Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Hak Asasi Manusia

Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?

Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?
Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?

PERTANYAAN

Sehubungan dengan tanya-jawab tentang hak privasi sebagai derogable rights, pertanyaan mendasar saya apakah privasi merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Indonesia? Apa dasar hukumnya? Salam.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Wicaksana Dramanda, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Mei 2014.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Mengenal Apa itu Hak atas Privasi dan Aturannya

    Hak atas privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam UUD 1945. Namun, hak atas privasi secara implisit termaktub di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan tenang dan aman, tanpa harus khawatir akan ancaman terhadap dirinya, keluarganya, atau harta bendanya.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut memiliki nuansa perlindungan yang sama dengan rumusan Article 12 Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”) yang kemudian diadopsi ke dalam Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) yang telah disahkan atau diratifikasi dalam UU 12/2005tentang pengesahan yang secara eksplisit memberikan jaminan terhadap hak atas privasi.

    Lantas, apa yang dimaksud dengan hak atas privasi? Dalam Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR yaitu kata privacy diterjemahkan sebagai urusan pribadi/masalah pribadi (hal. 99).

    Article 12 UDHR

    No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

    Terjemahan dalam Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 (hal. 99)

    Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.

    Article 17 ICCPR

    1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation;
    2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

    Terjemahan dalam Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 (hal. 99):

    1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
    2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

    Adapun, dalam General Comment No. 16 tentang Article 17 ICCPR yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan jaminan terhadap hak atas privasi, namun sepanjang penelusuran kami, dalam dokumen tersebut tidak menjelaskan makna yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan privasi.

    Kemudian, beberapa pakar hukum telah mencoba memberikan definisi dan makna dari hak atas privasi. Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu.[1] Kemudian dalam suatu putusan Supreme Court Amerika Serikat menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.[2]

    Layaknya karakter umum atau sifat dari hak asasi manusia yang tidak terbagi, saling berkaitan dan bergantung satu sama lain (indivisible, interrelated, and interdependent), hak atas privasi memiliki kaitan erat dengan hak atas kebebasan berbicara. Hak atas privasi dan hak atas kebebasan berbicara merupakan dua hal yang saling mendukung. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara.[3]

    Sebagai contoh, dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi dalam komunikasi di antara masyarakat, kekhawatiran akan adanya pantauan terhadap anggota masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan ketidakbebasan dalam berpendapat. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ide-ide konstruktif dalam kehidupan demokrasi tidak dapat disuarakan.[4] Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

    Selain keterkaitan yang bersifat saling menguatkan, kehadiran hak atas privasi juga harus diartikan sebagai balancing dari hak atas kebebasan berpendapat. Maksud dari balancing tersebut adalah hak atas reputasi yang merupakan bagian dari hak atas privasi harus menjadi batasan dari hak atas kebebasan berpendapat.[5] Konsep balancing tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasinya, hak asasi seseorang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dalam menjalankan hak berpendapatnya.

    Sebagai tambahan, di Indonesia saat ini telah berlaku UU PDPyang menyebutkan tentang keberlakuan pelindungan data pribadi di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikominasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dengan kata lain, data pribadi merupakan segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara online maupun offline.

    Kemudian, dalam bagian Penjelasan Umum UU PDP ditegaskan bahwa pelindungan data pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia dan juga merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

    Baca juga: UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi

    Lebih lanjut, menurut hemat kami, meskipun data pribadi dan hak atas privasi dalam beberapa konteks memiliki perbedaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya saling terkait dimana pelindungan data pribadi merupakan aspek yang lebih definitif dibandingkan dengan hak atas privasi yang memiliki cakupan lebih luas.

    Baca juga: Perbedaan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Privasi

    Apakah Hak atas Privasi termasuk HAM?

    Berdasarkan uraian di atas, meskipun dalam beberapa ketentuan tidak secara eksplisit mengatur mengenai hak atas privasi, namun rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi yang juga dijamin dalam Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Oleh karena itu, Pasal 28G ayat (1) dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi.

    Dalam konteks sifat hak asasi manusia yang indivisible, interrelated dan interdependent, Pasal 28G ayat (1) berkaitan erat dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang memberikan jaminan hak asasi atas kebebasan menentukan nasib sendiri dan hak asasi atas kebebasan berbicara atau menyatakan pikiran dan sikap. Kedua jaminan HAM tersebut perlu dipahami dan direalisasikan secara seimbang.

    Selain itu, dalam UU PDP juga jelas ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi yang memiliki keterkaitan dengan hak atas privasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Universal Declaration of Human Rights;
    3. International Covenant on Civil and Political Rights;
    4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
    5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

    Referensi:

    1. CCPR General Comment 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputaion;
    2. Eoin Carolan. The Concept of a Right to Privacy. dalam Eoin Carolan dan Hilary Delany. The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative Analysis, Thompson Round Hall, England, 2008;
    3. Giri A. Taufik. Identifying The Traces of Particularity in Indonesia Freedom of Expression, 2011;
    4. Russel Brown. Rethinking Privacy. Alberta Law Review 43 No. 589, 2006.

    [1] Russel Brown. Rethinking Privacy. Alberta Law Review Vol. 43 No. 589, 2006, hal. 592

    [2] Eoin Carolan. The Concept of a Right to Privacy dalam Eoin Carolan dan Hilary Delany. The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative Analysis. Thompson Round Hall, England, 2008, hal. 6

    [3] Eoin Carolan. The Concept of a Right to Privacy dalam Eoin Carolan dan Hilary Delany. The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative Analysis. Thompson Round Hall, England, 2008, hal. 25

    [4] Eoin Carolan. The Concept of a Right to Privacy dalam Eoin Carolan dan Hilary Delany. The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative Analysis. Thompson Round Hall, England, 2008, hal. 27

    [5] Giri A. Taufik. Identifying The Traces of Particularity in Indonesia Freedom of Expression, 2011, hal. 389

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000