Selasa, 13 November 2018

7 Perjanjian Perdagangan Internasional Ini akan Diratifikasi Indonesia

Dikritik karena alasan dan proses ratifikasi cenderung bersifat tertutup dan tidak transparan.
Fitri N. Heriani
Ilustrasi perjanjian perdagangan antara dua belah pihak. Ilustrator: HGW

Pemerintah memutuskan untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Penetapan ratifikasi ini akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, setelah sebelumnya ketujuh PPI ini juga secara bertahap telah disampaikan ke DPR, lebih dari 60 hari yang lalu.

Keputusan ini merujuk pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan UU ini, setiap perjanjian perdagangan internasional disampaikan ke DPR paling lambar 90 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Perjanjian itu kemudian dibahas di DPR untuk memutuskan perlu tidaknya persetujuan anggota Dewan. Keputusan itu sudah dibuat dalam waktu 60 hari kerja pada masa sidang. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pebentukan UU, pengesahannya dilakukan dengan UU. Tetapi jika menimbukan dampak tersebut pengesahannya cukup dilakukan dengan Perpres. Jika dalam waktu 60 hari DPR tak mengambil putusan, pemerintah dapat memutuskan perlu tidaknya persetujuan DPR.

Informasi tentang rencana ratifikasi 7 perjanjian perdagangan internasional itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. “Kita putuskan dalam Rakor  untuk meratifikasi 7 PPI dengan mempertimbangkan UU Perdagangan. Keputusan ini juga diambil mengingat pentingnya penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. Saya akan segera lapor pada Presiden dengan membawa draft Perpres yang sudah siap,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (09/11), sebagaimana tertuang dalam rilis yang diterima Hukumonline.

Ketujuh PPI dimaksud adalah First Protocol to Amend the AANZFTA Agreement (sudah disampaikan ke DPR pada 5 Maret 2015); Agreement on Trade in Services under the ASEAN-India FTA/AITISA (sudah disampaikan ke DPR pada 8 April 2015); Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN-Korea FTA/AKFTA (sudah disampaikan ke DPR pada 2 Maret 2016); Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN-China FTA/ACFTA (sudah disampaikan ke DPR pada 2 Maret 2016); ASEAN Agreement on Medical Device Directive/AMDD (sudah disampaikan ke DPR pada 22 Februari 2016); Protocol to Implement the 9th ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS-9 (sudah disampaikan ke DPR pada 23 Mei 2016), dan Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA/IP-PTA (sudah disampaikan ke DPR pada 30 April 2018).

Dijelaskan dalam rilis, ada beberapa potensi kerugian jika Indonesia tidak meratifikasi 7 PPI tersebut. Misalnya pada perjanjian AANZFTA, sebelas pihak akan menolak skema dalam perjanjian sehingga produk Indonesia tidak dapat memanfaatkan preferensi tarif dalam AANZFTA. Selain itu, dalam AANZFTA, Indonesia termasuk beneficiary utama. Ekspor ke Australia yang menggunakan fasilitas AANZFTA mencapai 73,6% atau senilai AS$1,76 milyar dari total ekspor ke Australia senilai AS$2,35 milyar pada tahun 2017.

(Baca juga: Ada Potensi Gugatan Investor Asing di Balik Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia-Singapura).

Pada perjanjian AITISA, Indonesia tidak dapat mengakses pasar tenaga profesional di sektor konstruksi, travel, komunikasi, jasa bisnis lainnya (posisi high & middle management), dan jasa rekreasi yang menjadi keunggulan Indonesia vis a vis India.  Lalu Indonesia dapat disengketakan karena tidak menerapkan prinsip transparansi; tidak menurunkan biaya transaksi; tidak dapat memberikan kepastian kode HS yang sudah disetujui sebagai hasil perundingan (HS 2007 ke HS 2012), jika tidak meratifikasi perjanjian AKFTA.

Potensi kerugian dalam AFAS 9 adalah Indonesia tidak dapat mengakses pasar jasa ASEAN pada subsektor yang ditambahkan negara-Negara ASEAN ke dalam AFAS (Indonesia menambahkan 11 subsektor). Selain itu, juga berpotensi disengketakan oleh anggota ASEAN lain yang memiliki kepentingan komersial. Sementara untuk perjanjian AMDD, jika Indonesia tidak meratifikasinya, maka produk ALKES Indonesia sulit dipasarkan di ASEAN dan dunia karena AMDD mengatur standar, aturan teknis dan prosedur kesesuaian penilaian yang mengharmonisasikan standar ALKES di ASEAN sesuai standar internasional.

Selain itu, Indonesia dapat dikatakan tidak mendukung Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2016 tentang Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Potensi kehilangan pasar ekspor ke ASEAN senilai AS$853 juta pada tahun 2017.

Ada juga potensi kerugian jika Indonesia tidak meratifikasi perjanjian ACFTA. Dari sisi barang-barang (goods), Indonesia dapat disengketakan karena tidak mempermudah ketentuan SKA, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan sesuai kesepakatan. Dari sisi Services Indonesia tidak menikmati penambahan komitmen lima subsektor jasa oleh China (medical & dental; engineering; travel agency & tour operator; nature dan landscape protection; dan securities). Dari sisi investasi, sikap Indonesia akan mengurangi insentif investor China untuk berinvestasi karena Indonesia tidakmenyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi, dan tidak dapat berpartisipasi dalamprogram promosi investasi ACFTA.

(Baca juga: Kemlu Usulkan Mekanisme Judicial Review untuk Ratifikasi Perjanjian Internasional).

Terakhir, jika Indonesia tidak meratifikasi IP-PTA, beberapa potensi kerugian muncul. Pakistan akan membatalkan PTA sehingga Indonesia akan kehilangan pangsa pasar crude palm oil (CPO) senilai AS$1,46 miliar (2017) di Pakistan. Pangsa pasar CPO akan direbut Malaysia yang saat ini sedang memperbarui perjanjian bilateral dengan Pakistan.SIkap Indonesia juga dapat menghambat rencana bersama untuk memperbarui IP-PTA menjadi IP-Trade in Goods Agreement. Dalam berbagai skenario persetujuan (PTA, TIGA, FTA atau CEPA), Pakistan tidak mungkin menikmati surplus neraca perdagangan dengan Indonesia. Total perdagangan dengan Pakistan 2017 sebesar AS$2,63 miliar, ekspor AS$2,39 miliar; impor AS$241,1 juta; surplus bagi Indonesia AS$2,15 miliar.

Dikritik

Rencana pemerintah yang akan melakukan ratifikasi terhadap 7 perjanjian perdagangan internasional mendapatkan kritik dari Rahmi Hertanti. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) ini menilai pemerintah tidak pernah membuka isi ratifikasi ke ruang publik. Proses ratifikasi yang dilakukan pemerintah terlalu ekslusif, padahal ratifikasi tersebut jelas akan berdampak kepada masyarakat secara luas. Masyarakat tidak mengetahui apa isi perjanjian yang akan diratifikasi.

Bagaimana mungkin masyarakat dapat merespons kalau masyarakat tidak tahu apa isi perjanjian. “Isi perjanjian itu sangat tertutup, tidak ada teks yang dibuka kepada publik sehingga publik itu secara bebas memberikan masukan ataupun memberikan respons terhadap perjanjian yang mau diratifikasi,” kata Rahmi kepada hukumonline, Jumat (9/11).

Rahmi mencontohkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Saat pemerintah menyepakati bergabung dalam MEA, publik tidak dilibatkan. Selain itu, saat ASEAN menyusun kerangka jalan terbaru terkait ASEAN 2050, ASEAN menegaskan pentingnya penyusunan roadmap yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Rahmi mengatakan orietasi itu tak berjalan di dalam negeri. “Stakeholders tidak dilibatkan dalam prosesnya. Artinya secara formal kita punya mekanismenya, tapi apakah mekanismenya sudah dibuka secara umum, setiap orang bisa melakukan intervensi? ‘Kan tidak”.

Perjanjian yang akan diratifikasi Indonesia, lanjutnya, jauh dari prinsip people-oriented, karena bersifat tertutup, rahasia, dan tidak transparan. Proses ini selalu terjadi tiap Indonesia melakukan ratifikasi suatu perjanjian internasional. Karena itu, Rahmi berharap pemerintah dapat membuka kepada publik isi ratifikasi perjanjian internasional. Pemerintah harus memberikan ruang dan waktu kepada publik untuk mempelajari isi ratifikasi secara fair. Gunanya, sebagai penilaian apakah ratifikasi tersebut menguntungkan Indonesia atau sebaliknya. Apalagi melakukan sebuah review terhadap ratifikasi perjanjian internasional bukanlah perkara mudah.

Selain itu, pemerintah perlu mengubah pendekatan yang digunakan dalam perjanjian internasional dan investasi. Rahmi menilai selama ini pemerintah menggunakan pendekatan kuantitatif terkait perjanjian internasional, dan hanya berbicara mengenai ekspor impor. Padahal, lanjutnya, aspek dalam perjanjian internasional lebih komprehensif karena perjanjian internasional tersebut akan masuk ke ruang-ruang sosial bahkan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua