Kamis, 30 Agustus 2018

Damos Dumoli Agusman, “In House Lawyer” Pemerintah Spesialis Hukum Internasional

Keberadaan Indonesia adalah produk hukum internasional. Maka, Indonesia tidak bisa lepas dari eksistensi hukum internasional itu sendiri.
Normand Edwin Elnizar
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman.

Tidak banyak yang menyadari kehadiran Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Ditjen HPI Kemlu) sebagai penyangga penting keberhasilan berbagai diplomasi Indonesia. Kemlu terlihat hanya sekadar menangani dinamika dan strategi politik Indonesia di luar negeri. Padahal, perhitungan dan analisis hukum yang jitu menjadi kunci keberhasilan diplomasi.

 

Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal yang memimpin direktorat ini memberikan ilustrasi menarik tentang peran Ditjen HPI dalam politik luar negeri Indonesia. “Kami menjadi in house lawyer Pemerintah,” ujar diplomat yang telah berkarier selama lebih dari dua dekade ini kepada hukumonline dalam wawancara khusus di ruang kerjanya, Kamis (9/8).

 

Ia menggambarkan bagaimana para diplomat di Ditjen HPI harus menguasai diplomasi dengan memahami hukum internasional sekaligus mengetahui masalah teknis. Bahkan menurut Damos, diplomat di Ditjen HPI perlu memahami banyak aspek hukum internasional dan mengatahui berbagai hal teknis lintas bidang karena “klien” mereka bukan hanya Kemlu, tapi seluruh Kementerian dan Lembaga Negara.

 

“Kami back up aspek hukum untuk berbagai penyikapan terkait isu internasional. Kalau direktorat lain itu total diplomasi dan politik, serta hanya menguasai kawasan,” kata Damos yang meraih gelar Doctor iura dengan predikat magna cum laude dari Goethe University of Frankfurt.

 

Ia mencontohkan bagaimana Ditjen HPI harus berhati-hati memberikan rekomendasi penyikapan soal berbagai penangkapan kapal nelayan Indonesia oleh aparat negara tetangga. Adakalanya tempat penangkapan adalah wilayah laut yang diklaim Indonesia berdasarkan UNCLOS/Konvensi Hukum Laut, padahal belum ada perjanjian resmi dengan negara tersebut untuk mengesahkan garis batas.

 

Konvensi Hukum Laut memang baru mengakui rezim Negara Kepulauan, namun tidak mengatur soal pengesahan garis batas antarnegara bertetangga. “Publik sering memahami seolah-olah pagar kita itu sudah tuntas. Sehingga apa yang terjadi di sana itu pasti hak kita. Kami berhati-hati melihat lebih dekat,” ujarnya.

 

Damos, demikian ia akrab disapa, adalah lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dengan konsentrasi studi hukum internasional tahun 1987. Sejak saat itu, pria kelahiran Aceh Barat ini telah menghabiskan separuh hidupnya berkarya pada bidang hukum internasional.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua