Jumat, 21 February 2020

Semrawut Wajah Penyusunan RUU Cipta Kerja

Muatan RUU Ominibus Law dinilai 'jauh panggang dari api'.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Jauh sebelum draft RUU Cipta Kerja beredar di publik, banyak pihak yang berharap RUU ini dapat menjadi jalan keluar bagi persoalan birokrasi dan perizinan yang selama ini tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Pemerintah mengklaim jika RUU Omnibus Law bertujuan dapat menggaet investasi masuk ke dalam negeri dan menggenjot perekonomian Indonesia di tengah menurunnya situasi ekonomi global.

 

Namun faktanya, setelah publik mendapatkan informasi dan membaca draft RUU Omnibus Law, khususnya Cipta Kerja, banyak hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan. Muatan dari RUU ini justru dinilai mengeyampingkan HAM dan terlalu mengakomodir kepentingan pelaku usaha.  Bahkan proses penyusunan naskah akademis serta drat RUU terkesan senyap tanpa melibatkan publik.

 

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menyebut bahwa dalam negara demokrasi, publik berhak tahu apa yang tengah dibahas oleh yudikatif dan legistatif. Publik berhak tahu atas informasi dan turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Tapi dalam RUU Omnibus, publik justru tidak diikutsertakan dalam penyusunannya dan ini menjadi praktik buruk di negara demokrasi.

 

“Tapi ketika publik tidak bisa berpartisipasi itu aneh. Dan hari ini kita dihadapkan pada praktik buruk demokrasi dan menghina demokrasi karena sulit untuk tahu tentang rancangan peraturan perundang-undangan,” kata Arif dalam sebuah diskusi di Depok, Kamis (20/2).

 

Yang terjadi dalam penyusunan RUU Omnibus Law, lanjutnya, pemerintah justru mengenyampingkan aspirasi publik, padahal dalam kontruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal yang penting. Apalagi RUU Cipta Kerja akan berdampak ke banyak orang, sementara yang dilibatkan mayoritas hanya kalangan pengusaha. RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dinilai cacat formil dan terdapat upaya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

 

“RUU Cipta Kerja berdampak ke banyak orang, yang berkaitan dengan buruh kalau di cek itu banyak sekali, tapi yang dilibatkan hanya pengusaha,” imbuhnya.

 

Sejalan dengan Arif, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maria Farida mengatakan bahwa Omnibus Law biasa diterapkan di negara yang menganut paham Common Law. Sementara Indonesia adalah negara yang menganut sistem Civil Law.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua