Berlangganan Pro

Terbaru

Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi

Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi

28 Calon Hakim Tinggi Pengawas Bakal Jalani Seleksi Assesment dan Wawancara

28 Calon Hakim Tinggi Pengawas Bakal Jalani Seleksi Assesment dan Wawancara

Mahkamah Pidana Internasional Buka Program Magang untuk Mahasiswa Hukum, Tertarik?

Mahkamah Pidana Internasional Buka Program Magang untuk Mahasiswa Hukum, Tertarik?

Tingkat Pelanggaran Hukum Pemilu di Papua “Juara Satu”

Secara serius yang harus digarisbawahi adalah hubungan kekeluargaan yang begitu erat dalam kultur masyarakat Papua sedikit banyak mempengaruhi netralitas penyelenggara.

M. Dani Pratama Huzaini

Instruksi Khusus Presiden ke Para Menteri dalam Penanganan Gempa Bumi di Lombok

Selain memberikan instruksi umum kepada 31 pejabat termasuk di antaranya 19 menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi melalui Inpres No.5 Tahun 2018 juga memberikan instruksi khusus kepada sejumlah pejabat.

Mengenal Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dan Penjual Miras di Aceh

Beberapa waktu lalu, empat pelanggar aturan Syariat Islam yang berlaku di Aceh menjalani eksekusi cambuk. Empat pelanggar tersebut, terlibat kasus pelecehan seksual serta menyimpan dan menjual minuman keras. Jumlah hukuman cambuk yang diterima pelanggar berbeda-beda.

Idrus Marham Tersangka Kasus Suap PLTU Riau-1

KPK menduga salah satu peran Idrus yaitu menerima komitmen fee AS$1,5 juta.

Tiga Advokat Ini Jabat Anggota Komite Etika Independen Asosiasi Fintech

Kepentingan konsumen menjadi fokus pengawasan para anggota komite etik.

Mochamad Januar Rizki

Ini Pesan KY Terkait Kasus Meiliana

KY akan terus tetap objektif melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Namun, perlu ditegaskan, KY tidak akan masuk dalam ranah teknis yudisial menyangkut pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Aida Mardatillah

Inilah Inpres Soal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Lombok

Presiden menginstruksikan 19 menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram, untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Lombok.

Terkait Putusan Karhutla Kalteng, Pemerintah Tempuh Kasasi

Presiden Jokowi menghormati setiap keputusan yang ada di wilayah hukum di pengadilan, termasuk keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menganggapnya bersama empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Perlu Serius Jalankan Reformasi Hukum

Dibutuhkan kebijakan yang signifikan untuk membenahi sektor hukum.

Kasus Meiliana dan Ketentuan Pengeras Suara Masjid Sesuai Instruksi Dirjen Bimas Islam

Vonis terhadap Meiliana menuai kritik. Pada dasarnya penggunaan pengeras suara masjid telah diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com