Teknologi

Hukumnya KTP Disalahgunakan untuk Pinjaman Online

Bacaan 6 Menit
Hukumnya KTP Disalahgunakan untuk Pinjaman <i>Online</i>

Pertanyaan

Lima bulan yang lalu, tanpa sepengetahuan saya, teman satu indekos saya diam-diam memfoto KTP-el saya lalu men-chat seseorang untuk meminjam uang. Selang berjalannya waktu, ada yang menagih utang kepada saya, padahal saya tidak pernah meminjam. Orang itu menunjukan ke saya foto WA-nya, di mana kata si A, saya yang meminjam dengan perantara dia. Pada saat ini saya tidak satu indekos lagi dengan dia. Saya tahu rumah orang tersebut, saya juga sudah melakukan mediasi ke dia terkait utang ini. Tapi dia dengan sombongnya mengajak ribut ke saya, dan tetap tidak mau membayar. Padahal sudah ada bukti-buktinya bahwa dia yang meminjam uang untuk dipakai secara pribadi. Apakah teman saya bisa saya pidanakan, karena KTP disalahgunakan pinjaman online?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Mengenai KTP disalahgunakan pinjaman online oleh teman Anda secara sengaja dan tanpa izin dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE dan perubahannya.

Di sisi lain, perbuatan menyalahgunakan KTP untuk pinjaman online bisa pula digugat secara perdata yakni dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Konsekuensi Hukum Penggunaan Ilegal KTP-el Orang Lain untuk ‘Ngutang’ yang dibuat oleh Adv. Michael Anshori, SH., MH. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 15 Mei 2020.

 

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai konsekuensi hukum KTP disalahgunakan pinjaman online, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan KTP sebagai dokumen elektronik.

 

Foto KTP-el sebagai Dokumen Elektronik

Kartu Tanda Penduduk elektronik (“KTP-el”), adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.[1]

Melihat penjelasan Anda, teman satu indekos Anda telah memfoto identitas Anda tanpa izin. Teman Anda kemudian mengirimkannya kepada seseorang untuk melakukan pinjaman utang.

Terlepas dari absah tidaknya transaksi pinjam meminjam teman Anda tersebut, kami akan menjawab pertanyaan Anda berdasarkan UU ITE dan perubahannya.

Data KTP-el berbentuk foto yang dikirimkan teman Anda dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[2]

 

Konsekuensi Pidana

Dari kronologis cerita Anda, menurut hemat kami, tindakan teman Anda yang menyalahgunakan KTP milik Anda untuk pinjaman online telah melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

UU ITE dan perubahannya sendiri mengartikan transmisi sebagai pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.[3]

Lebih lanjut, konsekuensi hukum dari transmisi KTP disalahgunakan pinjaman online dapat dijerat pidana penjara maksimal delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.[4]

Sanksi tersebut dapat lebih berat, mengingat Anda dirugikan atas perbuatan teman Anda tersebut. Yang bersangkutan dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.[5]

Berdasarkan uraian di atas, Anda dapat melaporkan teman Anda atas dugaan pelanggaran UU ITE kepada pihak kepolisian, dengan melampirkan bukti-bukti percakapan teman Anda dengan orang yang memberikan utang.

Tata cara pelaporan ke pihak kepolisian dapat Anda baca pada artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.

 

Gugatan Perdata

Selain digugat secara pidana, Anda dapat pula menuntut teman Anda atas KTP yang disalahgunakan pinjaman online secara perdata.

Telah diatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.[6]

Adapun tindakan teman Anda yang menjadikan KTP Anda disalahgunakan pinjaman online jelas telah melanggar hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:[7]

  1. hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
  2. hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
  3. hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pasal 26 ayat (2) UU 19/2016 kemudian secara gamblang menyatakan bahwa setiap orang yang dilanggar hak pribadinya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.[8]

Adapun bentuk gugatan yang dapat diajukan sehubungan dengan kejadian KTP disalahgunakan pinjaman online adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. T

Dengan demikian, terdapat kewajiban bagi teman Anda untuk membayar ganti rugi kepada Anda karena kejadian KTP disalahgunakan pinjaman online.

Baca juga: Hukumnya Menyebarluaskan Identitas Orang Lain

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban kami mengenai KTP disalahgunakan pinjaman online, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 


[3] Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 19/2016

[5] Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 32 ayat (1) ayat UU ITE

[6] Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016

[7] Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016

[8] Pasal 26 ayat (2) UU 19/2016

Tags: