Rabu, 24 June 2020

Ahli: Pengesahan Revisi UU KPK Tidak Sah

Karena tidak memenuhi tata cara pembentukan UU.
Aida Mardatillah
Sidang lanjutan uji formil UU KPK di ruang sidang MK, Rabu (24/6). Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang uji materi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sidang kali ini mendengarkan ahli dari pemohon yakni Mantan Ketua MA Prof Bagir Manan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto.

Dalam keterangannya, Bagir Manan mengatakan UU KPK baru merupakan perubahan atau secara substansi dapat disebut pengganti UU KPK lama. Sebab, ada beberapa hal yang berubah dan berbeda dengan UU KPK sebelumnya. Dia mengatakan UU KPK hasil revisi, yang menurut catatan pemohon pengesahan antara persetujuan DPR dan Presiden tidak memenuhi kuorum karena tidak dihadiri sekurang-kurangnya 50 persen anggota DPR.

“Seandainya hal ini terbukti benar, pengesahan RUU KPK itu menjadi UU bukan sekedar cacat hukum, tapi juga tidak sah. Karena itu, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Bagir Manan saat menjadi ahli pemohon di ruang sidang MK, Rabu (24/6/2020). (Baca Juga: Ahli Ini Minta Presiden Jelaskan Alasan Tak Tandatangani Revisi UU KPK)

Sementara Aan Eko Widiarto mengatakan pembentukan sebuah UU harus mengikuti beberapa tahapan yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Jika semua tahapan tersebut terpenuhi dan berkesesuaian, berarti telah memenuhi unsur pembentukan undang-undang atau dianggap konstitusional.

“Jika dilihat dari sisi pembentukan undang-undang, UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak memenuhi unsur-unsur yang menyebabkan pembentukannya tidak sah,” kata Aan dalam persidangan.

Aan memaparkan dalam tahap perencanaan, sebuah undang-undang harus memenuhi unsur, diantaranya mengikuti prolegnas, dibahas secara bipartit oleh Presiden dan DPR, disetujui oleh alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi. Dia menilai rencana revisi UU KPK sudah masuk dalam RUU kumulatif terbuka sejak 2015 dan sempat tidak masuk dalam Prolegnas 2017-2018.

“Pada 2019 RUU KPK ini juga masuk dalam RUU kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka yakni suatu RUU diperbolehkan masuk ke dalam prolegnas karena untuk menindaklanjuti penandatanganan perjanjian internasional, akibat putusan MK, dan lainnya,” terangnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua