Senin, 10 December 2018

Berkaca dari Kasus Nuril, UU ITE Masih Rawan Kriminalisasi Oleh: Nefa Claudia Meliala*)

Sejak diundangkan pada tahun 2008, UU ITE kerap kali kali menelan korban karena pasal-pasalnya yang multitafsir.
RED
Nefa Claudia Meliala. Foto: Istimewa

Kasus Nuril menyedot perhatian publik beberapa waktu belakangan. Baiq Nuril Maknun adalah seorang mantan pegawai tata usaha Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasus bermula saat Kepala SMAN 7 Mataram meneleponnya. Dalam perbincangan itu, awalnya M bicara soal pekerjaan. Selebihnya, M bercerita soal hubungan seksualnya dengan wanita lain yang bukan istrinya.

 

M kemudian mengeluarkan kata-kata yang melecehkan Nuril dan peristiwa itu terjadi lebih dari satu kali. Nuril yang mulai terganggu berinisiatif merekam pembicaraan dengan M. Hal ini untuk membuktikan tidak ada hubungan apapun antara ia dan M seperti yang dibicarakan banyak orang.

 

Dengan bukti rekaman itulah M dilaporkan ke atasannya di Dinas Pendidikan Kota Mataram dan diberi sanksi. M lalu mengadukan Nuril ke Kepolisian Resor Mataram, 17 Maret 2015. Proses hukum atas laporan tersebut terus berjalan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

 

Dalam pertimbangannya, hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan Tim Digital Forensik Kepolisian RI, pihak yang mendistribusikan hasil rekaman tersebut adalah HIM, guru SMAN 7 Mataram yang merupakan rekan kerja Nuril ketika yang bersangkutan masih menjadi tenaga honorer. Nuril memang pernah menyerahkan telepon genggamnya yang berisi rekaman tersebut kepada HIM.

 

Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 265/Pid.Sus/2017/ PN. Mtr, 26 Juli 2017 menyatakan Nuril tidak terbukti menyebarkan konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Majelis berpendapat Nuril merupakan korban pelecehan seksual atasannya dan perbuatannya merekam perlakuan M bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE). Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi.

 

Di tingkat kasasi, tepatnya tanggal 26 September 2018, Mahkamah Agung menyatakan Nuril secara tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nuril divonis 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan. Putusan ini menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan.

 

Secondary victimization

Melihat kronologis kasus Nuril, sesungguhnya Nuril adalah korban pelecehan seksual secara verbal. Percakapan Nuril dengan M yang direkam oleh Nuril dapat dijadikan bukti bahwa dirinya mengalami pelecehan. Menjadi aneh ketika rekaman percakapan yang sama kini digunakan untuk menghukum Nuril karena dirinya dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua