Jumat, 21 February 2020

Semrawut Wajah Penyusunan RUU Cipta Kerja

Muatan RUU Ominibus Law dinilai 'jauh panggang dari api'.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Jauh sebelum draft RUU Cipta Kerja beredar di publik, banyak pihak yang berharap RUU ini dapat menjadi jalan keluar bagi persoalan birokrasi dan perizinan yang selama ini tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Pemerintah mengklaim jika RUU Omnibus Law bertujuan dapat menggaet investasi masuk ke dalam negeri dan menggenjot perekonomian Indonesia di tengah menurunnya situasi ekonomi global.

 

Namun faktanya, setelah publik mendapatkan informasi dan membaca draft RUU Omnibus Law, khususnya Cipta Kerja, banyak hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan. Muatan dari RUU ini justru dinilai mengeyampingkan HAM dan terlalu mengakomodir kepentingan pelaku usaha.  Bahkan proses penyusunan naskah akademis serta drat RUU terkesan senyap tanpa melibatkan publik.

 

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menyebut bahwa dalam negara demokrasi, publik berhak tahu apa yang tengah dibahas oleh yudikatif dan legistatif. Publik berhak tahu atas informasi dan turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Tapi dalam RUU Omnibus, publik justru tidak diikutsertakan dalam penyusunannya dan ini menjadi praktik buruk di negara demokrasi.

 

“Tapi ketika publik tidak bisa berpartisipasi itu aneh. Dan hari ini kita dihadapkan pada praktik buruk demokrasi dan menghina demokrasi karena sulit untuk tahu tentang rancangan peraturan perundang-undangan,” kata Arif dalam sebuah diskusi di Depok, Kamis (20/2).

 

Yang terjadi dalam penyusunan RUU Omnibus Law, lanjutnya, pemerintah justru mengenyampingkan aspirasi publik, padahal dalam kontruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal yang penting. Apalagi RUU Cipta Kerja akan berdampak ke banyak orang, sementara yang dilibatkan mayoritas hanya kalangan pengusaha. RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dinilai cacat formil dan terdapat upaya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

 

“RUU Cipta Kerja berdampak ke banyak orang, yang berkaitan dengan buruh kalau di cek itu banyak sekali, tapi yang dilibatkan hanya pengusaha,” imbuhnya.

 

Sejalan dengan Arif, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maria Farida mengatakan bahwa Omnibus Law biasa diterapkan di negara yang menganut paham Common Law. Sementara Indonesia adalah negara yang menganut sistem Civil Law.

 

Jika pemerintah ingin menelurkan UU Omnibus Law, Maria menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya adanya pemenuhan azas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat; diperlukan sosialisasi yang luas, terutama bagi pejabat dan pihak yang terkait dalam substansi RUU-nya, kalangan profesi hukum, dan akademisi; pembahasan di DPR yang transparan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan RUU, dan tidak tergesa-gesa pembahasannya, mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU tersebut; dan mempertimbangkan keberlakuan undang-undang yang terdampak (existing) selanjutnya.

 

“Ini harus kita kaji bersama, jangan sampai jadi UU compang-camping. Mau dijadikan UU bisa saja, tapi bagaimana implementasinya. Ada 1.028 pasal dan pasal-pasal ini kacau,” jelasnya.

 

(Baca: PSHK: RUU Cipta Kerja Langkah Mundur Reformasi Regulasi)

 

Maria Farida menyoroti urutan pasal yang terdapat di dalam draft RUU Cipta Kerja. Dia menilai tim perumus tidak membuat pasal secara urut, dan dalam pasal yang dinyatakan dirubah tidak disertakan bunyi pasal sebelumnya.

 

“Kalau anda lihat dalam pasal itu ada pasal yang diubah, tapi pasal yang lama tidak ada.  Membuat UU tidak kronologis, harusnya krnologisnya UU yang dahulu baru yang diubah. Ini ada 79 UU yang direvisi, harmonisasi dan sinkronisasi sangat sulit. Bagaimana dengan 79 UU yang diambilkan sepotong-sepotong dijadikan satu. Implementasinya sangat sulit,” ungkapnya.

 

Kemudian selain itu, Maria Farida juga menyebutkan bahwa jika selama ini pemerintah berkilah jika UU Omnibus Law bakal memangkas banyak aturan yang dinilai over regulated. Namun faktanya, jika nanti UU ini disahkan maka pemerintah bakal menerbitkan 493 Peraturan Pemerintah (PP). “Dan 493 PP itu bukan barang mudah,” tambahnya.

 

Di sisi lain, Ekonom Faisal Basri menegaskan bahwa dalam kehidupan ekonomi tidak ada jalan pintas. Semua harus melalui proses, sedangkan RUU Omnibus Law yang sudah masuk ke DPR menjadi jalan pintas yang diciptakan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan perizinan dan investasi.

 

Jika merujuk kepada muatan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dia menilai apa yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam tiap kesempatan mengenai Omnibus Law tidak tercermin di dalam draft RUU. “Konsepnya jauh panggang dari api,” ungkapnya.

 

Selain itu, Faisal juga menyoroti Omnibus Law yang sangat minim membahas sektor Perbankan. Sebagai jantung dari ekonomi sebuah negara, penguatan perbankan selayaknya mendapatkan perhatian utama. Namun sayang isu tersebut tidak muncul ke permukaan.

 

“Investasi Indonesia itu banyak, tapi mayoritas ke bangunan makanya hasilnya sedikit. Harusnya investasi itu diarahkan kepada mesin dan peralatan untuk menjadikan sesuatu atau produk, nah ini cuma 10 persen untuk mesin dan peralatan,” tambahnya.

 

AMDAL dan Lingkungan

Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Andri Gunawan Wibisana menyebutkan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja merubah konsep amdal. Dia menilai bahwa Omnibus Law Cipta Kerja mengurangi kegiatan-kegiatan wajib amdal secara signifikan.

 

“Penilaian Amdal berpotensi kehilangan sifat publiknya. Dalam UU 32/2009, Komisi Penilai Amdal (KPA) adalah tim pemerintah. RUU Cipta Kerja tidak menjelaskan siapa Lembaga/ahli yang ditunjuk, sehingga lembaga/ahli dapat saja merupakan lembaga non-publik (yang tidak dibentuk oleh pemerintah),” katanya.

 

Sejalan dengan itu pula, partisipasi publik dalam persetujuan amdal dikurangi secara singifikan. RUU Cipta Kerja membatasi defenisi masyarakat. Dalam UU 32/2009, terdapat tiga kategori masyarakat yakni masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang akan terpengaruh kepada putusan amdal. Namun dalam RUU Cipta Kerja, defenisi masyarakat hanya terbatas pada masyarakat terkena dampak.

 

Selain itu, peran publik juga dibatasi. Jika dulu masyarakat menjadi bagian dari penyusunan amdal dan dilibatkan dalam anggota penguji amdal, dalam RUU Cipta Kerja partisipasi publik hanya terbatas pada penyusunan awal amdal. Dan yang cukup menjadi sorotan, gugatan PTUN atas putusan amdal dinyatakan dihapus, sehingga kesempatan masyarakat untuk menggugat izin lingkungan hidup tertutup.

 

“Di UU 33/2009, masyarakat juga tidak hanya menjadi anggota juga tapi juga bisa mengajukan keberatan, nah sekarang itu tidak ada lagi (keberatan) dengan menghapus gugatan PTUN. Jadi izin lingkungan dapat dibatalkan melalui pengadilan itu dihapus pasalnya,” imbuhnya.

 

Selain itu, Andri juga menyoroti sanksi terhadap kejahatan lingkungan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Menurutnya jika fokus pemerintah hanya menyoal investasi, Omnibus Law Cipta Kerja harusnya tidak mengatur pertanggungjawaban terkait pelanggaran terhadap lingkungan. Selain itu, tak ada sanksi pembekuan dan pencabutan izin lingkungan.

 

“Jangan-jangan ini bertujuan untuk menghilangkan konsekuansi hukum seandainya ada orang yang melanggar izin lingkunan. Sanksi baru yang sanksi ADM berupa denda dijelaskan dengan pasal pidananya. Yang hilang adalah pembekuan dan pencabutan izin tidak ada lagi, karena pasal 79 dicabut,” tegasnya.

 

Andri juga menyebut pemerintah gagal dalam memahami sanksi pidana dalam persoalan kejahatan lingkungan. Ia berpendapat bahwa pidana tidak hanya dalam bentuk kurungan, namun ada pidana pokok berupa denda. Sanksi pidana pokok dengan bentuk denda ini akan berlaku untuk koorporasi. Namun RUU Omnibus Law Cipta Kerja menghilangkan pasal pidana tersebut termasuk delik materiil. Pemerintah disebut tanpa sadar menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban koorporasi, dan penegakan hukum pidana menjadi tidak konsisten.

 

“Sanksi pidana berupa korporasi tidak dapat penjara, RUU ini merubah pasal pidana termasuk delik materiil yang bisasanya bisa langsung di pidana, nah ini enggak. Ini sanksi adm dulu, kalau dia tidak bisa bayar, baru pidana. Sanksi pidana hanya penjara karena denda penjara ditarik jadi administrasi, pasal 98 dan 99 UU 32/2009 dihapus dan tidak ada lagi pasal pidana denda, karena hanya pidana penjara,” paparnya.

 

Sementara terkait sanksi administrasi Andri menerangkan bahwa, “Semua delik materiil yang sudah ada akibatnya itu sudah bisa dipidana. Dan misaplnya pelanggaran izin pembuangan limbah B3 secara teori itu kejahatan lingkungan serius. Ketika pidana itu dihilangkan jadi aneh. Di mana-mana pidana. Nah di RUU Cipta Kerja ini pidana muncul ketika orang tidak mampu bayar denda, artinya penjara hanya untuk orang miskin, kasarnya,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua