Terbaru

BPPN Tetapkan Konsorsium Sorak Sebagai Preferred Bidder Divestasi BII

MA Siapkan Tata Cara Proses Peradilan Pemilu

Keluarga Korban Tanjungpriok Minta Perlindungan Ketua Pengadilan

Juklak Peradilan Pemilu akan Dikeluarkan

Dalam waktu dekat, Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum akan membuat petunjuk pelaksanaan peradilan pemilu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. Nota kesepahamannya telah ditandatangani.
Mys

4 Parpol Tak Lolos Verifikasi Administratif

Setelah melakukan penelitian ulang terhadap 8 partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan bahwa 4 parpol diantaranya tidak lolos verifikasi administratif. Hanya satu parpol yang dinyatakan lolos, sedang 3 lainnya akan diteliti lebih lanjut.

RUU Pelayanan Publik Harus Atur Hak Warga Negara

Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik dibutuhkan untuk mengatur hak-hak warga negara, dan cara warga negara untuk memperjuangkan haknya bila dilanggar. Meski sebenarnya dalam konstitusi, hak-hak sipil warga negara telah diatur.
Nay

Kebijakan Pemerintah Pasca IMF Cenderung Salah

Pengamat ekonomi dari INDEF Dradjad H. Wibowo menyatakan, kebijakan pemerintah pasca berakhirnya kerjasama dengan IMF di sektor stabilitas sektor keuangan cenderung berada di jalur yang salah.
Tri

KPU Terima Penawaran 26 Peserta Tender Pengadaan Kotak Suara

Komisi Pemilihan Umum membuka sampul pertama tender pengadaan kotak suara untuk Pemilu 2004. Dari 30 peserta tender yang mendaftar, hanya 26 peserta yang syaratnya lengkap.
Zae

Kasus L/C Fiktif BNI Diperkirakan Tidak akan Timbulkan Rush

Kasus dugaan Letter of Credit fiktif senilai Rp1,7 triliun yang menimpa Bank Nasional Indonesia diprediksikan tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap kondisi perbankan nasional. Sehingga, terlalu jauh kalau ada yang mengatakan kasus tersebut akan menimbulkan rush.
Tri/Mys

Nota Kesepahaman Tindak Pidana Perkara Pemilu Ditandatangani