Selasa, 29 January 2019

Benang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II

Menunjukkan keutuhan perspektif pasangan calon dalam melihat persoalan dan mencari jalan keluar dari berbagai sektor.
Moh Dani Pratama Huzaini
Dua pasangan capres cawapres saat debat putaran pertama. Foto: RES

Debat pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tahap II yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 17 Februari mendatang akan mengangkat tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Berbeda dari debat tahap pertama, debat berikutnya secara umum berkaitan dengan sektor perekonomian.

 

Isu infrastruktur tampaknya bakal banyak disorot karena sebagai petahana, Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Isu ini bisa menjadi salah satu yang bisa ‘dijual’ sebagai keunggulan petahana. Tetapi bagi kandidat penantang, infrastruktur juga merupakan isu yang bisa dijadikan sasaran empuk yang dikaitkan dengan kasus korupsi, kecelakaan kerja di proyek-proyek infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas akibat pembangunan infrastruktur. Demikian isu lain, selalu ada nada positif yang dibanggakan petahana, atau celah yang bisa diserang sang penantang.

 

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu debat kedua sudah menyampaikan masukan, baik langsung ke Komisi Pemilihan Umum maupun tidak langsung. Rabu (23/1) lalu, misalnya, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), telah menyampaikan masukan langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat mendatang.

 

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga mengkritik debat pertama yang belum mengaitkan isu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan pengelolaan sumber daya alam. Padahal, selama ini isu korupsi di sektor sumber daya alam sudah mendapat perhatian banyak pihak termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Walhi memandang penting mengaitkan isu tersebut, dan berharap menjadi bagian penting dari debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

 

KPU sudah memutuskan ada perubahan pada debat kedua. Kisi-kisi pertanyaan tidak disampaikan lagi kepada tim kampanye masing-masing calon. Meskipun demikian tidak ada garansi bahwa kisi-kisi pertanyaan tidak bocor kepada pasangan calon. Yang jelas, KPU berusaha mendengarkan masukan dan kritik masyarakat atas penyelenggaraan debat pertama. Dari sisi tema, materi debat pertama sebenarnya masih berkaitan dengan substansi debat kedua.

 

Relasi itu dapat disimak pada narasi awal kedua pasangan calon dalam debat pertama. Mereka menjadikan isu terkait keadilan dan kesejahteraan sebagai target untuk meraup simpati dan suara publik pemilih. Keadilan dalam konteks yang lebih luas berhubungan dengan aspek-aspek perekonomian.

 

Baca:

 

Pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin misalnya, dalam debat pertama memulai visi-misi dengan menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Bahkan setelah itu, Jokowi secara  gamblang menyebutkan pentingnya pemenuhan hak ekonomi yang salah satunya dikerucutkan ke dalam bentuk pemenuhan terhadap sejumlah akses.

 

“Pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan akses, terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pemodalan, dan hak atas pembangunan,” ujar Joko Widodo saat debat berlangsung.

 

Pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Salahudin Uno dalam visi-misi dan programnya menyebutkan sejumlah indikator kriteria keberhasilan negara. “Ciri khas negara yang berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, air bersih,” ujar Prabowo dalam pemaparan visi-misinya. Lebih jauh bahkan Prabowo menarik hubungan antara sejumlah persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, dengan akar permasalahan ekonomi.

 

“Terorisme kami ingin menyelesaikan dari muara masalah. Muara masalah menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas,” terang Prabowo.

 

Cawapres Sandiaga menyebutkan salah satu hal penting dari hukum yang menjadi kebutuhan di sektor ekonomi yaitu kepastian hukum. Menurut Sandi, keterbukaan peluang ekonomi yang berakibat pada ketersediaan lapangan pekerjaan menuntut peran penting dari kepastian hukum.

 

“Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan bukan hanya untuk orang kaya tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi untuk membuka lapangan kerja,” urai Sandi.

 

Tidak jauh berbeda, semangat kepastian hukum juga ditunjukkan Jokowi. Melanjutkan upaya harmonisasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan yang selama ini telah berlangsung merupakan langkah strategis yang akan diterapkan oleh pasangan nomor urut 01 itu. Jika diperhatikan kembali sejumlah dalil Pemerintah sepanjang periode berjalan, proyek harmonisasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan bertujuan salah satunya untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha.

 

Terakhir, saat memaparkan salah satu penyebab timbulnya terorisme di Tanah Air, Prabowo juga menghubungkan dengan faktor ekonomi. Kekuatan ekonomi dan berdikari secara energi, air, dan kekuatan lembaga pemerintah menurut Prabowo adalah salah satu cara untuk menangani problem terorisme.

 

 

Tabel ini hanya sebatas pengingat dari sejumlah jalan lain menarik hubungan visi-misi dan program yang diusung oleh pasangan calon dari debat ke debat. Hubungan tersebut menunjukkan keutuhan perspektif pasangan calon dalam melihat persoalan dan mencari jalan keluar dari berbagai sektor. Banyak masukan dari masyarakat kepada kedua pasangan calon untuk memperhatikan hal-hal yang akan menjadi pembahasan pada debat kedua.

 

Besar harapan berbagai pihak agar kedua pasangan calon mampu menghadirkan paparan sesuai tema debat secara lebih substansial sehingga pada tahap berikutnya, masyarakat dapat menilai keseriusan kedua pasangan calon terkait rencana membangun Indonesia lima tahun mendatang. Menghindari perdebatan yang sifatnya teknis bukan berarti menampilkan pemaparan persoalan secara dangkal. Publik ingin melihat solusi-solusi jitu yang ditawarkan untuk Indonesia yang lebih baik lima tahun mendatang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua