Pidana

Ibu Bunuh Anak di Brebes, Bagaimana Hukumnya?

Bacaan 6 Menit
Ibu Bunuh Anak di Brebes, Bagaimana Hukumnya?

Pertanyaan

Baru-baru ini viral diberitakan seorang ibu bunuh tiga anak kandung dengan cara menggorok lehernya, yang mana 1 dari 3 anak tersebut kemudian meninggal dunia dengan sayatan di leher. Di suatu video yang tersebar, ibu tersebut mengatakan bahwa ia sengaja membunuh anak-anaknya untuk menyelamatkan mereka, agar mereka tidak merasa sedih dan tidak merasakan sakit seperti yang ia alami saat dulu masih kecil. Secara hukum, bagaimana pertanggungjawaban pidana dari ibu bunuh anak di Brebes tersebut?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada prinsipnya, ibu bunuh anak dalam kasus yang Anda tanyakan dapat dijerat menggunakan pasal pembunuhan yaitu Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Adapun jika korban tidak sampai meninggal, pelaku dapat dijerat atas percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 jo. Pasal 338 KUHP.

Meski demikian, perlu diketahui bahwa seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Jadi, untuk mengetahui apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, harus diperiksa terlebih dahulu kondisi kejiwaan si pelaku. Jika benar kondisi si pelaku memenuhi kriteria sakit jiwa, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan konsekuensinya, ia lepas dari tuntutan hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Berita ibu bunuh anak kandung baru-baru ini memang menyita perhatian publik. Namun, kasus ibu bunuh tiga anak kandung dengan satu korban jiwa di Brebes ini bukanlah tragedi “baru”. Jika ditarik setahun ke belakang, ada beberapa kasus ibu membunuh anak kandung lainnya.

Sebut saja kasus ibu bunuh anak karena belajar online, ibu depresi bunuh anak, ibu dan selingkuhan bunuh bayi kandung, ibu bunuh anak kandung di Jember, dan lainnya. Terlepas dari alasan ironis atas kasus-kasus tersebut, bagaimana jerat hukum untuk kasus ibu membunuh anak kandung yang satu ini?

 

Pasal untuk Menjerat Pelaku Pembunuhan

Pada prinsipnya ibu bunuh anak sebagaimana ditanyakan atau pelaku pembunuhan secara umum dapat dijerat dengan pasal pembunuhan.

Adapun hukuman pidana bagi pelaku tertuang dalam ketentuan Pasal 338 KUHP yang menerangkan bahwa barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Untuk dapat dijerat dengan pasal pembunuhan, maka unsur “sengaja merampas nyawa orang lain” harus terpenuhi.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kesengajaan menurut Memorie van Toelichting yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.[1] Jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas. Jadi, menghendaki dan menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan/atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.[2]

Unsur kesengajaan dianggap ada jika pelaku telah mempunyai pengharapan tertentu (stellige verwachting) bahwa matinya seseorang itu adalah seharusnya sebagai akibat dari perbuatannya. Kesengajaan telah dinyatakan jika pelaku seharusnya dapat mengetahui bahwa suatu tusukan membahayakan jiwa seseorang dan sangat mungkin mengakibatkan matinya orang tersebut.[3]

Percobaan Pembunuhan

Tapi, bagaimana jika korban yang hendak dibunuh tidak sampai meninggal? Adakah pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat si pelaku?

Dalam hal korban tidak sampai meninggal, dalam kasus ibu bunuh anak atau kasus lainnya, tersangka dapat dijerat atas percobaan pembunuhan. Untuk dapat dijerat dengan percobaan pembunuhan, ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi, antara lain:[4]

  1. niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
  2. orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
  3. perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, bukan karena kemauan si pelaku.

 

Pertanggungjawaban Pidana Orang Sakit Jiwa

Penting untuk diketahui bahwa meski unsur-unsur dalam rumusan pasal terpenuhi, belum tentu orang yang melakukan tindak pidana tersebut dipidana.[5] Sebab, orang hanya akan dipidana jika ia mempunyai pertanggungjawaban pidana.[6]


Menurut Simons, dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:[7]

  1. Kemampuan bertanggung jawab (toerekenings-vatbaarheid);
  2. Hubungan kejiwaan (psichologische betrekking) antara pelaku, kelakuannya, dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari); dan
  3. Dolus atau culpa.

Dalam KUHP sendiri diatur beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang pelaku tindak pidana tidak dipidana jika memenuhi kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.[8]

Salah satu kondisi yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa maksimal 1 tahun sebagai waktu percobaan.[9]

Untuk mengetahui apakah pelaku, dalam konteks ini, pelaku kasus ibu bunuh anak, dapat dimintakan pertanggungjawaban, harus diperiksa dahulu kondisi kejiwaannya. Apabila benar kondisi si pelaku ibu bunuh anak memenuhi kriteria sebagai sakit jiwa, maka terhadapnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan konsekuensinya, ia lepas dari tuntutan hukum.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami terkait kasus ibu bunuh anak sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

Referensi:
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012.


[1] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012, hal. 167

[2] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012, hal. 182

[3] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012, hal. 182

[4] Pasal 53 jo. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

[5] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012, hal.163

[6] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012, hal.166

[7] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012, hal.162

[8] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012, hal.164

[9] Pasal 44 ayat (2) KUHP

Tags: