Rabu, 04 March 2020

Hati-hati, Penyebar Data Pribadi Pasien Corona Bisa Terjerat Pidana!

Etika komunikasi perlu dijaga bersama-sama, jangan sampai hal privat pasien menjadi bahan pemberitaan,
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Merebaknya wabah virus Corona hingga masuk ke Indonesia menimbulkan kepanikan di masyarakat. Sayangnya, hal ini semakin diperparah dengan tersebarnya data pribadi pasien yang terindikasi terinfeksi virus tersebut. Padahal, dalam berbagai aturan perundang-undangan data pribadi pasien seperti nama dan alamat tempat tinggal merupakan identitas yang harus dijaga kerahasiaannya. Tidak hanya itu, terdapat juga berbagai sanksi tegas yang dapat dijerat penegak hukum terhadap penyebar data pribadi pasien tersebut.

 

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Arif A Kuswardono menyatakan informasi penderita Corona merupakan data pasien yang tidak bisa diungkap ke publik. Dia menyoroti kasus tersebarnya identitas penderita virus Corona di Depok Jawa Barat, berisi daftar anggota keluarga, profesi hingga tempat kerja yang bersangkutan. Kerahasiaan data pasien tersebut sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Sesuai pasal 17 huruf h dan i, informasi pribadi dikecualikan bila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Arif menjelaskan pengungkapan identitas penderita Corona secara terbuka adalah pelanggaran hak-hak pribadi. Sehingga, informasi pribadi hanya bisa diungkap atas izin yang bersangkutan atau jika terkait pengisian jabatan publik. Alasan terakhir tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam kasus ini.

 

“Karenanya publik dan petugas diimbau agar menghormati hak tersebut dan tidak membagi, menyebarkan atau men-share informasi pribadi pasien yang bersangkutan di media sosial atau tempat lain,” ujar Arif, Selasa (3/3)

 

Dia juga menyampaikan perlindungan atas identitas pribadi ini dijamin dalam Pasal 29 g UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

 

Kemudian, Arif juga mengimbau agar media massa memberitakan secara bijaksana kejadian yang menimpa pasien tersebut. Menurutnya, kekeliruan pemberitaan semakin merugikan pihak tersebut dan berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik terkait perlindungan hak pribadi. Prinsip yang sama berlaku terhadap identitas pribadi WNI yang kini menjalani karantina di Pulau Sebaru Kepulauan Seribu maupun yang sudah kembali ke masyarakat.

 

Berdasarkan penelusuran hukumonline, perlindungan data pribadi pasien juga terdapat dalam UU lain, seperti UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit hingga UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua