Kamis, 15 Agustus 2019

Status JC Terdakwa Korupsi Ini Ditolak Jaksa, Tapi Diterima Hakim

Hakim menganggap pemberian uang oleh Kurniawan karena desakan Alexander selaku perantara
Aji Prasetyo
Chief Operating Officer Grup Tjokro Kurniawan Eddy Tjokro saat menyerahkan diri ke KPK. Foto: RES

Presiden Direktur PT Grand Kartech Kenneth Sutardja dan Direktur Utama PT Tjokro Bersaudara Kurniawan Eddy Tjokro divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keduanya, terbukti memberi suap Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro dengan nilai dan maksud yang berbeda. 


Kenneth misalnya terbukti menyuap Wisnu sebesar Rp101,54 juta dalam bentuk AS$4.000 atau setara Rp56,54 juta dan sebesar Rp45 juta. Tujuannya  agar memberikan persetujuan pengadaan 2 unit boiler berkapasitas 35 ton dengan proyek senilai Rp24 miliar di PT Krakatau Steel. 

 

Untuk memperoleh keinginannya, Kenneth beberapa kali bersama dengan Karunia Alaxander Muskita bertemu dengan Wisnu Kuncoro sejak Wisnu menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Daya Listrik (KDL) 2009-2014 dan sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering (KE) 2015-2017 membicarakan proyek dan pengembangan pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang dibutuhkan PT Krakatau Steel.

 

Selain itu, ia selalu memberi uang kepada Karunia sebagai dana operasional yang digunakan oleh Karunia untuk memberikan fasilitas kepada pejabat berwenang di PT Krakatau Steel, salah satunya Wisnu Kuncoro. Tak hanya itu, Kenneth melalui perusahaannya juga pernah mengajak Karunia dan Wisnu berkunjung ke Taiwan. Singkat cerita, berbagai usaha dan pendekatan Kenneth berhasil dan ia mendapat proyek tersebut. 

 

"Mengadili, menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan kedua, menjatuhkan pidana oleh karenanya selama 1 tahun 9 bulan dan denda sebesar Rp100 juta jika tidak dibayar, maka diganti kurungan selama 3 bulan," kata Hakim Ketua Franky Tambuwun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/8/2019). Baca Juga: Sidang Suap Petinggi Krakatau, Bos Tjokro: ‘Keluar Gocap Mah Gampang Gw Teken

 

Pertimbangan memberatkan perbuatan yang dilakukan Kenneth bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi, dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa serta ia tidak merasa bersalah atas perbuatannya ini. Sementara meringankan, berlaku sopan dan belum pernah dihukum. 

 

JC Dikabulkan

Sementara Kurniawan memberi suap kepada Wisnu sebesar Rp55,5 juta agar menyetujui pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 unit Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard yang keseluruhannya bernilai Rp13 miliar di PT Krakatau Steel.

 

Untuk mendapatkan proyek pengadaan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard tersebut, pada 12 September 2018 Kurniawan menyerahkan uang Rp5,5 juta kepada Karunia sebagai "uang operasional" dalam rangka pendekatan kepada pihak-pihak PT Krakatau Steel.

 

Karunia pada 18 Maret 2019 kembali meminta Kurniawan untuk menyiapkan dana Rp50 juta untuk diberikan kepada Wisnu Kuncoro dan disanggupi. "Tapi mesti gw angpauin, that’s the Chinese way". Lebih lanjut Kurniawan mengatakan "gw keluar uang gampang, gw uda keluarin berapa kali, waktu itu 25 juta bantu Hernanto, keluar. 25 juta ini keluar. 15 juta buat dia naik, keluar. Nothing selama ini buat gw sampe sekarang. Gw keluar gocap mah gampang gw teken," kata Kurniawan seperti dikutip majelis dalam putusan. 

 

Uang pun akhirnya diberikan, tetapi Karunia hanya memberi Wisnu sebesar Rp20 juta. Namun, sayang belum sempat menikmati uang tersebut keduanya digelandang petugas KPK. Karena itu, Kurniawan terbukti bersalah memberi suap kepada Wisnu dengan total Rp55,5 juta. Ia pun diganjar hukuman pidana selama 1 tahun 3 bulan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. 

 

Hukuman Kurniawan memang lebih rendah daripada Kenneth salah satu alasannya ia ditetapkan menjadi Justice Collaborator atau JC. Nah yang menarik, pengajuan JC ini sebenarnya sempat ditolak penuntut umum pada KPK dengan alasan Kurniawan merupakan pelaku utama dalam perkara ini. 

 

Tetapi majelis tidak sependapat dengan penuntut. Terdakwa patut diberikan JC karena keterus-terangannya (kejujuran) mengenai keterangannya dan penuntut umum merasa terbantu dengan keterangan Terdakwa dan yang terus menerus meminta uang adalah Alexander Kurnia Mustika. Karena itu Terdakwa patut diberikan JC," ujar hakim ad hoc Anwar. 

 

Status JC Kurniawan ini juga menjadi salah satu pertimbangan meringankan karena dia berterus terang selama proses hukum baik penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, ia juga sopan, menyesali perbuatan dan belum pernah dihukum. "Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan perbuatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa," kata Hakim Anwar. 

 

Atas putusan ini Kurniawan pun menerimanya. "Sesuai dengan keinginan hati saya dan arahan kuasa hukum, sejak awal ini terjadi saya menerima keputusan KPK, Jaksa, dan saya menerima apapun keputusan majelis hakim," ujar Kurniawan. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua