Senin, 25 Maret 2019

6 Tahun Bertarung di Arbitrase Internasional, Akhirnya Pemerintah Indonesia Menang

Berangkat dari dugaan pelanggaran perjanjian investasi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly (tengah) saat mengumumkan kemenangan pemerintah Indonesia di ICSID, di Jakarta, Senin (25/3). Foto: RES

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly tak dapat menyembunyikan kegembiraan saat mengumumkan kemenangan Indonesia di forum arbitrase internasional. Pemerintah Indonesia, yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM, telah memenangkan perkara di International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Amerika Serikat. Sudah bertahun-tahun Pemerintah Indonesia bersengketa melawan perusahaan multinasional Churchill Mining Plc dan anak perusahaannya Planet Mining PTY Ltd.

“Setelah enam tahun, Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining, para penggugat melawan Republik Indonesia di forum arbitrase internasional, ICSID, yang diputuskan 18 Maret 2019,” ungkap Yasonna dalam jumpa pers di kantor Kemenkumham, Senin (25/3).

Dua perkara arbitrase yang terdaftar di ICSID, No. ARB/12/14 dan ARB/12/40, disidangkan Komite ICSID yang terdiri dari arbiter Dominique Hascher, Karl-Heinz Bockstiegel, dan Jean Kalicki. Ketiga arbiter memenangkan Indonesia, dan menolak semua permohonan pembatalan putusan (annullment of the award) yang diajukan oleh para penggugat, dalam hal ini Churchill Mining dan Planet Mining. Menurut Yasonna, putusan ICSID ini bersifat final, berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan para penggugat.

(Baca juga: Jalan Panjang Indonesia dalam Mengakomodasi Kepentingan Investor Melalui ICSID).

Permohonan pembatalan diajukan Penggugat menyusul keputusan ICSID sebelumnya yang dikeluarkan pada 6 Desember 2016. Melalui putusan ini, tribunal ICSID – dipimpin Gabrielle Kaufmann-Kohler, Michael Hwang SC, dan Albert Jan van den Berg -- juga telah memenangkan Pemerintah Indonesia dengan menolak semua klaim yang diajukan  Penggugat. Tribunal ICSID bahkan mengabulkan klaim Pemerintah untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara (award on costs) sebesar AS$9,4 juta.

Penggugat sendiri mengajukan permohonan pembatalan ganti putusan (annullment of the award) berdasarkan Pasal 52 Konvensi ICSID (Convention  on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States). Penggugat berdalih putusan Tribunal ICSID pada 6 Desember 2016 telah melampaui kewenangan (ultra vires). Penggugat juga berargumentasi telah terjadi penyimpangan serius dari aturan prosedur yang mendasar serta putusan Tribunal ICSID dianggap telah gagal menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan.

Selain mengajukan pembatalasan atas putusan Tribunal ICSID, Penggugat meminta penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mensyaratkan adanya jaminan yang layak, penuh, dan dapat dieksekusi, dan menolak jaminan dari para Penggugat karena bentuk dan nilai jaminannya tidak masuk akal. “Tanah yang menjadi jaminan mereka (Penggugat) untitled di Indonesia,” ujar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, pada kesempatan yang sama.

Cahyo menjeaskan bahwa Pemerintah Indonesia meminta Komite ICSID untuk secara saksama mempelajari bentuk dan nilai jaminan yang ditawarkan penggugat. Pemerintah juga mengajukan ahli hukum agraria dan meminta Komite ICSID untuk membatalkan penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID.

(Baca juga: Menang di ICSID Angkat Martabat Indonesia di Dunia Internasional).

Kasus ini bermula saat para Penggugat menuduh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Bupati Kutai Timur, melanggar perjanjian bilateral investasi (bilateral investment treaty) antara Republik Indonesia-United Kingdom (Inggris)  dan Republik Indonesia-Australia. Pelanggaran dimaksud adalah melakukan ekspropriasi tidak langsung dan prinsip prinsip perlakuan yang adil dan seimbang melalui pencabutan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi (KP/IUP Eksploitasi) anak perusahaan Para Penggugat (empat perusahaan Grup Ridlatama) seluas kurang lebih 350 kilometer per segi di Kecamatan Busang oleh Bupati Kutai Timur pada 4 Mei 2010.

Para Penggugat mengklaim pelanggaran itu telah menimbulkan kerugian terhadap investasi perusahaan di Indonesia. Karena itu perusahaan mengajukan gugatan sebesar AS$1,3 miliar (lebih kurang Rp18 triliyun). Dalam prosesnyam Tribunal ICSID menerima argumen dan bukti-bukti. Termasuk keterangan ahli forensik yang diajukan Pemerntah Indonesia dapat membuktikan adanya pemalsuan. “Kemungkinan terbesar menggunakan mesin autopen,” ujar Cahyo.

Menurut Cahyo dalam persidangan di ICSID terungkap dugaan 34 dokumen palsu -termasuk izin pertambangan untuk tahapan general survey dan eksplorasi, seolah-olah merupakan dokumen resmi atau asli yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia, di pusat atau daerah.

Dijelaskan Cahyo, Tribunal ICSID sepakat dengan argumentasi Pemerintah Indonesia bahwa investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional. Tribunal ICSID juga menemukan bahwa para penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk memeriksa mitra kerja lokalnya serta mengwasi dengan baik proses perizinan (lack of diligence). Alhasil klaim Penggugat ditolak.

Menteri Yasonna menganggap kemenangan Indonesia sebagai prestasi yang luar biasa. Hal ini juga membuat Indoensia terhindar dari klaim sebesar AS$1,3 miliar. Nilai ini setara dengan 1,5 kali anggaran Kemenkumham atau 25 kali anggaran Dirjen AHU. Selain itu, dengan penggantian biaya perkara sebesar AS$9,4 juta relatif besar yang pernah diputusan Tribunal ICSID. Yasonna juga menyebut kemenangan ini sebagai kemenangan pertama Pemerintah Indonesia di forum ICSID.

Selama enam tahun terkahir, kasus ini telah menjadi kampanye negatif berinvestasi di Indonesia. Tetapi, kata Yasonna, Pemerintah Indonesia sangat yakin atas posisinya dan dengan tegas menolak segala pendekatan dan tawaran dari penggugat. Berdasarkan putusan Tribunal ICSID ini, urai Yasonna, tidak ada satu pun opini dari ketiga arbiter yang menyatakan secara tegas adanya kesalah atau penyimpangan yang dilakukan Pemerintah Indoensia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua