Selasa, 19 November 2019

Cerita Perjuangan Para Korban First Travel Menuntut Keadilan

Para korban First Travel menggugat secara perdata, menuntut ganti rugi sekitar Rp 49 miliar. Putusan akan dibacakan pada 25 November 2019.
Mochamad Januar Rizki
Juru Bicara Perkumpulan Agen dan Jamaah Korban First Travel (Pajak FT), Olivia. Foto: MJR

Asa para korban penipuan calon jamaah perusahaan perjalanan First Travel menuntut ganti rugi belum padam. Paska putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan barang bukti berupa aset perusahaan tersebut menjadi milik negara, para korban masih berharap pengadilan mengabulkan gugatan perdata dengan nomor perkara No. 52/Pdt.G/2019/PN.DPK. yang akan diputus pada 25 November 2019.

 

Dalam tuntutan tersebut para penggugat yang tergabung atas nama Perkumpulan Agen dan Jamaah Korban First Travel (Pajak FT) terdiri dari Anny Suhartati (Penggugat I), Ira Faizah (Penggugat II), Devi Kusrini (Penggugat III), Zuherial (Penggugat IV) dan Ario Tedjo Dewanggono (Penggugat V). Sedangkan pihak tergugat adalah Andika Surachman dan Kepala Kejaksaan Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq Kepala Kejaksaan Negeri Depok sebagai pihak turut tergugat.

 

“Kami gugat perdata bukan pidana. Gugatan perdata ini dilakukan sejak 4 Maret 2019 dan 25 November akan diputuskan pengadilan tuntutannya. Kami meminta kepada pengadilan melepas aset-aset untuk digunakan keberangkat para penggugat,” jelas Juru Bicara Pajak FT, Olivia di Jakarta, Selasa (19/11).

 

Dia menjelaskan penggugat I mengalami kerugian karena dituntut oleh 1.401 jamaah dan telah menyetorkan kepada tergugat sejumlah uang dengan jumlah  Rp 20.034.300.000. Kemudian, penggugat II dan III juga masing-masing sudah menyetorkan sejumlah uang Rp. 2.073.500.000 dan Rp. 26.841.496.560. Lalu, penggugat IV dan V menyetorkan uang sebesar Rp. 84.000.000 dan Rp. 41.903.000. Atas kerugian tersebut, para penggugat menuntut ganti rugi sekitar Rp 49,075 miliar kepada tergugat.

 

Olivia menyayangkan pengadilan justru memutuskan aset-aset First Travel dirampas menjadi milik negara. Padahal, menurutnya, negara tidak berhak terhadap aset-aset tersebut karena seharusnya diberikan kepada para korban.

 

“Aset-aset itu bukan dari hasil korupsi tapi berasal dari jamaah. Seharusnya, pengadilan menyerahkan aset-aset tersebut sebagai ganti rugi jamaah. Kami juga menyayangkan beberapa aset tersebut sudah dipindahtangankan padahal sedang dalam proses PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang),” tambah Olivia.

 

(Baca: Menyoal Kewenangan Negara dalam Perampasan Aset First Travel)

 

Perlu diketahui, sebenarnya telah terdapat perdamaian antara First Travel dengan para korban pada 30 Mei 2018 melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perdamaian tersebut diputuskan First Travel wajib memberangkatkan umroh para jamaah. First Travel meminta waktu enam hingga dua belas bulan untuk membentuk manajemen baru, sehingga opsi memberangkatkan baru bisa terlaksana pada tahun berikutnya. Namun, di saat bersamaan, kepolisian menahan para petinggi First Travel sehingga menghalangi keputusan tersebut.

 

Dia juga menyayangkan tidak transparannya kepolisian mengenai aset-aset First Travel yang sudah diidentifikasi.  “Sebenarnya kasus ini enggak ricuh. Atas dasar apa negara mengambil hak jamaah. Sekarang ini jumlah aset menjadi simpang siur padahal mudah membuktikannya dengan menelusuri manifes para jamaah. Kami meminta pengadilan untuk memberikan asset sitaan kepada para penggugat dan korban First Travel. Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” jelas Olivia.

 

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan pihaknya mendukung upaya pengembalian aset PT First Travel, yang menjadi barang bukti sitaan negara, kepada jemaah korban penipuan oleh terdakwa antara lain Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

 

“Karena itu hak jemaah, ya harus dikembalikan. Sudah menjadi catatan Kemenag bahwa sebaiknya para korban ini harus diperhatikan, apakah pengembaliannya dengan cara memberangkatkan umroh atau dikembalikan uangnya, kami dari Kemenag sangat mendukung itu,” kata Zainut usai rapat bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Senin (18/11).

 

Opsi pengembalian tabungan umroh dan haji tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Agama No.589 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa uang jemaah wajib dikembalikan dan atau jemaah ke Tanah Suci. “Ya karena memang gugatan kan gugatan pidana, sehingga aset yang berkaitan dengan hal itu memang disita oleh negara,” tambahnya.

 

Terkait keberatan jemaah terhadap penyitaan aset PT First Travel, yang sebagian besar merupakan uang milik jemaah, Zainut mengatakan masih ada proses hukum di Kejaksaan Agung melalui proses banding. “Saya kira itu nanti pengaturannya setelah dilakukan tindakan hukum oleh kejaksaan,” ujarnya.

 

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menyatakan bahwa barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara. Total barang sitaan kasus First Travel tercatat sebanyak 820 item, yang 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp 1,537 milyar.

 

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menganggap putusan kasasi MA terhadap perkara penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umrah First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Meski putusan kasasi MA telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, menurut Burhanuddin, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban. Dengan demikian, ia menganggap putusan tersebut bermasalah. "Padahal kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban, putusan itu kan jadi masalah," kata Burhanuddin di Bandung, Minggu (17/11).

 

Dalam perkara tersebut, jaksa menerapkan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan secara bersama-sama serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang diterapkan jaksa itu mengacu kepada fakta bahwa para jemaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang. Dari perkara tersebut, diketahui bahwa uang tersebut digunakan oleh bos First Travel untuk belanja barang-barang mewah.

 

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis terhadap Direktur Firsr Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dihukum masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Adapun Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara. Sedangkan permasalahan itu dimulai dari putusan tingkat kasasi di MA yang menetapkan bahwa seluruh harta First Travel bukan dikembalikan ke jemaah, melainkan dirampas oleh negara.

 

Oleh karena itu, kata Burhanuddin, pihaknya sedang membahas permasalahan tersebut. Ia menyebut pihaknya sedang mencari upaya hukum yang bisa ditempuh, karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. "Justru itu sedang kami bahas. Upaya hukum apa yang bisa kembali dilakukan," ujarnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua