Sabtu, 22 February 2020

Hentikan Penyelidikan 36 Kasus, KPK Berlindung di Balik Kepastian Hukum

“Kalau terkait jenis perkara apa saja yang dihentikan, kalau dari humas itu termasuk Informasi yang dikecualikan, kami kan tidak membuka terkait penyadapan itu siapa yang disadap. Terus kasusnya Dimana. Kenapa? Pelapor harus kita lindungi, termasuk pihak-pihak yang kita belum tetapkan sebagai tersangka harus kita lindungi, termasuk kegiatannya.

Alex juga menyebut jika penindakan yang dilakukan KPK tidak harus dilakukan dengan menangkap orang dan menjebloskannya ke penjara, tetapi juga bisa dengan cara pencegahan. Contohnya, jika ada informasi ada titik rawan korupsi tetapi belum menemukan adanya penerimaan uang, maka KPK akan menyampaikan hal itu kepada inspektorat masing-masing. Termasuk pula apakah nantinya ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara tersebut.

“Penindakan itu tidak serta merta harus berakhir di ruang sidang sanksinya penjara, tetapi kalau yang bersangkutan diberi sanksi administratif, kalau pelanggarannya berat diberhentikan dengan tidak hormat, itu kan juga salah satu bentuk pembinaan juga. Itu yang sebenarnya kami sampaikan ke penyelidik, tolong informasi apapun sepanjang itu penting untuk disampaikan ke instasi, ya kita sampaikan,” tuturnya.

Pimpinan KPK petahana ini juga memastikan pihaknya tetap membuka peluang untuk kembali melakukan penyelidikan pada 36 perkara yang dihentikan itu, bahkan akan membawanya pada tingkat penyidikan. Namun catatannya harus ada informasi baru atau laporan lain dari masyarakat yang signifikan berkaitan dengan perkara dimaksud.

(Baca juga: Dua Delik Korupsi Ini Belum Pernah Digunakan Penegak Hukum).

Saat ditanya apakah Dewan Pengawas (Dewas) terlibat dalam penghentian perkara tersebut, ia menampiknya, sebab ia berlasan hal itu merupakan kewenangan pimpinan sehingga tidak perlu memberikan laporan. “Enggak (lapor ke Dewas) lah, ini keputusan pimpinan.

Dipertanyakan

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bakal kembali mempraperadilankan KPK atas dihentikannya 36 penyelidikan dugaan korupsi. Alasannya mereka meyakini, dari 36 penyelidikan yang dihentikan, terdapat sejumlah kasus yang tergolong megakorupsi seperti dugaan korupsi Century, divestasi PT Newmont dan Sumber Waras.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengaku tak mempercayai klaim KPK yang menyebut kasus-kasus megakorupsi bukan bagian dari 36 kasus yang penyelidikannya dihentikan.

"Saya menduga kasus Century, Sumber Waras dan Newmont bagian dari paket yang dihentikan. Saya tidak percaya dengan omongan Ali Fikri. Untuk membuktikan itu saya akan ajukan gugatan (praperadilan)," kata Boyamin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/2).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua