Kamis, 11 Oktober 2018

Tak Jamin Kerahasiaan, PP Penghargaan Pelapor Korupsi Menuai Kritik

Karenanya, PP 43/2018 disarankan untuk dicabut. Namun, PP 43/2018 ini justru dinilai memperkuat dan sejalan dengan Perpres 54/2018 sebagai bagian upaya pencegahan korupsi.
Rofiq Hidayat

Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP yang diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018 ini mengatur hak masyarakat melaporkan dugaan terjadinya korupsi kepada aparat penegak hukum dengan penghargaan hingga Rp200 juta.

 

Hanya saja, PP ini dinilai mengandung kelemahan karena tidak menjamin perlindungan hukum, keamanan, dan kerahasiaan pelapor termasuk keluarganya yang mengadukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Justru, PP 43/2018 tidak lebih baik jika dibandingkan dengan PP No. 71 Tahun 2000 tentang hal yang sama, yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor yang diatur cukup detil.

 

Pernyataan itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat rapat kerja dengan pimpinan DPD di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (10/10/2018) kemarin. Agus menilai PP 71/2000 terdapat aturan kewajiban aparat penegak hukum merahasiakan identitas pelapor. Ironisnya, berlakunya PP 43/2018 ini sekaligus mencabut PP 71/2000 dan dinyatakan tidak berlaku.   

 

“Adanya penghargaan berupa imbalan ratusan juta bagi pelapor korupsi malah berbahaya (terkait jaminan keamanan pelapor korupsi),” ujar Agus. Baca Juga: Ini Poin Penting PP Penghargaan bagi Pelapor Korupsi

 

Pasal 6 ayat (1) PP 71/2000 menyebutkan, Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan”. Ayat (2)-nya menyebutkan, Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum, atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.”

 

Artinya, kata Agus, PP 71/200 justru lebih menjamin keamanan dan keselamatan bagi pelapor kasus korupsi ketimbang PP 43/2018 yang tidak mengatur adanya kewajiban penegak hukum merahasiakan identitas pelapor. “Pelapor yang memberikan informasi tentang identitas melalui Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur Pasal 8 PP 43/2018 berbahaya bagi keamanan pelapor,” kata dia.  

 

Dia mengakui KPK pernah dimintai masukan/sarannya saat penyusunan PP 43/2018 yakni agar ada jaminan lebih atas diri pelapor korupsi. Namun, saran lembaga antirasuah itu tak digubris dan tidak diakomodir pemerintah dalam PP 43/2018. “Kami dari KPK sudah memberi masukan, tetapi kelihatannya tidak diakomodir dalam PP ini oleh pemerintah,” ungkapnya.

 

Agus tak mempersoalkan masukan dan saran lembaganya tak diakomodir pemerintah. Namun, saat ini pihaknya lebih fokus pada strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pasalnya, kejahatan korupsi terus mengalami perubahan yang mesti ditangkal dengan strategi jitu dengan berkolaborasi, membangun kemitraan, partisipatif.

 

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai PP Penghargaan bagi Pelapor Korupsi tersebut tidak sebanding (proporsional) dengan pemberian penghargaan terhadap jenis kejahatan lain, seperti kejahatan narkotika. Karenanya, pihaknya meminta agar pemerintah mengevaluasi aturan tersebut atau membatalkan PP 43/2018. “Pak Jokowi, batalkan itu PP. Kenapa ada penasihat presiden begini, mengeluarkan PP ngawur begini,” kritiknya.

 

Dia menyarankan pemerintah semestinya mengelurkan aturan teknis yang lebih mengefektifkan fungsi audit yang menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Baginya, sebuah aturan mesti mengacu pada sistem bagaimana mengatasi kejahatan. Karenanya, penanganan tindak pidana korupsi menjadi penting fungsi audit untuk menemukan kerugian negara. Apalagi, sistem penanganan tindak pidana korupsi sudah ada mekanismenya. Mulai pelaporan hingga penindakan telah diatur jelas dalam UU.

 

“Ini orang disuruh saling lapor. Nanti orang korupsi Rp 50 juta, yang lapor dapat Rp 200 juta, enak betul. Mendingan jadi tukang lapor saja. Bila masyarakat saling lapor dalam hal dugaan kasus tindak pidana korupsi tidak kemudian dapat menyelesaikan persoalan,” katanya.

 

Sambut baik

Meski begitu, KPK menyambut baik terbitnya PP 43/2018 seraya berharap pemerintah dapat segera menindaklanjutinya bersama berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Yakni dengan memindahkan Sekretariat Nasional (bersama) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Gedung KPK di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

 

Menurutnya, dengan Sekretariat Nasional bersama di KPK, pemerintah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Tetapi, pemerintah dapat bersinergi dengan strategi KPK dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Meskipun, KPK terlihat jauh lebih mengedepankan fungsi penindakan (pemberantasan korupsi). Padahal, kerja-kerja fungsi pencegahan KPK pun tak kalah dengan penindakan.

 

Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani menambahkan melalui PP 43/2018 menjadi dorongan agar partisipasi masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi semakin masif. Demikian pula, sekaligus mendorong aparat penegak hukum serius penegakan hukum khususnya bagi tindak pidana tanpa tebang pilih. Menurutnya, PP 43/2018 ini memperkuat dan sejalan dengan Perpres 54/2018.

 

“Artinya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi terkonsolidasi di masyarakat bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah,” katanya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.