru dan registrasi ulang nomor kartu prabayar tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan jasa telekomunikasi.
Fathan/RED

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan jaminan keamanan data yang diberikan pelanggan jasa telekomunikasi prabayar saat melakukan pendaftaran ulang. Ditambah lagi, tahun lalu telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

 

"Mengenai keamanannya Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi pada bulan Desember 2016. Ini dipastikan semua data akan aman,” katanya usai Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-31 Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia di Kampus UI, Depok, sebagaimana dikutip dari laman kominfo.go.id, Jumat (3/11).

 

Rudiantara mengingatkan arti penting registrasi ulang bagi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar. “Saat ini, kita mewajibkan seluruh pelanggan prabayar untuk melakukan registrasi ulang. Mungkin sebelumnya pernah meregistrasi tetapi caranya tidak benar. Pelanggan yang baru sebelum mengaktifkan, harus registrasi," jelasnya. 

 

(Baca: 2 PP Pelaksana UU ITE Ini Krusial, Harus Segera Dibuat Pemerintah!)

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan proses pendaftaran berlangsung mudah. "Registrasinya mudah, hanya dua menit yang dikirimkan untuk otorisasi, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Proses tidak lebih dari satu menit, akan tetapi nyamannya untuk selama kita menjadi pelanggan seluler demikian pun untuk nomor lama,” imbaunya.

 

Dalam siaran persnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa tata cara registrasi ulang nomor telpon seluler (handphone) tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

 








Pasal 3 PP Perlindungan Data Pribadi



Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:




  1. perolehan dan pengumpulan;

  2. pengolahan dan penganalisisan;

  3. penyimpanan;

  4. penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan

  5. pemusnahan


 

Registrasi baru dan registrasi ulang secara mandiri dilakukan dengan mengirimkan SMS sesuai format yang ditentukan oleh operator seluler. Setelah melakukan registrasi baru atau ulang, pelanggan memperoleh jawaban atau konfirmasi dari operator seluler mengenai valid tidaknya registrasi dalam waktu 1x24 jam.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua