Terbaru

Sahetapy: Muladi dan Benjamin Sebaiknya Jangan Menjadi Ketua MA

Jakarta,hukumonline. Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Prof Dr. J.E Sahetapy berpendapat bahwa Muladi dan Benjamin Mangkoedilaga kurang pas menduduki posisi Ketua Mahkamah Agung (MA). Sahetapy malah mendukung I Ketut Suraputra untuk mengisi jabatan tersebut untuk sementara.
•
Ari/APr

LSM di 61 Negara Tuntut Pengurangan Utang

Jakarta, hukumonline Tak hanya pemerintah negara pengutang yang doyan meminta pengurangan atau penjadwalan utang. Ternyata, LSM-LSM pun menuntut hal yang sama. Tak biasanya pemerintah dan LSM-LSM satu kata.
•
Muk/Rfl

UU Telekomunikasi Berlaku, Monopoli Belum Berakhir

Jakarta, hukumonline Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mulai berlaku pada 8 September 2000. Namun belum semua Keputusan Menteri (Kepmen) penunjangnya rampung. Di sisi lain, monopoli jasa telekomunikasi masih ada.
•
APr

UU Korupsi Perlu Direvisi

Jakarta, hukumonline. Baru ditetapkan satu tahun lalu, UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dituntut untuk direvisi. Alasannya, UU ini memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, juga tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
•
Ari/Rfl

Agar Lebih Diakui, TGPK Harus dengan UU

Jakarta, hukumonline Landasan hukum Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPK) sebaiknya ditingkatkan menjadi UU, jangan hanya PP. Dikhawatirkan hal itu akan dijadikan alasan bagi pembela koruptor bahwa TGPK tidak legitimate karena keberadaannya hanya diatur dengan PP.
•
Nay/Rfl

Saksi-saksi Kasus Bank Indover Mulai Diperiksa

Jakarta, hukumonline. Pengusutan terhadap kasus Indover Bank terus berlanjut. Setelah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Yushar Yahya mengumumkan nama-nama tersangka pada 5 September, kini giliran tim penyidik Kejagung memeriksa saksi-saksi.
•
Tri/Rfl

Kalangan Ekonomi Tuntut UU Obligasi

Jakarta, hukumonline. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Miranda Gultom, meyatakan perlunya dibuat suatu undang-undang (UU) yang mengatur obligasi. Sepenting itukah obligasi diatur dalam sebuah UU?
•
Ari/Bam

JPU Yakin Perbuatan Joko S. Tjandra Ada Tindak Pidananya

Jakarta, hukumonline Majelis hakim telah memutuskan Joko S. Tjandra, terdakwa dalam kasus Bank Bali lepas. Namun Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa perbuatan Direktur PT Era Giat Prima ini ada tindak pidananya. JPU yakin menang pada tingkat kasasi, meskipun terlambat menerima salinan putusan hakim.
•
Tri/APr

Patut Dipertanyakan Keputusan Hakim Pengawas Davomas

Jakarta, hukumonline Keputusan Hakim Pengawas, Putu Supadmi, SH, pada proses voting rapat kreditur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Davomas Abadi Tbk mengundang beberapa pertanyaan. Pasalnya, banyak kejadian dan fakta yang belum terungkap, terutama menyangkut pemalsuan suarat kuasa dan adanya kreditur fiktif.
•
Leo/APr

Keterangan Sakit Dari Terdakwa Adalah Hal Biasa

Jakarta, hukumonline. Keterangan sakit yang dibacakan oleh penasehat hukum Soeharto menimbulkan perdebatan. Sebagian orang menganggap hal tersebut adalah rangkaian rekayasa. Namun pakar hukum tata negara Bagir Manan menganggap hal tersebut adalah hal biasa.
•
Ari/Bam/Zae

Kalangan Hukum Tuntut Revisi UU Kepailitan

Jakarta, hukumonline. Banyak pihak menyatakan ketidakpuasannya atas pelaksanaan Undang-undang (UU) Kepailitan. Bahkan, gaung tuntutan untuk mengubah UU Kepailitan itu semakin kencang. Akankah terwujud?
•
Ari/Bam

TGPK Minta Dukungan 20 LSM

Jakarta, hukumonline. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPK) meminta dukungan dari LSM-LSM dalam menunaikan tugasnya. Hal itu dilakukan agar tak terkesan TGPK menjadi ajang untuk memenuhi kepentingan atau balas dendam ketuanya.
•
Tri/Rfl

Bob Hasan Ditahan Lagi

Jakarta, hukumonline. Belum lagi selesai menghabiskan masa-masa penahanan rumahnya, Mohammad "Bob" Hasan harus kembali meringkuk di rumah tahanan (rutan) kejaksaan.
•
Tri/Zae/APr

Mengadili Soeharto Lewat Peristiwa G 30 S/PKI

Jakarta, hukumonlineSalah satu pintu untuk menyeret Soeharto ke penjara adalah tuduhan melakukan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Salah satunya adalah keterlibatan mantan Presiden itu pada Peristiwa G 30 S PKI.
•
Rfl

Yusril: Pengesahan PT Hanya dalam Tiga Hari

Jakarta, hukumonline Ada kabar gembira bagi mereka yang mau mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Menteri Kehakiman dan HAM (Menkeham) Yusril Ihza Mahendra menjanjikan mulai Oktober nanti persetujuan anggaran dasar PT yang diajukan ke departemennya akan diberikan dalam waktu tiga hari. Hal itu sejalan dengan akan dibukanya layanan pengesahan PT berbasis teknologi informasi.
•
Bam/APr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info