Jerat Pidana Penggelapan BPKB yang Dijaminkan Tanpa Izin
Jerat Pidana Penggelapan BPKB yang Dijaminkan Tanpa Izin
Pidana

Jerat Pidana Penggelapan BPKB yang Dijaminkan Tanpa Izin

Bacaan 5 Menit
Jerat Pidana Penggelapan BPKB yang Dijaminkan Tanpa Izin

Pertanyaan

Teman saya meminjamkan BPKB mobilnya kepada temannya hampir satu tahun. Ketika diminta untuk mengembalikan, ia menyatakan bahwa BPKB tersebut telah digadaikan. Bisakah ini disebut sebagai penggelapan kepada si peminjam?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Untuk dapat menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penggelapan, maka harus memenuhi unsur-unsur pidana penggelapan itu sendiri. Apa saja unsur tindak pidana penggelapan?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Penggelapan

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan penggelapan. Mengenai penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[1]

Lebih lanjut, dalam Pasal 373 KUHP diatur mengenai penggelapan ringan yakni apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp2,5 juta, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250 ribu.[2]

Adapun unsur-unsur tindakan penggelapan adalah sebagai berikut.

  1. Barang siapa;
  2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
  3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

 

BPKB Digadaikan Tanpa Izin

Perihal BPKB mobil digadaikan, kami mengasumsikan gadai ini dilakukan dengan jaminan fidusia. Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menjelaskan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud UU Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sedangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[3]

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia kemudian menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Lalu siapa saja pihak dalam perjanjian jaminan fidusia? Yang dapat melakukan perjanjian jaminan fidusia adalah pemberi fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.[4]

Dikaitkan dengan pertanyaan Anda, pada dasarnya orang yang menggadaikan BPKB mobil milik teman Anda tidak berhak untuk menjaminkan BPKB tersebut kepada pihak lain karena ia bukan pemilik mobil tersebut. Oleh karena itu, tindakannya termasuk perbuatan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Namun demikian, kami menyarankan agar teman Anda dapat melakukan musyawarah agar si peminjam yang menggadaikan dan yang menerima BPKB beriktikad baik mau mengembalikan BPKB mobil milik teman Anda. Jika tidak ada iktikad baik, langkah hukum secara pidana dapat ditempuh.

Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

 

Contoh Kasus Penggelapan

Contoh kasus penggelapan di bawah ini dapat dilihat sebagai gambaran mengenai penggelapan terhadap BPKB. Berdasarkan Putusan PN Ambon Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb yang dikuatkan kembali dalam Putusan PT Ambon Nomor 37/PID/2019/PT AMB yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Dalam Putusan PN Ambon Nomor 50/Pid.B/2019/PN, perbuatan terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur penggelapan dari Pasal 372 KUHP, yaitu (hal. 11-15):

  1. Barang siapa

Barangsiapa di sini menunjukkan kepada orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa. Terdakwa dalam perkara ini dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

 

  1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Saksi korban minta tolong kepada terdakwa untuk membayarkan pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi dengan menyerahkan STNK dan BPKB. Ternyata terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menggadaikan BPKB milik saksi korban dengan pinjaman sebesar Rp7 juta tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban.

 

  1. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Terdakwa telah menguasai BPKB karena diberikan saksi korban selaku pemiliknya untuk membayarkan pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi. Sehingga, penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi karena memang saksi korban yang telah menyerahkan sendiri kepada terdakwa.

Atas perbuatannya, hakim memberikan vonis terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan. Namun pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir (hal. 17).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

 

Referensi:

Putusan PT Ambon Nomor 37/PID/2019/PT AMB, yang diakses pada 2 Desember 2022, pukul 14.00 WIB.


[2] Pasal 1, Pasal 2 angka 2, dan Pasal 3 Perma 2/2012

[3] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”)

[4] Pasal 1 angka 5 dan 6 UU Jaminan Fidusia

Tags: