Rabu, 13 Pebruari 2019

Lembaga Legislasi Diyakini Solusi Atasi Persoalan Penataan Regulasi

Namun, disarankan usulan pembentukan lembaga baru bidang regulasi tidak mengarah pada pembubaran unit kerja tertentu, tetapi merelokasi atau menggabungkan unit tertentu sebagai satu kesatuan.
Rofiq Hidayat
Sejumlah narasumber dalam seminar bertajuk 'Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia' di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (13/2). Foto: RES

Beragam persoalan penataan regulasi, mulai over regulasi, saling tumpang tindih, hingga saling bertentangan (harmonisasi/sinkronisasi) terus menjadi sorotan publik yang mesti segera diatasi pemerintah. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pun telah berupaya memetakan semua jenis regulasi baik tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah. Namun, nampaknya beragam persoalan penataan regulasi itu belum bisa diatasi sepenuhnya.

 

Salah satu solusi yang diusulkan pemerintah yakni pembentukan lembaga legislasi pemerintah sebagaimana yang pernah diutarakan Presiden Joko Widodo dalam debat presiden pertama pertengahan Januari lalu. Hal ini diyakini bisa menjadi solusi dalam menekan ego sektoral kementerian dan lembaga terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait.

 

Pernyataan ini disampaikan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Setkab) Fadlansyah Lubis dalam sebuah seminar bertajuk “Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia” di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (13/2/2019). “Kita komit mendorong terbentuknya lembaga legislasi apapun namanya nanti,” ujar Fadlansyah Lubis.

 

Dia mencontohkan terdapat ribuan peraturan menteri yang seharusnya ketika akan diterbitkan draft peraturan menterinya mesti dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Namun sayangnya hal ini tidak dilaporkan dalam sidang kabinet. Akibatnya, kecenderungan substansi peraturan menteri melebihi kewenangan dari peraturan diatasnya (Peraturan Pemerintah atau UU).

 

Sebagai orang yang telah mengabdi selama 22 tahun di Setkab, Fadlan mengerti betul praktik harmonisasi sebuah peraturan perundang-undangan. Menurutnya, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan sektoral di internal pemerintah kerap menimbulkan perdebatan.

 

“Bukan bicara substansi. Bagaimana ‘urat leher’ bisa buat kepala mengangguk, maka selesai harmonisasi. Itu yang terjadi. Itulah bukti ego sektoral,” ujarnya. Baca Juga: Urgensi Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah Dipertanyakan

 

Dia menerangkan seringkali kementerian/lembaga yang terlibat harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan memiliki agenda kepentingan masing-masing. Hal ini, kata Fadlansyah, membuat proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan berjalan lama. Bila tidak terjadi titik temu, draf rancangan peraturan dikembalikan ke pihak masing-masing kementerian/lembaga. Padahal, anggaran penyusunan sebuah peraturan menteri atau peraturan lain sangat tinggi.

 

Menurutnya, tidak terkoordinasinya kementerian lembaga dalam membahas peraturan perundang-undangan di internal pemerintah menjadi hambatan atau masalah utama. Karena itu, melalui lembaga legislasi di internal pemerintah menjadi pintu masuk dalam menata ulang regulasi yang ada selama ini. Sekaligus, memetakan dan mengurai peraturan perundangan yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian.

 

“Siapapun presidennya nanti kita harus melaksanakan pembentukan lembaga legislasi di pemerintah,” ujarnya berharap besar.

 

Evaluasi menyeluruh

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Hubungan Kelembagaan, Diani Sadiawati mengatakan pihaknya telah melakukan kajian sejak 2009 terkait kerangka kebijakan penataan regulasi. Intinya, kerangka kebijakan dalam penataan regulai mesti diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

 

Dia mengingatkan setiap kementerian saat membuat regulasi tidak didasarkan pada keinginan, tetapi lebih pada kebutuhan hukum masyarakat. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma dan koordinasi yang ketat dalam setiap perancangan/pembuatan peraturan perundang-undangan di internal pemerintahan. “Ini dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Diani.  

 

Setelah itu, kata dia, melihat kembali visi 2045 yang menginginkan tidak ada lagi produk-produk hukum peninggalan zaman kolonial. Nantinya, melalui pembentukan lembaga legislasi yang fungsinya mensinkronisasikan, mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di pemerintahan. Meskipun pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) masih melibatkan DPR.

 

“Adanya lembaga ini bisa menjadi problem solver (mengatasi masalah). Nantinya, seluruh usulan pembuatan peraturan melalui lembaga ini, apapun namanya nanti,” lanjutnya.

 

Lembaga legislasi ini nantinya berada langsung di bawah presiden. Tugas utamanya merumuskan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan dengan partisipasi masukan publik sebagai bentuk check and balance demi akses keadilan. “Bagaimanapun  partisipasi publik dapat menjangkau sasaran, sehingga kebijakan regulasi tetap atas persetujuan rakyat,” ujarnya.

 

Terus ubah sistem

Sementara Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Sholikin mendorong pemerintah terus mengubah sistem penataan regulasi yang lebih efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, komitmen pemerintah melakukan penataan regulasi semakin kuat, sehingga perbaikan sistem penataan regulasi mesti menjadi program yang berulang.

 

Dalam berbagai kajian, PSHK menemukan berbagai kekurangan dalam sistem penataan regulasi. Misalnya, tumpang tindih antar peraturan dari semua peraturan perundang-undangan yang ada; ada kekurangan dana sistem penataan regulasi. Hal ini diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan dan monitoring peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

 

Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih yang tersebar di banyak kementerian/lembaga berdampak dan menunjukan tidak terdapat satu otoritas yang kuat dalam membuat sebuah kebijakan tertentu. Khususnya, pembuatan kebijakan yang berbasis pada hasil monitoring dan evaluasi menyeluruh dari peraturan perundang-undangan terkait.

 

Karena itu, baginya realisasi agenda reformasi penataan fungsi dan kelembagaan sistem perundang-undangan di Indonesia amatlah mendesak. Hanya saja, usulan pembentukan lembaga baru bidang regulai mesti dipahami sebagai upaya dan ikhtiar menata fungsi legislasi agar lebih baik. Dan tidak mengarah pada pembubaran unit kerja tertentu, tetapi merelokasi atau menggabungkan unit tertentu sebagai satu kesatuan.

 

“Reformasi penataan regulasi dari aspek kelembagaan ini diharapkan membawa perbaikan dan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.” Baca Juga: DPR Disarankan Ubah Strategi Penyelesaian RUU

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua