Jumat, 14 Juni 2019

Solidaritas Advokat Respons Positif Larangan Iklan Rokok di Internet

Diharapkan, iklan rokok juga dilarang di media-media lainnya termasuk media penyiaran dan media luar griya.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir iklan atau konten rokok pada sejumlah platform media sosial guna menindaklanjuti permintaan Kementerian Kesehatan RI. Surat Menteri Kesehatan RI kepada Menteri Kominfo RI No TM.04.01/Menkes/314/2019 perihal Pemblokiran Iklan Rokok di Internet diterima oleh Kemkominfo pada Kamis (13/6) pukul 13.30 WIB.

 

Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah menelusuri konten iklan rokok di dunia maya dan menemukan 114 kanal yang memuat konten tersebut di platform Facebook, Instagram dan YouTube.

 

"Saat ini Tim AIS Kemkominfo sedang melakukan proses take down atas akun/konten pada platform-platform di atas,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam rilis Kemenkominfo.

 

Tim AIS merupakan tim internal Kominfo untuk mengidentifikasi konten di media sosial yang melanggar aturan di Indonesia, misalnya hoax, pornografi dan ujaran kebencian. Menurut Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, Menkominfo Rudiantara sudah menghubungi Kemenkes dan regulator kesehatan untuk menggelar rapat koordinasi teknis terkait konten yang melanggar aturan di bidang kesehatan.

 

Langkah Kemenkominfo merespons permintaan Kementerian Kesehatan terkait pemblokiran iklan rokok di internet itu ditanggapi positif oleh Koordinator Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA), Tubagus Haryo Karbyanto.

 

"Pemblokiran iklan rokok di internet harus berlandaskan Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menempatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya," katanya seperti dikutip dari Antara, Jumat (14/6).

 

Meskipun memberikan pujian terhadap tanggapan cepat Menteri Komunikasi dan Informatika, Tubagus mengkritik siaran pers yang dikeluarkan Kemenkominfo karena salah dalam mengambilkan aturan sebagai landasan pemblokiran iklan rokok.

 

Menurut siaran pers dari Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diterima di Jakarta, Kamis (13/6), tim kementerian telah menemukan sebanyak 114 kanal yang melanggar Undang-Undang Kesehatan Pasal 46 Ayat (3) Butir c tentang "promosi rokok yang memperagakan wujud rokok".

 

Padahal Pasal 46 Undang-Undang Kesehatan tidak memiliki ayat dan berbunyi "Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat".

 

Menurutnya, larangan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok justru ada pada Pasal 46 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. "Kami mengapresiasi tanggapan cepat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, akan lebih baik bila lebih teliti dalam membuat rilis," katanya.

 

(Baca: Ini Dasar Hukum Pemblokiran Iklan Rokok di Internet)

 

Ia mengatakan Undang-Undang Kesehatan memang tidak memiliki aturan khusus tentang pelarangan iklan rokok. Aturan tersebut ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

 

"Untuk isu iklan rokok di internet, tidak ada hubungannya dengan Undang-Undang Penyiaran," ujarnya.

 

Pasal 30 PP Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan iklan di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang produk tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 tahun ke atas.

 

"Pengaturan verifikasi umur itu yang selama ini dilanggar. Tidak ada satu pun situs yang menampilkan iklan rokok, melakukan verifikasi umur sehingga anak dan remaja berpeluang terpapar iklan rokok kapan pun," kata Tubagus.

 

Sementara itu, Ketua Lentera Anak Lisda Sundari berharap tidak hanya iklan rokok di internet saja yang akan diblokir, tetapi juga dilarang di media-media lainnya, termasuk media penyiaran dan media luar griya.

 

"Kalau ada kemauan berbagai pihak, iklan rokok bisa ditangani asalkan Menteri Kesehatan mengambil kepemimpinan dalam pengendalian tembakau," kata Lisda.

 

Lisda sangat berharap langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir iklan rokok di internet bisa berlanjut pada pelarangan total, termasuk di media penyiaran. Apalagi, pembahasan revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih belum rampung dan iklan rokok merupakan salah satu hal yang masih diperdebatkan.

 

"Kalau Menteri Komunikasi dan Informatika memperjuangkan pelarangan iklan rokok di media penyiaran, saya yakin bisa terlaksana," tuturnya.

 

Begitu pula dengan iklan-iklan rokok di luar griya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Saat ini sudah ada beberapa praktik terbaik daerah-daerah yang melarang iklan rokok seperti Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kabupaten Kulon Progo.

 

Menurut Lisda, ketika Kementerian Dalam Negeri membuat surat edaran tentang kawasan tanpa rokok, sudah cukup menjadi perhatian pemerintah-pemerintah daerah.

 

"Barangkali Menteri Kesehatan juga bisa menyurati Menteri Dalam Negeri untuk meminta pelarangan iklan rokok luar griya," katanya. (ant)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua