Bagi Anda yang melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri maka, Anda akan memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU yang meliputi:
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. Biaya pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan
d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Di dalam UU Ketenagakerjaan tidak diatur batas waktu pembayaran Uang Penggantian Hak. Menurut hemat kami, hal tersebut seharusnya merupakan sudah menjadi kesepakatan antara Anda dan perusahaan.
Bila Anda sudah melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada tanggapan dari perusahaan, Anda dapat saja mengajukan persoalan ini kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat untuk diperantarai atau memilih penyelesaian melalui konsiliator atau arbiter yang terdaftar. Bila tidak dicapai kesepakatan penyelesaian, salah satu pihak (Anda atau perusahaan) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Dalam pasal 162 ayat (1) c dan d UU Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih dan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada buruh.
Dari uraian yang Anda sampaikan, kami simpulkan bahwa Anda telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dengan baik sehingga, menurut pemahaman kami, Anda telah menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja Anda dengan Perusahaan dan Anda tidak dapat menuntut permasalahan keterlambatan pembayaran Uang Penggantian Hak berdasarkan pasal tersebut.
Kami menyarankan agar Anda menghubungi konsultan hukum anda untuk membahas hal ini lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat.
Baca juga: Uang Jasa atas pengunduran diri.
Peraturan perundang-undangan terkait:
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
