Implementasi Deferred Prosecution Agreement di Indonesia dalam Sejumlah Kasus
Ubah UU dengan PP Dinilai Langgar Konstitusi
Insentif Pajak dan Pemangkasan Izin Jadi Senjata Pemerintah Tarik Investasi
Catat! Ini Waktu Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Ketiga PERADI
Yurisprudensi tentang Janji Menikahi yang Patut Direnungkan di Valentine Day
RUU Cipta Kerja di Mata Konsultan Ketenagakerjaan
Berharap MK Progresif Putuskan Uji Perubahan UU KPK
Menyoal Kewenangan Presiden Batalkan Perda Kabupaten/Kota di RUU Cipta Kerja
Mempertanyakan Pasal UU Terdampak dalam Omnibus Law
Menguji Konstitusionalitas Pengangkatan Pimpinan Pengadilan Pajak
Pemerintah: RUU Cipta Kerja Murni Ciptakan Lapangan Pekerjaan
Masker untuk Cegah Corona, BPKN Ingatkan Pasal 107 UU Perdagangan
Tiga Guru Besar Ini Beri Masukan Soal Omnibus Law
Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet dengan Catatan
Giliran Jaksa Persoalkan Aturan Impunitas Jabatan Notaris
Jika Anggota Dewas KPK Mengundurkan Diri, Begini Solusinya Menurut Hukum
14 Dissenting Opinions sebagai Pendirian Kuat Hakim Palguna
Menyoal Suspend Otoritas Pasar Modal Terhadap Pencatatan Saham NARA
PT Taspen Tekankan Pentingnya Pemisahan Pengelolaan Jamsos PNS dan Swasta
Gara-Gara Virus Corona, Dua Kategori WNA yang Visa Kunjungannya Dihentikan Sementara
Dua Keppres Berbeda dalam Pengangkatan 5 Pimpinan KPK
Legal Standing dan Kualifikasi Pemohon dalam Judicial Review, Apa Bedanya MK dan MA?
Menguji Konstitusionalitas Aturan Nyalakan Lampu Motor Siang Hari
Dua Lembaga Ini Kritisi Isu RUU Cipta Lapangan Kerja
Persoalan Peradilan Pajak Layak Masuk RUU Omnibus Law Perpajakan
Jaminan Pensiun PNS Berisiko Tergerus dalam Peralihan PT Taspen ke BPJS

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua