Kamis, 11 Oktober 2018

Tak Jamin Kerahasiaan, PP Penghargaan Pelapor Korupsi Menuai Kritik

Karenanya, PP 43/2018 disarankan untuk dicabut. Namun, PP 43/2018 ini justru dinilai memperkuat dan sejalan dengan Perpres 54/2018 sebagai bagian upaya pencegahan korupsi.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: Hol

Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP yang diteken Presiden Jokowi pada 18 September 2018 ini mengatur hak masyarakat melaporkan dugaan terjadinya korupsi kepada aparat penegak hukum dengan penghargaan hingga Rp200 juta.

 

Hanya saja, PP ini dinilai mengandung kelemahan karena tidak menjamin perlindungan hukum, keamanan, dan kerahasiaan pelapor termasuk keluarganya yang mengadukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Justru, PP 43/2018 tidak lebih baik jika dibandingkan dengan PP No. 71 Tahun 2000 tentang hal yang sama, yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor yang diatur cukup detil.

 

Pernyataan itu disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat rapat kerja dengan pimpinan DPD di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (10/10/2018) kemarin. Agus menilai PP 71/2000 terdapat aturan kewajiban aparat penegak hukum merahasiakan identitas pelapor. Ironisnya, berlakunya PP 43/2018 ini sekaligus mencabut PP 71/2000 dan dinyatakan tidak berlaku.   

 

“Adanya penghargaan berupa imbalan ratusan juta bagi pelapor korupsi malah berbahaya (terkait jaminan keamanan pelapor korupsi),” ujar Agus. Baca Juga: Ini Poin Penting PP Penghargaan bagi Pelapor Korupsi

 

Pasal 6 ayat (1) PP 71/2000 menyebutkan, Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan”. Ayat (2)-nya menyebutkan, Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum, atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.”

 

Artinya, kata Agus, PP 71/200 justru lebih menjamin keamanan dan keselamatan bagi pelapor kasus korupsi ketimbang PP 43/2018 yang tidak mengatur adanya kewajiban penegak hukum merahasiakan identitas pelapor. “Pelapor yang memberikan informasi tentang identitas melalui Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur Pasal 8 PP 43/2018 berbahaya bagi keamanan pelapor,” kata dia.  

 

Dia mengakui KPK pernah dimintai masukan/sarannya saat penyusunan PP 43/2018 yakni agar ada jaminan lebih atas diri pelapor korupsi. Namun, saran lembaga antirasuah itu tak digubris dan tidak diakomodir pemerintah dalam PP 43/2018. “Kami dari KPK sudah memberi masukan, tetapi kelihatannya tidak diakomodir dalam PP ini oleh pemerintah,” ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua