Terbaru

Penasehat Hukum Pande Salah Hadirkan Saksi

Jakarta, hukumonline. Majelis hakim yang memimpin persidangan kasus Bank Bali dengan terdakwa Pande Lubis menyatakan bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan. Pasalnya, saksi yang dihadirkan bukanlah saksi a de charge (meringankan), melainkan saksi ahli.
•
Tri/Zae/APr

Depkeh Nantikan Masukan di Bidang Telematika

Jakarta, hukumonline. Anda memiliki konsep pengembangan telematika (telekomunikasi dan informatika), masukkan saja ke Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengundang partisipasi pihak swasta untuk membantu departemennya dalam merumuskan lebih jauh kebijakan tentang telematika.
•
Muk/Rfl

Soeharto Dikhawatirkan Akan Bebas

Jakarta, hukumonline. Pengadilan Soeharto baru saja digelar sekali, tapi menimbulkan kontroversi mulai dari sakitnya Soeharto sampai kemungkinan pengadilan in absentia. Bahkan lebih jauh lagi, ada yang mengkhawatirkan mantan presiden Indonesia ini akan bebas.
•
Nay/APr

Menggugat UU Antipraktik Monopoli

Undang undang (UU) Antipraktik Monopoli mulai berlaku pada 5 September 2000 atau molor setengahh tahun dari yang direncanakan. Namun UU ini dinilai belum memberikan rasa keadilan sepenuhnya. Pasalnya monopoli masih berlaku bagi beberapa usaha yang dikelola oleh BUMN
•
AWi/APr

Anggaran Sektor Hukum Dihabiskan untuk Penegak Hukum

Jakarta, hukumonline. Enak betul jadi hakim agung atau pejabat di lingkungan MA. Anggaran sektor hukum sebagian besar akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum. Gaji naik, mestinya kinerja juga naik.
•
Leo/Nay/APr

DPR Sebaiknya Didampingi Tim Asistensi

Jakarta, hukumonline. Sebagai pemegang kekuasaan legislatif, DPR dianggap tak cukup memiliki keahlian dalam merancang undang-undang. Karena itu, Dewan sebaiknya didampingi tim asistensi yang terdiri atas orang-orang yang memiliki wawasan perundangan-undangan dan legislasi.
•
Ari/Fat/Rfl

Dakwaan kepada Soeharto Dianggap Lemah

Jakarta, hukumonline. Belum lagi dibacakan di depan sidang pengadilan, dakwaan terhadap Soeharto dianggap lemah. Salah satu titik lemahnya adalah penyebutan mantan orang nomor satu itu sebagai ketua yayasan, bukan sebagai Presiden
•
Tri/Rfl

Aryanti Dapat Dikenai Pasal Penghinaan Presiden

Jakarta, hukumonline. Kasus "foto bersama" antara sosok yang diduga sebagai Aryanti Sitepu dan Gus Dur masih dalam tahap penyelidikan. Dalam kasus tersebut, jika terbukti bersalah Aryanti mungkin dikenai Pasal 134 KUHP tentang penghinaan kepada Presiden.
•
Tri/Zae/APr

Bagir Manan: Peradilan Hanya Punya Moral Power

Jakarta, hukumonline.Ketika orang berbicara mengenai cabang-cabang kekuasaan, ternyata badan peradilan adalah cabang kekuasaan yang paling lemah. Cabang kekuasaan terlemah itu tidak memiliki kekuatan apa-apa, kecuali moral power semata.
•
Ari/Nay/Bam

Layanan Pemerintah Berbasis Internet Banyak Kendala

Jakarta, hukumonline. Pelayanan pemerintahan berbasis web mulai diterapkan di daerah. Namun e-government yang menguntungkan bagi penegakkan good governance itu masih banyak kendala, khususnya standarisasi.
•
Muk/APr

KHN Dukung DPR Kuasai Data dan Informasi

Jakarta, hukumonline. Komisi Hukum Nasional (KHN) mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menguasai dan mendayagunakan sumber daya data dan informasi. Dukungan itu diberikan agar DPR dapat menopang tugasnya memperkaya pranata hukum nasional.
•
Ari/Bam

Bank Indonesia Tidak Bisa Dibubarkan Begitu Saja

Jakarta, hukumonline. Bank Indonesia (BI) adalah unsur negara yang sejajar dengan lembaga kepresidenan dan DPR. Oleh karena itu BI tidak bisa dibubarkan begitu saja.
•
Ari/APr

Soeharto Diramalkan Lepas dari Jerat Hukum

Jakarta, hukumonline. Banyak orang menilai, pengadilan Soeharto merupakan panggung sandiwara. Soeharto tidak hadir karena sakit dan akhirnya lepas dari jerat hukum.
•
Nay/APr

Penuntut Umum Menolak Eksepsi Sapuan

Jakarta, hukumonline. Jaksa Penuntut Umum kasus Bulog menolak tegas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Sapuan, mantan Wakil Kepala Bulog yang menjadi terdakwa dalam kasus Bulog, berikut Nota Keberatan yang diajukan oleh tim penasehat hukumnya.
•
Tri/Zae/APr

Dua Tersangka Korupsi Bank Indover Diumumkan

Jakarta, hukumonline. Dua tersangka kasus korupsi Bank Indover yang merugikan negara AS$1 miliar akhirnya diumumkan Kejaksaan Agung. Nama-nama tersangka lain akan segera menyusul. Akankah pejabat Bank Indonesia (BI) akan terseret?
•
Tri/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info